Makalah tentang Status dan Kedudukan Benda Bergerak dalam Perkawinan Campuran Bab II

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia

Dalam beberapa hal, aspek perkawiinan campuran telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang untuk selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan. Menurut Ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan, pengertian Perkawinan Campuran adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.[1]

Berdasarkan Ketentuan Pasal 57 tadi, dapat diketahui bahwa sesungguhnya perkawinan campuran yang dimaksud menurut UU Perkawinan adalah perkawinan yang berbeda kewarga-negaraan saja, sedangkan perkawinan lintas agama tidaklah diatur sehingga dengan demikian perkawinan lintas agama tidak terkandung di dalam muatan materi yang terdapat di dalam UU Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan lintas agama bukan menjadi yurisdiksi dari hukum nasional tentang perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan, khususnya yang menyangkut tentang perkawinan campuran.

Namun demikian, jika ditilik secara lebih seksama lagi, UU Perkawinan tidak menutup sama sekali pengaturan yang terkait dengan masalah perkawinan lintas. Hal ini dapat dilihat dari Ketentuan Penutup Pasal 66 UU Perkawinan yang menyebut sebagai berikut:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dari Ketentuan Penutup UU Perkawinan tadi, penting kiranya memperhatikan hal-hal yang diatur di dalam peraturan lainnya, termasuk pula peraturan hukum kolonial mengingat di dalam UU Perkawinan, masalah perkawinan lintas agama tidaklah diatur.

Di dalam peraturan lainnya, perkawinan beda agama ternyata diatur di dalam Staatsblad 1898 No. 158 (Keputusan Raja 29 Des1896 No. 23) tentang Peraturan Perkawinan Campuran. Namun demikian, pengaturan yang terdapat di dalam peraturan kolonial tersebut hanya sedikit sekali menyinggung tentang perkawinan lintas agama.

Salah satu bagian dari Ketentuan Pasal 7 Staatsblad 1898 No. 158 (Keputusan Raja 29 Des1896 No. 23) yang mengatur tentang perkawinan lintas agama hanya menyebutkan sebagai berikut:

“Perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan”

Selanjutnya pengaturan lain mengenai prosedur dan tata cara perkawinan lintas agama tersebut tidaklah diatur lebih lanjut sehingga kiranya dapat diketahui bahwa perkawinan lintas agama menurut Staatsblad1898 No. 158 (Keputusan Raja 29 Des1896 No. 23) tentang Peraturan Perkawinan Campuran adalah tidak dilarang namun tidak pula diberikan pengaturan lebih lanjut yang berguna sebagai pedoman, terutama menyangkut prosedur dan tata cara bagi pihak-pihak yang melaksanakannya.

B.     Beberapa Permasalahan Hukum Seputar Perkawinan Campuran Lintas Agama

Bagi para pelaku perkawinan campuran lintas agama, beberapa permasalahan yang dapat timbul antara lain sebagai berikut:[2]

1.      Masalah Keabsahan Perkawinan

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaanya yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan keputusannya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan lintas agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam [Al Baqarah (2):221]. Selain itu juga dalam ajaran Kristen perkawinan lintas agama dilarang (I Korintus 6: 14-18).

2.      Masalah Pencatatan perkawinan

Apabila perkawinan lintas agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan lintas agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan lintas agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UU Perkawinan maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan (Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Perkawinan).

3.      Status Kewarganegaraan

Menurut Ketentuan Pasal 58 UU Perkawinan, bagi orang-orang yang berlainan kewarga-negaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Hal itu dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 26 ayat (1) s.d ayat (4) UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan UU Kewarganegaraan sebagai berikut:[3]

1)      Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

2)      Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

3)      Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud padaayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

4)      Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2 setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Jadi, jika kita melihat Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarga-negaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarga-negaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI.

Selanjutnya perihal status kewarganegaraan anak, sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan yang baru, UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (yang lama)telah menggariskan bahwa asas kewarganegaraan Indonesia adalah Asas Ius Sanguinus Patriarkhal dan Asas Tunggal. Namun setelah berlakunya UU Kewarganegaraan yang baru, yakni UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI,  terdapat suatu kemajuan dalam rangka perlindungan terhadap hak anak terkait status kewarganegaraan karena di UU Kewarganegaraan yang baru memperbolehkan seorang anak untuk memiliki kewarganegaraan ganda sesuai Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas (vide Ketentuan Pasal 4 huruf c, d, h, l dan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) s.d ayat (3) UU Kewarganegaraan.

4.      Masalah Kepemilikan Properti

Menurut hukum, perempuan WNI yang terikat perkawinan sah dengan laki-laki WNA, memperoleh hak-hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Hal tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disingkat dengan UUPA yaitu:[4]

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Pengaturan tersebut berlaku ketika status kewarga-negaraan dalam perkawinan campuran masih diatur menurut Ketentuan UU Kewarganegaraan yang lama. Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, terjadi sedikit perubahan ketentuan menyangkut harta bawaaan dimana dalam UU Kewarganegaraan yang lama mengharuskan  pihak istri yang berstatus WNI dalam perkawinan campuran untuk melepaskan hak milik yang telah dimiliki sebelum perkawinan campuran dilangsungkan  sebagai aikbat dari konsekuensi yuridis berupa kehilangan kewarganegaraan. Namun demikian setelah berlakunya UU Kewarganegaraan yang baru, Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Hak Strata Title atas harta bawaan istri yang berstatus WNI tetaplah diakui sebagai harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan ketentuan yang menyangkut status kewarganegaraan antara UU Kewarga-negaraan yang lama dengan UU Kewarganegaraan yang baru.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Kewarga-negaraan menjelaskan bahwa pria atau wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria atau wanita Warga Negara Asing (WNA) akan kehilangan Kewarga-negaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suami atau isterinya, mengikuti kewarga-negaraan suami atau isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika pria atau wanita yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut ingin tetap menjadi berkewarga-negaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan ke pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pria atau wanita tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengabaikan kewarga-negaraan ganda (Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU Kewarganegaraan). Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan campuran dilangsungkan (Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU Kewarganegaraan).

Dalam hal perkawinan campuran demikian, WNI pelaku perkawinan campuran tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal ini karena dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus WNI. Oleh karena itu, tidak boleh seorang WNI pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha.

Mengenai Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA, Retno S. Darussalam, S.H. dalam artikel berjudul Kepemilikan Properti (Kaitannya dengan Pernikahan dengan Pria WNA) menjelaskan:

Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam hal akta perjanjian kawin tersebut tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan terkait, maka secara hukum, perkawinan yang berlangsung tersebut dianggap sebagai perkawinan percampuran harta

C.    Status Kepemilikan Saham (Modal) Suami-Istri dalam Perseroan Terbatas

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka UU Pekawinan di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pencasila dan Undang-Undang dasar 1945, sedangkan di lai pihak harus menampung “segala kenyataan yang hidup” di masyarakat dewasa ini UU Perkawinan telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu dari yan bersangkutan.

Menurut UU Perkawinan, untuk orang Indonesia ataupun perkawinan yang dilakukan menurut hukum Indonesia, maupun berdasarkan pilihan hukumnya maka berlakulah sahnya perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

UU Perkawinan merupakan suatu unifikasi hukum, yang sebelumnya di dalam huum islam dan hukum adat, kedudukan perempuan baik sebelum dan setelah menikah, adalah sama, tetap berkuasa melakukan segala perbuatan hukum berbeda dengan hukum perdata barat. Pasal 108 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Setelah kita mengetahui bahwa dalam hukum perkawinan keluaraga nasional, perkawinan sebelum dan setelah berlakunya UU Perkawinan terdapat perbedaan yang cukup mendasar mengenai konsepsi perkawinan dan terutama hubungannya dengan harta kekayaannya, begitu dipengaruhi asas hukum di dalam KUH Perdata, yakni pandangan hidup manusia eropa. Setelah tahun 1974, perkawinan kembali lagi ke asasinya yang hakiki, yaitu berlandasakan hukum bangsa Indonesia asli, yakni hukum adat yang dipengaruhi hukum agama, yang demikian ke-timuran Indonesia.

Namun tetap kita harus sadari bahwa konsepsi terhadap kebendaan termasuk kepada harta perkawinan, dimasa modern ini berupa kemajuan dan berbagai perkembangan sosial, ekonomi dan budaya, konsepsi harta benda demikian dipengaruhi dominasi barat, konkritnya ialah asas dan kaidah hukum peradata barat di dalam KUH perdata yang sudah dipakai selama kurang lebih 151 tahun lamanya semakinmelekat dan digunakan sehari-hari dalamlalu lintas hukum nasional.

UU Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya merupakan suatu norma yang diciptakan khusus mengatur tenang perkawinan dan aturan hukum yang sebelumnya dicabut dan tidak berlaku seluruhnya, karena Pasal 66 (aturan peralihan) menjembatani antara dimensi waktu, tempat, persoalan dan orang.

Mengenai pengaturan harta benda perkawinan menurut bab VII UU Perkawinan ada dua :

1.      Harta bersama :

a)      Hara yang diperoleh sepanjang perkawinan,

b)      Harta yang diperoleh sebagai hadiah pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian,

c)      Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung, kecuali yangmerupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

2.      Harta Milik suami-istri atau harta pribadi :

a)      Harta yang dibawa masing-masing suami-isteri ke dalam perkawinan, termasuk di dalamnya hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi,

b)      Hara benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali kalau ditentukan lain,

c)      Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain,

d)      Hasil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami-isteri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan.

Salah satu wujud harta di dalam perkawinan adalah saham, saham yang merupakan benda bergerak, yang hanya dikenal dalam hukum modern yang dikenal sejak jaman Hidia Belanda. Pemilikan saham mempunyai 2 (dua) fungsi. Disatu pihak, belegings functie. Di lain pihak zeggenshaps functie. Dalam pendapatnya Setiawan maka :[5]

1.      Fungsi yang pertama dari saham, yakni penanaman modal (belegings functie), terletak di bidang hukum harta kekayaan. Seorang pemegang saham berhak atas deviden. Tentunya bergantung apakah perseroan itu mempunyai keuntungan ataukah tidak. Seorang pemegang saham juga berhak atas pembagian yang seimbang dari sisa harta kekayaan perseroan setelah pembubaran,

2.      Fungsi kedua dari seorang pemegang saham ialah ikut bersuara (zeggenshaps functie), ikut menentukan jalannya perusahaan, melalui Rapat Umum Pemegang Saham. zeggenshaps functie seorang pemegang saham meliputi : a. Hak untuk menentukan pengurus perusahaan dan memintakan pertanggungjawaban dari mereka, b. Hak untuk mengeluarkan suara, c. Hak untuk mengetahui jalannya perusahaan, d. Hak untuk memeriksa pembukuan perusahaan, dan e. Hak-hak yang berhubungan dengan likuidasi perusahaan.

Walaupun apabila dicermati secara lebih teliti, maka fingsi seorang pemegang saham  untuk bersuara, untuk ikut menentukan jalannya perseroan, sebenarnya tidak begitu menentukan sebagaimana selama ini dikatakan. Sebagai akibat makin banyaknya jumlah saham serta makin tersebarnya pemilikan saham pada suatu perseroan terbatas, maka zeggenshaps functie-nya surut ke latar belakang. Tampak lebih menonjol adalah fungsi penanaman modal atas belleggings functie­-nya. Dalam kedudukannya ini,  maka pemilikan saham bisa merupakan aset yang sangat besar artinya. Ia diperniagakan, dapat pula dibebani hak serta dijadikan agunan,

Dalam kepemilikan saham tersebut, dapat terjadi karena :[6]

a.       Peristiwa peralihan hak yaitu pewarisan karena kematian atau wasiat, atua ;

b.      Karena pemindahan hak, yaitu misalnya seperti jual beli, tukar menukar, hibah, ;

c.       Karena sengaja disetorkan atau disertakan ke dalam perseroan terbatas baik dengan uang tunai ataupun pemsukan (inbreng) kebendaan tanah atau kebendaan bukan tanah yang selanjutnya di konversikan menjadi saham, maupun;

d.      Peristiwa hukum lainnya yang diatur oleh perseroan terbatas seperti terjadinya restrukturisasi atau reorganisasi, yaitu perisiwa memperoleh go public (pendanaan secar terbuka dari masyarakat melalui transaksi di bursa efek), pengambilalihan, peleburan, penggabungan atau pemisahan.

Semua peristiwa tersebut dapat terjadi pd pasangan suami istri sebelum atau setelah mereka melangsungkan perkawinan, dimana mereka menjadi pemegang saham pasa suatu perseroan terbatas yang sama baik secar langsung ataupun tidak langsung karena merupakan suatu grup atau holding dari beberapa perusahaan perseroan.

Satus dan kedudukan harta kekayaan dengan pengertian kepemilikan bersama terikat, yaitu saham yang dimiliki oleh pasangan suami-isteri sekaligus merupakan harta atau modal perseroan terbatas, sebenarnya akan memberikan suatu persoalan hukum tersendiri, karena dalam hal terjadi perbuatan hukum yang mengikatkan diri atas nama perseroan dengan pihak ketiga, berarti sama saja mengikatkan harta kekayaan perkawinan, berikut dengan konsekuensi hukumnya. Meskipun secara asasnya, begitu kekayaan suami dan isteri disetorkan ke dalam badan hukum, berarti terpisah, dan sepenuhnya telah menjadi harta perseroan terbatas. Karena itu, saham memiliki dua pengertian, yaitu dalam pemikiran Setiawan adalah :[7]

1.      Pertama sebagai suatu hak dalam artian deelgerechtigheid, sebagaimana van Schlifgaarde mengemukakan het kapitaal van de venootschap is vrdeeld in aandelen, bahwa saham itu merupakan suatu hak terhadap harta kekayaan perseroan. Kadang-kadang dikaitkan juga sebagai deelgerechtigheid terhadap harta kekayaanperseroan. Akan tetapi kedudukannya yang demikian itu, saham termasuk harta kekayaan pemiliknya.

2.      Kedua, sebagai tanda bukti pemilikan saham tersebut. Oleh karenany kita berbicara tentang aandel dan aandeebewijzen. Sebagaimana halnya dengan setiap hak, maka hak atas suatu saham merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang tertentu. Selain dari itu, pada asasnya hak atas saham adalah hak atas nama. Dalam hal diberikan bukti kepemilikan saham dan bukti kepemilikan itu diberikan atas tunjuk, maka sifat hak tersebut berubah, ia menjadi hak atas tunjuk (recht aan toonder). Namun hendaknya senantiasa dibedakan atara saham itu sendiri (aandeel) di satu pihak. Yang pertama adalah suatu benda yang tidak berwujud sedang yang kedua benda yang berwujud.

Pasal 48 ayat 1 UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa saham sebagai modal di dalam perseroan terbatas, kepemilikannya hanyalah berdasarkan saham atas nama. Saham merupakan benda bergerak, yang merupakan instrumen surat berharga, yang diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang).[8] Saham digolongkan kepada (surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan), termasuk di dalamnya ialah surat saham Perseroan Terbatas[9], isi perikatan dasarnya ialah hak-hak tertentu yang diberikan oleh persekutuan kepada pemegangnya, meskipun surat berharga diatur oleh KUH Dagang, atiran demikian tidak ditemui, dengan demikian berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

LANJUT BAB III : DISINI

---

[1]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[2]http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/333-perkawinan-campuran-dan-hak-kebendaan’

[3]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

[4] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

[5] Setiawan, Aspek-Aspek Hukum Kepemilikan Saham, Media Notariat No. 18-19, 1991, hlm 134-135 dan hlm 152.

[6] Undang-Undang Perseroan Terbatas.

[7] Setiawan, Loc.Cit, hlm 141.

[8] R. Subekti dan Tjitrosudibko, Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

[9] Abdulkadir Muhammad, Hukum Tentang Surat-Surat Berharga, P.T. Alumni, Bandung, 1984, hlm 7.