Contoh Eksepsi Kemahiran Hukum Pidana

EKSEPSI

Terdakwa : HERDI Al. OPENG Bin WARDI

Didakwa Pasal : Primer : 285 Jo 53

Subsidiair : 351 ayat (1)

Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Setelah kami Penasihat Hukum mempelajari Surat Dakwaan Jaksa PU tanggal  24 April 2014 terhadap terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa PU dalam sidang tanggal 1 Mei 2014 – seminggu yang lalu,maka pada sidang hari ini perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum mengajukan dan membacakan eksepsi yang selengkapnya.

KEBERATAN

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntu Umum adalah obscur libel, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksudakan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, alasannya sebagaimana diuraikan berikut ini.

1.      Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan ialah”harus berupa uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”

2.      Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap, tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan,melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.

3.      Bahwa dakwaan subsidiair yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum telah keliru. Dakwaan yang didakwakan tidak sesuai dengan peristiwa yang dilakukan. Saudara Jaksa Penuntut Umum menerapkal pasal 351 ayat 1, tetapi seharusnya yang diterapkan dalam dakwaan subsidiair adalah 353 ayat (1). Atau dengan kata lain unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair yang dimuat dalam surat dakwaan tidak nyambung dengan peristiwa yang didakwakan

4.      Untuk lebih jelasnya Pasal 351 ayat (1) KUHP terdapat unsur sebagai berikut : penganiayaan

Sedangkan dalam pasal 353 ayat (1) KUHAP terdapat unsur sebagai berikut :

a.       Penganiayaan

b.      Dengan rencana lebih dulu

5.      Bahwa berdasarkan hal tersebut, bila dihubungkan dengan peristiwa yang ada dalam surat dakwaan yang didakwakan :

“Mula-mula terdakwa yang  semula berniat akan memperkosa saksi korban  MIFTACHUL MUFLICHA binti ABDUL SHOBAD yang sedang mandi di kamar  mandi umum, lalu  terdakwa membawa sebatang balok kayu   dengan maksud akan menganiaya terlebih saksi korban MIFTACHUL MUFLICHA binti ABDUL SHOBAD agar tidak melawan ketika diperkosa, mengetahui kamar mandi tidak terdapat pintunya  terdakwa masuk  ke dalam kamar mandi  dan menganyunkan balok kayu dengan kedua belah tangannya ke arah saksi korban  MIFTACHUL MUFLICHA binti ABDUL SHOBAD yang saat itu sedang menunduk/jongkok  mengambil air wudhu”

Bila dilihat dari peristiwa tersebut, maka pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut umum tidak relevan dengan peristiwa tersebut, karena dalam peristiwa tersebut terdakwa merencanakan penganiayaan terlebih dahulu sebelum memerkosa korban, dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair, tidak ada unsur direncanakan terlebih dahulu, melainkan hanya penganiayaan saja, yang lebih tepat dan sesuai dengan peristiwa tersebut ialah pasal 353 ayat (1) dikarenakan dalam unsur-unsur pasal ini, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

Surat dakwaan dikatakan jelas, apabila Saudara Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 353 ayat (1) pada surat dakwaan subsidiair yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian pasal 351 ayat (1) sangat keliru didakwakan dalam dakwaan subsidiair. Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam melihat dan memahami uraian peristiwanya. Surat dakwaan yang tidak jelasa dan tidak cermat itu terancam batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP)

Ada kemungkinan Saudara Jaksa Penuntut Umum memang tidak memahami makan norma rumusan dari pasal 351 ayat (1) KUHP ini secara baik dan benar, sehingga Saudara Jaksa Penuntut Umum keliru menerapkan pasal ini, sehingga isi surat dakwaannya kabur dan tidak jelas seperti ini. Surat dakwaan yang obscur libel seperti ini harus dinyatakan batal demi hukum.

            Berdasarkan keberatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Mejelis Hakim memutus tentang eksepsi ini sebagai berikut.

1.      Menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasnnya.

2.      menyatakan bahwa pasal yang diterapkan oleh Jaksa PU tidak tepat dan keliru.

3.      Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 182/APB/EPO.1/2014 tanggal 26 April 2014 yang dibacakan dalam sidang tanggal 1 Mei 2014 adalah batal demi hukum.

4.      Atau setidak-tidaknya membatalkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 182/APB/EPO.1/2014 tanggal 26 April 2014 yang dibacakan dalam sidang tanggal 1 Mei 2014.

5.      Mengembalikan berkas perkara pada JPU.

Demikian eksepsi kami Penasihat Hukum Terdakwa

Garut, 08 Mei 2014

Hormat Kami,

Pandu Yudha Pranata,S.H.                             Hafidz Amarullah, S.H.