Kesimpulan Makalah Penerapan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Indonesia

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Berdasarakan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan tujuan serta fungsi sistem pemasyarakatan, tetapi pelaksanaan empat tahapan proses pembinaan seperti, tahap pengenalan/orientasi, tahap asimilasi arti sempit, tahap asimilasi arti luas, dan tahap integrasi masih belum terlaksana sepenuhnya atau masih belum optimal. Dikarenakan aparatur yang membina narapidana pun belum sepenuhnya memadai, serta pengawasan dan control pemerintah masih kurang, dikarenakan pernah adanya kerusuhan di salah satu Lembaga Pemasayarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan di dalam lembaga, hingga saat ini mengalami hambatan. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan kolonial Belanda; sarana personalia yaitu tenaga ahli yang profesional di bidang ilmu keperilakuan; sarana administrasi dan keuangan berupa terbatasnya dana peraturan dan perundang-undangan yang masih memakai reglemen penjara (Gestichten Reglemen 1917 No.708).

Keterbatasan sarana dapat merupakan salah satu penghambat pembinaan narapidana seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien serta berhasil guna. Hal ini cukup beralasan, mengingat tujuan sistem pemasyarakatan itu sangat ideal, sedangkan sarananya sangat terbatas. Akibatnya, setiap petugas akan mengalami kejenuhan dan berkhayal mengenai cita-cita pemasyarakatan. Masalah pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas dengan pembicaraan masalah pidana, pemidanaan. Dalam pidana hal yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan masalah mengapa manusia melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam arti sebab-sebab timbulnya kejahatan dan apa perlunya sanksi hukum pidana diterapkan. Apabila proses pembinaan berjalan sesuai dengan ketentuannya, serta sarana dan sarana terpenuhi, maka tujuan dan fungsi sistem pemasayarakatan dapat terpenuhi dan tercapai.

Dengan adanya sistem pemasyarakatan, tujuan pidana penjara tidak hanya lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan usaha rehabilitasi dan resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan diayomi melalui pembinaan, bimbingan dan diberi keterampilan sebagai bekal hidup agar dapat menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.

B.     Saran

Dalam  kajian di atas maka penuli berusaha memberikan saran adalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain :

1.      Agar proses pelaksanaan pembinaan berjalan dengan baik, pemerintah harus melakukan pengawasan dan control yang lebih ekstra lagi, supaya pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan baik.

2.      Agar aparatur pelaksana pembinaan di masyarakat lebih baik dan professional, maka pemerintah perlu melakukan pembinaan yang lebih intensif lagi terhadap para aparatur pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

3.      Dalam hal sarana dan prasarana, pemerintah juga harus memperhatikan kelayakan gedung pemasayarakatan, yang tadinyatidak layak diganti dengan banguna yang layak, serta penempatan narapidana disesuaikan dengan kapasitas gedung pemasayarakatan tersebut. Agar tidak terjadi kerusuhan lagi di LAPAS diakarenakan kelebihan kapasitas (over capacity).