Makalah Hukum Waris Islam

BAB  II

HUKUM WARIS ISLAM

A.    Hukum Waris

1.      Pengertian Ilmu Mawaris

Mawaris adalah bentuk jamak dari “mirats” yang artinya “harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia”. Sedangkan menurut istilah ialah:

“Ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan,orang-orang yang tidak berhak menerimanya,bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya”.

Atau juga didefinisikan dengan:

“Pengetahuan yang berkaita dengan harta warisan dan perhitungan utuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak”.

            Ilmu mawaris disebu juga dengan “faraidh”,bentuk jamak dari “faridhah” yang artinya “bagian tertentu”,atau ”ketentuan”.

            Disebut dengan ilmu mawaris karena dalam ilmu ini dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia. Dinamakan ilmu faraidh karena dalam ilm ini dibicarakan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan besarnya bagi masing-masing ahli waris. Kedua istilah tesbut prinsipnya sama yaitu ilmu yang membicrakan tentang segala sesuatu yangberkenaan dengan tirkah (harta peninggalan) orang yang meninggal.

2.      Hukum Mempelajari Ilmu Mawaris

Kalau melihat hadis Nabi saw. yang memerintahkan mempelajari ilmu mawarits,maka hukum mempelajarinya wajib.”Asal hukum perintah adalah wajib”. Pengertian wajib disini adalah wajib kifayah. Jika di suatu tempat tertntu ada yang mempelajarinya, maka sudah terpenuhi tuntuan Rasul. Tapi jika tidak ada yang mempelajarinya, maka semua orang berdosa. Rasulallah Saw bersabda:

Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang da pelajarilah ilmu faraidh serta ajarakanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. Hamper-hampirsaja dua oang bertengkar tentang pembagian pusaka maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yag sangup memfatwakannya kepada mereka. (HR.Ahmad,An-Nasa’i, dan Ad-Daruquthni).

3.      Tujuan Ilmu Mawarits

a.      Secara umum tujuan mempelajari ilmu mawarits adalah agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat islam.

b.      Agar diketahui secara jelas siapa orang yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagian masing-masing.

c.       Menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar, sehingga tidak terjadi perselisihan diantara manusia yang dikarenakan oleh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Allah swt.berfirman:

(Hukum-hukum) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukannya kedalam surge yang mengalir di dalamnya sungai-sungai,sedang meaka kekal di dalamnya , dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa  menduhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melnggar ketetuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukanya ke dalam apineraka, sedangkan ia kekal di dalamnya, da baginya siksa yag menghinakannya. (QS An-Nisa’[4]:13-14).

4.      Kedudukan Ilmu Mawarits

Ilmu mawarits adalah ilmu yang sangat penting dalam Islam, karena dalam ilmu mawarits harta peninggalan seseorang dapat disalurkan kepada orang yang berhak, sekaligus dapat mencegah kemungkinan adanya perselisihan karena memperebutkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Dengan ilmu mawarits ini, maka tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Karena pembagian harta warisan ini adalah yang terbaik dalam pandangan Allah dan manusia.

Ilmu mawarits ini benar-bear harus dipahami, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rasulullah Saw. bersabda:

Dari Abu Hurairah ,berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Hai Abu hurairah, pelajarilah faraidh dan ajakanlah kepada orang lain, karena masalah ini adalah separuh ilmu, dan mudah dilupakan,serta ilmu itu yang pertama-tama akan dicabut dari umatku”. (HR.Ibnu Majah dan Daruquthni ).

5.      Sumber Hukum Ilmu Mawarits

a.      Al-Qur’an

Ketentuan-ketentuan tentang ilmu mawarits, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pokok-pokoknya telah ditentukan oleh Al-Qur’an. Al-Qur’an telah menjelaskannya dengan tegas dan jelas. Bahkan tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan secara terperinci seperti hukum waris ini, antara lain dijelaskan dalm QS An-Nisa”(4):7-14,176,Al-Ahzab (33):6 dan surat-surat lainnya.

b.      Al –Hadits

Al-Hadits adalah sumber hokum yang kedua setelah Al-Qur’an. Sesuai dengan kedudukannya, Al-Hadits memberikan dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan mawarits.

c.       Ijma’ dan Ijtihad

Ijma’ dan Ijtihad para ulama banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalaha yang berkaitan dengan mawarits, terutama menyangkut masalah teknisnya

6.      Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat mempusakai/Mewarisi

Pusaka-mempusakai mempunyai 3 (tiga) rukun, yaitu:

1)      Tirkah, yaitu harta peninggalan  si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat;

2)      Muwarits (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan

3)      Warits (ahli-waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah sebagai berikut:

1)      Matinya muwarits,

2)      Hidupnya warits,dan

3)      Tidak ada penhalang-penghalang mempusakai.

Matinya muwarits (pewaris) mutlak hrus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.

Kematian muwarits, menurut ulama, dibedakan kedalam 3 macam, yaitu:

a)      Mati haqiqy (sejati),

b)      Mati hukmy (menurut putusan hakim), dan

c)      Mati taqdiry (menurut dugaan).

Mati haqiqy adalah kematian yang dapat disaksikan leh panca indra.

Mati hukmy adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim,baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.

Mati taqdy adalah kematian yang didasarkan pada dugaan kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

        Hidupnya  warits (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalahnya yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah mafqud, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.

7.      Hikmah Mempelajari Ilmu Mawarits

a)      Dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.

b)      Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta waris di suatu tempat.

c)      Dapat dilaksanakannya pembagian harta waris dengan benar

d)      Terhindar adanya perselishan di antara manusia dalam hal pembagian harta warisan kaena ketidaktahuan dalam pembagian harta waris.

B.     Sebab-Sebab dan Halangan Waris Mewarisi

1.      Sebab-sebab waris-mewarisi

Sebab-sebab mempusakai/mewarisi dapat terjadi karena 4 (empat) hal, yaitu:

a)      Hubungan perkawinan. Ahli waris berdasarkan perkawinan adalah janda, yaitu orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia.

b)      Hubungan wala’. Ahli waris wala’ meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.

c)       Hubungan agama. Jika orang islam meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan kerabat , pernikahan maupun wala’, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk kepentingan kaum muslimin.

Rasulallah saw bersabda:

“Saya menjadi ahli waris  orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku membayar dendanya dan aku mewarisnya.” (HR.Abu Dawud dan Ahmad).

d)      Hubungan kekabatan/keluarga (nasab). Ahli waris berdasarkan kekerabatan  meliputi ushul (leluhur),furu’ (keturunan),dan hawasy (saudara).

2.      Halangan Waris Mewarisi dan Dasar Hukumnya.

Ahli waris gugur haknya untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab di bawah ini:

1)      Hamba sahaya

Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan , baik dari tuannya maupun dari orang tua kandungnya. Kecuali hamba tersebut sudah merdeka, ia mendapat warisan sebagaimana orang merdeka lainya. Tapi ia tidak mendapat warisan dari orang yang memerdekakannya.

Allah swt berfirman: ”Hamba yang dimiliki tidak mempunyai kekuasaan atas sesuatu apa pun juga”. (QS An-Nahl [16]:75)

2)      Pembunuh

Orang yang membunuh keluargannya tidak mempunyai hak menerima warisan dari orang yang dibunuh. Artinya hak menerima warisan menjadi gugur karena membunuh. Misalnnya anak yang membunuh orang tuannya , maka ia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya.

Rasulullah saw. bersabda: ”Yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnnya.” (HR.An-Nasa’i).

Dalam hadits lain ditegaskan: “Barangsiapa yang membunuh seorang, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun orang yang dibunuh tidak mempunyai ahli waris selain dirinnya, dan jika yang terbunuh itu ayah atau anaknnya, maka bagi pembunuh tidak ada hak untuk mewarisi.”(HR.Ahmad)

3)      Murtad

Murtad artinya keluar dari agama islam. Orang yang murtad gugur hak mewarisinya, baik itu dari atas, bawah maupun dari samping. Demikian pula sebaliknya, ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada keluarganya yang muslim.

4)      Berlainan agama

Antara orang Islam dengan orang non Islam (kafir) tidak ada hak saling mewarisi, meskipun ada hubungan kerabat yang sangat dekat. Kedudukannya sama dengan orang murtad.

Rasulullah saw. bersabda:”Dari Usamah bin Zaid, Dari Nabi saw. bersabda: “Tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir. Demikian pula orang kafir tidak pula mewarisi dari orang Islam.”(HR.Jamaah.)

3.      Ahli Waris dan Pembagian Masing-Masing Ahli Waris

A.    Kelompok Ahli Waris

Secara lengkap ahli waris di dalam hukum waris islam dibagi ke dalam Sembilan kelompok, yaitu:

1.      Janda;

2.      Leluhur perempuan;

3.      Leluhur laki-laki;

4.      Keturunan perempuan;

5.      Keturunan laki-laki;

6.      Saudara seibu;

7.      Saudara sekandung/sebapak;

8.      Kerabat lainnya; dan

9.      Wala’.

B.     Golongan Ahli Waris

Berdasarskan besar hak yang akan diteima oleh pera ahli-waris, maka ahli-waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

1.      Ashchabul-furudh, yaitu golongan ahli-waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, atau 1/8.

2.      Ashabah, yaitu golongan ahli-waris yang bagian haknnya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashchabul-furudh aau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashchabul-furudh.

3.      Dzawil-arham, yaitu golongan kerabat yang tidak temasuk golongan pertama dan kedua.

Beberapa Ahli waris yang termasuk golongan ashchabul-furudh memiliki kedudukan rangkap sebagia ashabah, beberapa lainnya dapatberubah menjadi ashabah.

1.      Ashchabul-furudh

Para ahli fara’id membedakan ashchabul-furudh ke dalam dua macam yaitu ashchabul-furudh is-sababiyyah, dan ashchabl-furudh in-nasabiyyah.

Ashchabul-furudh is-sababiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dangan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki-laki atau perempuan).

Ashchabuk-furudh in-nasabiyyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang terasuk kedalam golongan ini adalah:

1.      Leluhur perempuan: Ibu dan nenek;

2.      Leluhur laki-laki: Bapak dan kakek;

3.      Keturunan perempuan : Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki;

4.      Saudara seibu: Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu; dan

5.      Saudara sekandung/sebapak: Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak

2.      Ashabah

Para ahli fara’id membedakan ashabah ke dalam tiga macam, yaitu ashabah binnafsih, ashabah bil-ghair, dan ashabah ma’al-ghair.

Ashabah binnafsih adalah kerabat laki-lakiyang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu:

1.      Leluhur laki-laki: Bapak dan kakek;

2.      Keturunan laki-laki: Anak laki-laki dan cucu laki-lk; dan

3.      Saudara sekandung/sebapak: Saudara laki-laki sekandung/sebapak.

Ashabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ushubah, yaitu

1.      Anak perempuan yang mewaris bersama dangan anak laki-laki;

2.      Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan

3.      Saudara prempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.

Ashabah ma’al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lan untuk menjadi ashabah, tetapi orang lai tersebut tidak berserikat dalam menerima ushubah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3.       Dzawil-arham

Dzawil-arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan ashchabul-furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru mewarisi jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.

C.    Bagian Ahli Waris dan Dasar Hukumnya

Di bawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli-waris yang termasuk ke dalam golongan ashchabul-furudh dan ashabah.

1.      Ahli-waris Utama

Yang termasuk ahli waris utama ini terdiri dari 5 pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan. Uraian tentang bagian waris para ahli-waris utama adalah sebagai berikut:

a.      Janda

Di dalam hukum waris Islam, bagian waris untuk janda laki-laki dengan janda perempuan tidak sama, yaitu sebagai berikut:

1)      Janda perempuan

Bagian janda perempuan adalah:

a.       1/8 bagian jika pewaris mempunyai anak.

b.      ¼ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

…Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan…((QS.An-Nisa’[4]:12).

…Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak…((QS.An-Nisa’[4]:12).

2)      Janda laki-laki

Bagian janda laki-laki adalah:

a.       ¼ bagian jika pewaris mempunyai anak.

b.      ½ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

…Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya…((QS.An-Nisa’[4]:12).

…Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditnggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak…((QS.An-Nisa’[4]:12).

b.      Ibu

Bagian ibu adalah:

a.       1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak.

b.      1/6 bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara.

c.       1/3 bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

…Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan . Jika yang meninggal itu mempunyai anak.; ((QS.An-Nisa’[4]:11).

…Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam…((QS.An-Nisa’[4]:11).

…Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga …((QS.An-Nisa’[4]:11).

c.       Bapak

Bagian bapak adalah:

a.       1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak.

b.      1/6 bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.

c.       Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

…Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak.;…((QS.An-Nisa’[4]:11).

Serahkanlah ahlinya yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya, adalah untuk laki-laki yang lebih hampir (kepada si mati). (HR.Bukhari,Muslim, dan lainnya).

…Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga …((QS.An-Nisa’[4]:11).

d.      Anak perempuan

Bagian anak perempuan adalah:

a.       ½ bagian jika seorang.

b.      2/3 bagian jika beberapa orang.

c.       Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempun adalah sebagai ashabah bil-ghair.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

…Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta…((QS.An-Nisa’[4]:11).

…Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan…((QS.An-Nisa’[4]:11).

…Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak permpuan; …((QS.An-Nisa’[4]:11).

e.       Anak laki-laki

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan ushubah , baik di antara sesama laki-laki atau bersama dengan anak perempuan. Bagian anak laki-laki adalah:

a.       Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki adalah  sebagai ashabah binnafsih.

b.      Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai ashabah bil-ghair.  

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Serahkanlah ahlinya yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya, adalah untuk laki-laki yang lebih hampir (kepada si mati). (HR.Bukhari,Muslim, dan lainnya).

…Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak permpuan; …((QS.An-Nisa’[4]:11).

2.      Ahli-waris Utama Pengganti

a.      Nenek

Kedudukan nenek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian nenek adalah 1/6 bagian, baik sendirian maupun bersama.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Dari Buraidah: Bahwasanya Nabi saw telah beri bagi nenek seperenam, apabila tidak dihalangi dia oleh ibu. (HR. Abu Dawud).

b.      Kakek

 Kedudukan kakek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada bapak. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak.

Dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Abu Bakar As-Shiddiq, Ibnu’Abbas, Ibnu’Umar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek sama dengan bapak. Kedudukan saudara sebagai ahli-waris baru terbuka tidak saja tidak ada bapak, melainkan juga tidak ada kakek. Dalam hal ini kedudukan kakek dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian warisnya adalah sebagai berikut:

a.       1/6 bagian jika pewaris mempunyai anak.

b.      1/6 bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.

c.       Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Hukum waris menurut BW

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hokum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Kiranya akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu :

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

1. ada seseorang yang meninggal dunia;
2. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapt ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 BW, yaitu:

1. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
4. Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa system hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hokum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

Asas-asas hukum waris BW

            Dalam hukum waris berlaku asas,bahwa apabilaseseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya (pasal 833).

            Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal menyangkut harta kekayaan (“saisine”) ---> Pasal 833 (1).

            Memperoleh hak secara mewaris ialah mendapat hak dengan “algemene title” (title umum). Jadi tidak perlu dengan “levering”.

            Tiap-tiap ahli waris berhak menuntut setiap baraang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya kalau dikuasai orang lain (pasal 834). Hak untuk menuntut ini disebut “heridetitas petitio”.

            Gugatan ini gugur setelah tenggang waktu 30 tahum (pasal 835).

Warisan dalam sistem hukum waris BW

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benarbenar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajibankewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

1. Hak memungut hasil (vruchtgebruik);
2. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seoranganggota/persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

1. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
2. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya.

Di atas telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) BW, yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “saisine”. Adapun yang dimaksud dengan saisine yaitu:

“Ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.”

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya.

Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris. .

Pewaris dan dasar hukum mewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sisten hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

1. menurut ketentuan undang-undang;
2. ditunjuk dalam surat wasiat (testamen).

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.

Di samping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah “suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapa pun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestato). Jadi, pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara ab intestato.

Penggolongan ahli waris menurut sistem BW

            Dalam KUHperdata ada empat golongan ahli waris yaitu:

Golongan I      : Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.

Golongan II    : Orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.

Golongan III   : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

Golongan IV   : Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

Bagian masing-masing ahli waris menurut BW

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:1. Bagian golongan pertama,2. Bagian golongan kedua,3. Bagian golongan ketiga,4.Bagian golongan keempat.

Di atas telah dikemukakan bahwa BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut:

a. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat 1/5 bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang 1/5 dibagi di antara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (plaatsvervulling), sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/20 bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anakanaknya atau cucu pewaris.

b. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu maupun sudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari ¼ bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh ¼ bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separoh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh 1/6 bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:

- ½ (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik lakilaki maupun perempuan, sama saja;

- 1/3 bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;

- ¼ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada. Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu di samping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.

c.       Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.

d.      Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudarasaudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris.

Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya. Dalam pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: ”Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggal warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi”.

Bagian warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut :

- 1/3 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama;

- ½ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga;

- ¾ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.

- ½ dari bagian anak sah, apabila ia mewaris hanya bersamasama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi kloving.

Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar nikah bukan ¾, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum warisan dibuka terlebih dahulu diadakan kloving/ dibagi dua, sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh ¼ dari bagian anak sah dari separoh warisan pancer ayah dan ¼ dari bagian anak sah dari separoh warisan pacer ibu, sehingga menjadi ½ bagian. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam sedang yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagai ahli waris satu-satunya.

Anak yang lahir dari zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekeluargaannya, menurut sistem BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekedar nafkah untuk hidup seperlunya, (lihat Pasal 867 BW).

Peran Balai Harta Peninggalan dalam pembagian warisan

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim.

Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggung jawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik negara.

Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan

Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu sebagai berikut:

a. seorang ahli warais yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaktidaknya mencoba membunuh pewaris;

b. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewarisbahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;

c. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;

d. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.