Pages

Saturday, 28 March 2015

Ruanglingkup Paten

Paten Sederhana

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederh ana.

Paten dari beberapa invensi

Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi yang dimaksud adalah beberapa invensi ya ng memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu invensi berupa alat tulis yang baru beser-ta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk digunakan pada alat tulis ba ru tersebut.

Invensi yang tidak dapat diberi paten

yangng tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:
1)Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atiK pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2)Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3)Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4)Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Pengertian dan Dasar Hukum Paten

Pengertian dan Dasar Hukum Paten

Paten
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi
Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor dan Pemegang Paten
Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.Pemegang Paten adalah iventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak terse but, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak Prioritas
Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yangjuga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

Hak Ekslusif
Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten

1.Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);
2.Undang-undang NO.7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the Word Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
 3.Keputusan persiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the protection of Industrial Property;
4.Peraturan Pemerintah NO.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;
5.Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan lsi Surat Paten;
6.Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.1O Tahun 1991 tentang Paten Sederhana; 7.Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.1O Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten;
8.Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.1O Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
9.Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.1O Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
10.Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syaratsyarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
l1.Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
12.Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
13.Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.1O Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten

Friday, 27 March 2015

Tanya jawab seputar hak kekayaan intelektual Part 1



1. Apakah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual? 

Hak kekayaan intelektual, disingkat “HKI” atau akronim ”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual rty Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena npuan intelektual manusia

2. Mencakup apa sajakah HKI itu  
 
Hakcipta (copyright); Hak kekayaan industri (industrial property right) yang mencakup :Paten (patent);Desain industri (industrial design);Merek (trademark);Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition);Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);Rahasia dagang (trade secret).
Menurut Kamil Idris, Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Intellectual Property, terdki atas :

1.   Literary, artistic and scientific works

2.    Performances of performing artists, phonograms, and broadcasts

3. Inventions in all fields of human endeavor

4.    Scientific discoveries

5.    Industrial designs

6. Marks and commercial names and designations

7.    Protection against unfair    competition

8.    All other rights resulting    from    intellectual activity in the

industrial, scientific, literary, and artistic fields.

Several international treaties concluded since 1967, notably the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) of the World Trade Organization (WTO), further clarified and elaborated new types of intellectual property, for example, the design of integrated circuits, based on earlier work undertaken by WIPO. This trend shows the dynamic nature of IP in response to technological and cultural developments concerning, for example, computer hardware and software, digital communications, the Internet, and genomics.

The areas mentioned under (1) belong to the "copyright" branch and under (2) to the "related rights" branch of intellectual property. The areas under (3), (4), (5), (6) and (7) constitute the industrial property branch of IP.


 

Wednesday, 25 March 2015

Pengertian Hukum Harta Kekayaan

Pengertian Hukum Harta Kekayaan

Dalam membicarakan hukum harta kekayaan, tentu saja tidak boleh lepas rari pemahaman pengertian dari hukum perdata. Hal ini disebabkan karena hukum harta kekayaan merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari hukum perdata.

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Vollmar juga memberikan pengertian hukum perdata sebagai Suiatu aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan zereorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas (Hukum)

Istilah perdata, pertama sekali diperkenalkan oleh Djojodiguno, sebagai terjemahan dari burgerlijk. Secara etimologi, kata perdata berasal dari Bahasa Jawa Kuno, yakni padudon, yang berarti sengketa. Dengan demikian istilah perdata, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia, sebelum adanya Burgerlijk Wetboek (BW) pada tahun 1848. Selanjutnya kata "perdata" dipakai sebagai terjemahan burgerlijk recht atau civil law maupun privat recht.

Dalam perundang-undangan, istilah perdata pertama kali dikenal dalam Konstitusi RIS yang menyebutkan dua istilah burgerlijke doodyang artinya kematian perdata dan istilah burgerlijke zaken artinya hak-hak keperdataan. Selanjutnya pada 1957, R. Soebekti yang pada saat itu adalah Ketua Mahkamah Agung Rl, menterjemahkan Burgerlijk Wetboek (BW), meskipun terjemahan tersebut bukanlah terjemahan resmi, namun hingga pada saat ini putusan hakim yang mengacu kepada KUHPerdata yang merupakan terjemahan tidak resmi dari R. Soebekti, tidak pernah diperso-alkan, akan tetapi itu tidak berarti putusan hakim itu tidak sah, karena sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur, (apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar) dan putusan seperti itu sering diulang-ulang sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan kekuatan normatif (die normatieve kraft des fachtishcen).

Dalam kaitannya dengan kebiasaan dan hukum kebiasaan, terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam hal kebiasaan, perilaku yang diulang-ulang menimbulkan kesadaran bahwa hal itu seyogianya dilaku-kan. Berbeda dengan hukum kebiasaan, bahwa perilaku yang diulang-ulang menimbulkan kesadaran hukum, apabila tidak dilakukan ada akibat hukumnya.

Dapat disimpulkan dalam doktrin dikatakan bahwa syarat terjadinya hukum kebiasaan ada dua, yaitu:

1. Longa et inventerata consuetude, yaitu perilaku yang diulang-ulang untuk waktu yang lama dan untuk banyak orang,

2. Opinio necessitates, artinya memberi kesadaran pada orang lain untuk mengikutinya.

Instrumen Internasional di Bidang Kejahatan Siber


Instrumen Internasional di Bidang Kejahatan Siber

Instrumen Hukum Internasional di bidang kejahatan siber (Cyber crime) merupakan sebuah fenomena baru dalam tatanan Hukum Internasional modern mengingat kejahatan siber sebelumnya tidak mendapat perhatian negara-negara sebagai subjek Hukum Internasional. Munculnya Ih niiil kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas (transnasional) tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat Hukum Internasion baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus Cybercrime.

Instrumen Hukum Internasional publik yang mengatur masalah keja-hatan siber yang saat ini paling mendapat perhatian adalah Konvensi tentang Kejahatan Siber (Convention on Cyber Crime) 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh organisasi regional Eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk dirati-fikasi dan diaksesi oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan siber.68

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (Council of Europe) padatanggal 23November 2001 di kota Budapest, Hongaria telah membuat dan menyepakati Convention on Cybercrime yang kemudian dimasukkan dalam European Treaty Series dengan Nomor 185. Konvensi ini akan berlaku secara efektif setelah diratifikasi oleh minimal 5 (lima) negara, termasuk paling tidak ratifikasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) negara anggota Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk melindungi masyarakatdari cyber crime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama internasional.

Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi, yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan, antara lain sebagai berikut: Pertama, bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antar negara dan industri dalam memerangi kejahatan siber dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah di dalam penggunaan serta pengembangan teknologi informasi. Kedua, Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam