Penerapan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Indonesia Makalah BAB II

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sejarah Perkembangan Pemasyarakatan Di Indonesia

Bentuk perkembangan Permasyarakatan berhubungan erat dengan bentuk tujuan pemidanaan. Dalam perkembangan tujuan pemidanaan, muncul beberapa teori-teori mengenai tujuan pemidanaan.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

1.         Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana semata-mata ditujukan hanya untuk pembalasan. Menurut Johanes Andenaes tujuan utama pidana adalah untuk memuaskan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan kedua.[1]

Selain dari itu teori pidana ini dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Menurut teori absolut ini kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.[2]

Menurut Karl. O. Christiansen, teori pembalasan/ retributive ini memiliki ciri-ciri pokok atau karakteristik, yakni:[3]

1)      Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

2)      Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

3)      Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

4)      Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

5)      Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2.         Teori relative atau teori tujuan (utilitarian/ doeltheorieen)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut Johanes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai  “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defence). Dasar pemidanaan dari teori ini adalah terletak pada tujuannya.[4]

Menurut Karl. O. Christiansen, teori tujuan/ utilitirian ini memiliki ciri-ciri pokok atau karakteristik, yakni:[5]

1)      Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);

2)      Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan;

3)      Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

4)      Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

5)      Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

b.         Teori gabungan (verenigings theorieen)

Selain dari teori-teori yang dikemukakan di atas, ada juga yang namanya teori gabungan, teori gabungan ini pertama kali dikemukakan oleh Pellegrino Rossi, ia mengatakan bahwa sekalipun ia mengangap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.[6]

Muladi, Guru Besar Hukum Pidana UNDIP di dalam Disertasinya untuk memperoleh gelar Doktor yang berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan” memperkenalkan teori Tujuan Pemidanaan yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Ia menyatakan bahwa dalam rangka mengatasi masalah pemidanaan yang kompleks yang terjadi saat ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.[7]

Pada dasarnya inti dari teori gabungan ini adalah tujuan pidana itu di satu sisi sebagai pembalasan, tapi di satu sisi sebagai perlindungan masyarakat atau bisa dikatakan sebagai prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khususnya ialah membina dan mendidik si pelaku yang melakukan tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi, dan bertujuan supaya si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, sedangkan prevensi umum ialah mencegah serta mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, serta melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat (Social Defence and Social Walfare).

Dalam rancangan KUHP nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

1)      mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2)      mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.

3)      menyelesaikan konflik yang ditimbulkan olah tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4)       membebaskan rasa bersalah pada terpidana ( pasal 5 ).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarkat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan expiation).

Pembinaan Narapidana di Indonesia secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara (Gesichten Reglement 1917 Nomor 708) yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam Pasal 10 KUHP.[8] Sistem pemenjaraan ini sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana jera. Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan telihat dari ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Selain itu juga terlihat dari adanya kewajiban narapidana untuk mengikuti pekerjaan baik didalam maupun diluar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Pola pembinaan narapidana mengalami pembaharuan sejak dikenal gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, pada pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut :[9]

a.       Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

b.      Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan perbedaannya terletak pada asas tujuan dan pendekatan yang melandasi tata perlakuan (pembinaan) terhadap para narapidana.[10]

No.	Perbedaan	Sistem Kepenjaraan	Sistem Pemasyarakatan
1.	Asas	Titik berat pada pembalasan, memberikan derita kepada pelanggar hukum.	Pancasila (falsafah negara).
2.	Tujuan	Supaya pelanggar hukum menjadi jera, masyarakat dilindungi dari perbuatan jahatnya.	Disamping melindungi masyarakat, juga membina narapidana agar selama dan terutama setelah selesai menjalani pidananya ia dapat menjadi manusia yang baik dan berguna.
3.	Pendekatan	Pendekatan keamanan dan pengasingan dari masyarakat secara penuh.	Pendekatan keamanan melalui tahap maksimum, dan minimum security dan dilakukan pula pendekatan pembinaan (treatment approach) di dalam maupun diluar lembaga pemasyarakatan dengan menerapkan metode kekeluargaan.

                                       

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, jadi berlainan dengan sistem kepenjaraan yang semata-mata bersifat balas dendam dan penjelasan terhadap narapidana.

Dalam sistem pemasyrakatan dimaksudkan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang bertujuan untuk membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena ada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Disamping itu juga mereka dapat menjadi manusia seutuhnya bagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan (Pasal 2 dan 3 Undang-undang tentang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995) yaitu :

a.       Dalam rangka membentuk warga binaan sistem pemasyarakatan (antara lain narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

b.      Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (antara lain narapidana) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

c.       Mampu menempatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

B.     Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik  pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

C.    Asas Sistem Pembinaan Masyarakat

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:[11]

a.       Pengayoman;

b.      Persamaan perlakuan dan pelayanan;

c.       Pendidikan;

d.      Pembimbingan;

e.       Penghormatan harkat dan martabat manusia;

f.        Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

g.      Terjaminnya hak untuktetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

“Pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

“Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

“Pendidikan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

“Penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

“Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi).

“Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun Warga Negara Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Kemudian selain dari asas-asas di atas, Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakkkan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedankgan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap NARAPIDANA dan Anak DIDIK Pemsayarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan d LAPAS dilaksanakan:

a.       Secara intramural (di dalam LAPAS); dan

Pembinaan secara intramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

b.      Secara ekstramural (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenui persaratan tertentu untuk hidup dan berada kembal di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

1)      Terpidana bersyarat;

2)      Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

3)      Anak Negara yang bersasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social;

4)      Anak Negara yang bersdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di Lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan

5)      Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (Pasal 6 ayat (3)).

D.    Proses Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka harus ada petunjuk teknis yang dapat berguna sebagai pedoman atau petunjuk pelaksana dalam setiap tindakan dalam penanganan narapidana agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, seperti tertuang dalam Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini :[12]

1.      Tahap Orientasi / Pengenalan

Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka

2.      Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan ia menunjukkan keinsafan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaanya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi dengan memberlakukan tingkat pengawasan medium security atau para narapidana yang sudah dalam tahap ini dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Pada saat itu dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

3.      Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

4.       Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat.

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit, Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan. Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUHPidana.

E.     Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari :

1.      Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;

2.      Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;

3.      Orang-orang yang disandera.

4.      Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah :[13]

1.      Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;

2.      Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;

3.      Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;

4.      Mereka yang dikenakan pidana kurungan;

5.      Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

F.     Faktor Penghambat dan Pendukung Pembinaan Narapidana

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana, sarana dan prasarana pun di satu sisi bisa jadi penghambat, dan di sisi lain bisa jadi pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi :

1.      Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya. Selain dari itu kapasitas dari Gedung Pemasyarakatan tersebut, terkadang Kapasitas satu ruangan idealnya untuk dua orang, sekarang malah 10 orang dalam satu ruangan, sehingga dengan kelebihan kapasitas ini bisa menimbulkan masalah terhadap narapidana lain, dan akhirnya bisa menimbulkan kerusuhan di Lembaga Pemasayarakatan tersebut.

2.      Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalau itu berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksikan di luar (hasil produksi perusahan).

3.      Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangangi pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan. Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para narapidana, dan mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan. 

---

[1]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 10-11.

[2]Dwijaja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 24.

[3]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., Hlm. 17.

[4]Dwijaja Priyatno, Op.Cit., Hlm. 25.

[5]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., Hlm. 17.

[6]Idem, Hlm. 19.

[7]Dwijaja Priyatno, Op.Cit., Hlm. 27.

[8] http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.com/2011/06/reglemen-penjara.html, diakses pada tanggal 11 Februari 2015, Pukul 10.05

[9] Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 165-166.

[10] http://dhikikurnia.blogspot.com/2013/07/makalah-hukum-penitensier-proses.html, diakses pada tanggal 11 Februari 2015, Pukul 14.21.

[11] Dwijaya Priyatno, Op.it., hlm. 106-107.

[12] Idem, hlm. 175-176.

[13] Idem, hlm. 167-168.