Makalah Tugas Pokok, Fungsi , dan Kinerja dari Partai Politik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

          Latar belakang dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Hj.Ietje Fatimah SH.,MH , adapun dibuatnya makalah ini adaah untuk memenuhi tugas Pengantar Ilmu Poitik yang membahas mengenai tugas pokok, fungsi dan kinerja partai politik yang telah kami kunjungi yakni partai PDI-Perjuangan.

          Tema yang kami ambil didaam makalah ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana peranan partai politik yang ada di daam masyarakat, apakah tujuan, fungsi dan kinerja partai politik sudah berjalan dengan semestinya. Karena keadaan yang terjadi di masyarakat adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, karena partai politik cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan atau kepentingan para elit partai politik ketimbang kepentingan untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara. Ironisnya, pendidikan politik yang kerap dikumandang para elit partai politik hanya sebuah slogan tak bermakna. Selain itu juga makalah ini dibuat untuk mengoreksi sejauhmana orientasi dan implementasi visi dan misi parpol secara konsisten dan terus-menerus.

1.2.  Tujuan

          Untuk mengetahui tugas pokok, fungsi , dan kinerja dari partai politik yang kami kunjungi  yaitu partai PDI-Perjuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

          Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.^[1] pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

          Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. ^[1][2]

          Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

          Dalam rangka memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, yakni :

1.      Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

2.      R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

3.      Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

4.      Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Prof. Miriam Budiardjo sendiri dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik” menyebutkan beberapa fungsi dari partai politik:

1.      Sarana Komunikasi politik

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik atau sebagai sarana artikulasi kepentingan rakyat. Dalam sebuah negara, setiap warga negara tentu mempunyai pendapat dan aspirasi yan berbeda-beda. Hal itu tentu akan menyulitkan ketika setiap orang ingin didengar aspirasinya. Partai politik berperan sebagai penampung dan penggabung pendapat dari setiap warga negara tersebut (interest aggregation). Kemudian aspirasi-aspirasi tersebut dirumuskan menjadi bentuk yang lebih teratur (interest articulation) dan diterapkan oleh partai ke dalam program partai. Program-program tersebut yang kemudian diperjuangkan oleh partai politik di level pemerintahan untuk diaplikasikan ke dalam kebijakan publik.

2.      Sarana sosialisasi politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat. Di dalam ilmu poitik, sosialisasi politik adalah proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku di mana dia berada. Dalam konteks ini, partai politik berusaha untuk menciptakan image bahwa mereka juga memperjuangkan kepentingan umum agar mereka mendapat dukungan yang luas dari konstituen mereka. Sosialisasi politik ini juga dapat berarti pendidikan politik, baik kepada kader-kader partai itu sendiri maupun kepada rakyat agar mereka sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

3.      Rekruitmen politik

Rekruitmen politik berguna untuk memperluas partisipasi aktif rakyat dalam kegiatan politik serta sebagai sarana untuk mendidik kader partai.

4.      Sarana pengatur konflik

Fungsi partai politik yang terakhir adalah sebagai sarana pengatur konflik (conflict management). Partai politik bertanggung jawab untuk meredam dan mengatasi konflik yang biasa         terjadi pada    suasana            demokrasi.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

            Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang lahir dari pecahan partai lain yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI sendiri merupakan partai yang terbentuk dari bergabungnya beberapa partai diantaranya Partai Nasiona Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba.

            Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memisahkan diri dari PDI dikarenakan adanya rasa kecewa  teradap beberapa keputusan/kebijakan yang dikeluarkan partai, pada saat itu di pimpin oeh Suryadi. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarno Putri di kancah perpolitikan nasional sebagai ketua umum PDI-P.

            Bendera PDI-P mulai berkibar dalam kancah perpolitik tanah air dimulai ketika dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh Presiden Habibie, untuk menyongsong pemilu 1999, tepatnya pada tanggal 14 februari 2009. Mulai dari saat itu sampai sekarang PDI-P merupakan salah satu partai politik yang disegani dalam dunia perpolitikan di indonesia. Pada tahun 2005 citra PDI-P sempat ternodai oleh tindak korupsi yang dilakukan oleh beberapa kadernya sehingga pada tangga 28 oktober 2005 partai mengadakan kongres yang diaksanakan di Sanur, Bali. Hal ini diakukan untuk mengembailikan citra PDI-P di mata rakyat. Pergantian kepengurusan pun dilakukan untuk membersihkan partai dari beberapa kadernya yang bermasalah.

3.2 Visi dan Misi

            Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita bersama di atas.Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat.

Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk :

1.      Mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana termaktub daam cita-cita proklamasi 17 agustus 1945

2.      Menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jati diri partai.

3.      Mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sbagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas.

            Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan melaksanakan melalui peroganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

            Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur.

            Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat  di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis, dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial.Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila dan Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

3.3.  Program Kerja Partai

1.      Program Konsolidasi, meliputi :

a)      Konsolidasi Internal

b)      Konsolidasi Eksternal

2.      Program Kaderisasi

Melaksanakan pendidikan dan kaderisasi kepada kader dan struktural partai secara berjenjang.

3.      Program pengabdian

a)      Melakukan kegiatan bakti sosial

b)      Siaga dalam penanggulangan bencana alam

c)      Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan Hari Besar Nasional

4.      Program Pemenangan Pemilu

a)      Menyiapkan kader, anggota dan simpatisan yang potensial dalam proses pemenangan pemilu

b)      Melakukan survey  dan pemetaan wilayah basis anggota Partai

c)      Melakukan kampanye internal dan eksternal

3.4.  Jenjang Hierarki Kepengurusan :

1.      DPP PDI Perjuangan

2.      DPD PDI Perjuangan Jawa Barat

3.      DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut

4.      PAC PDI Perjuangan

5.      Pengurus Ranting

6.      Pengurus Anak Ranting

3.5.  Tugas Pokok dan Fungsi

1.      Ketua Partai berwenang, bertugas dan bertanggung jawab atas eksistensi, program dan kinerja partai dan keluar

2.      Ketua dibantu beberapa orang Wakil Ketua Bidang Program internal yang bertugas mengenai fungsi dan masalah internal partai yaitu :

a)      Bidang kehormatan Partai

b)      Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga

c)      Kaderisasi

d)      Keanggotaan

e)      Rekrutmen

f)       Organisasi

g)      Informasi

h)      Komunikasi

i)       Sumber daya dan dana

3.      Ketua di bantu beberapa orang Wakil Ketua Bidang Program yang bertugas mengenai program  partai dalam bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yaitu :

a)      Petanian dan perikanan

b)      Kelautan

c)      Kesehatan

d)      Tenaga kerja

e)      Pendidikan, kebudayaan dan keagamaan

f)       Pemuda dan olahraga

g)      Perempuan dan anak

h)      Hukum, HAM dan perundang-undangan

i)        

3.6.  Indikator Kinerja Fraksi

             Indikator kinerja fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab. Garut merupakan sebuah indikator kerja yang dimiliki fraksi, yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kinerja fraksi dalam menjalankan fungsi representasi anggota DPR. Beberapa indikator yang menjadi ukuran, yaitu indikator platform dan ideologi partai dalam kategori input serta penambahan indikator implikasi dampak internal dan eksternal dalam kategori output. Indikator tersebut diturunkan dari kategori input, proses, dan output yang masing-masing memiliki indikator sebagai berikut :

1.      Input, meliputi :

a)      Sistem perekrutan

b)      Strukur organisasi fraksi

c)      Tata kerja fraksi

d)      Pembentukan fraksi

e)      Penempatan alat kelengkapan

f)       Sistem pendukung

g)      Platform ideologi partai

2.      Proses :

a)      Sistem pengawasan

b)      Pelaksanaan fungsi DPRD dalam Kegiatan Rutin dan Insidentil

c)      Komunikasi Internal dan Eksternal Fraksi

d)      Pengaduan Masyarakat

e)      Transparansi

f)       Peningkatan Kualitas

3.      Output :

a)      Akuntabilas

b)      Sikap dan Keputusan Fraksi atas pelaksanaan fungsi DPRD

c)      Keputusan Fraksi atas kegiatan Insidentil

d)      Sanksi/Reward

e)      Implikasi dampak Internal dan Eksternal

3.7.   Fungsi Parpol dalam kaitannya dengan PILKADA

1.      Sebagai sarana komunikasi masyarakat

2.      Sebagai sarana sosialisai dan Pendidikan Politik

3.      Sebagai sarana rekruitmen Politik

4.      Sebagai sarana peredam dan pengaturan konflik

3.8.   Struktur, komposisi dan Personalia DPC Kab. Garut

No	Nama	Jabatan
1.	H. Yogi Yudawibawa, SE, MM	Ketua
2.	Asep Rohinda	Wk. Ketua Bid. Kehormatan Partai
3.	Ujang Saepudin	Wk. Ketua Bid. Politik & Hubungan Antar Lembaga
4.	Drs. Dudeh Ruhiyat, M.Pd	Wk. Ketua Bid. Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi & Rekrutmen
5.	D. Hasan Bahtiar	Wk. Ketua Bid. Informasi & Komunikasi
6.	Agus Aceng	Wk. Ketua Bid. Sumber Daya & Dana
7.	Dian Dimyati	Wk. Ketua Bid. Pertanian, Perikanan dan Kelautan
8.	Lina Rohayati	Wk. Ketua Bid. Kesehatan, Perempuan dan Anak
9.	Jajang Ismail	Wk. Ketua Bid. Pemuda dan Olahraga
10.	Apit S. Masduki	Wk. Ketua Bid. Hukum, HAM dan Perundangan
11.	Iip Sjarifuddin Sukasah, SE	Sekretaris
12.	Yudha Puja Turnawan	Wk. Sekretaris Bid. Internal
13.	Andrie Permana Nugraha	Wk. Sekreatris Bid. Program
14.	Juju Hartati, S.Sos	Bendahara
15.	Nina Fitriana, S.Ip	Wk. Bendahara

BAB IV

PENUTUP

4.1    Kesimpulan

           Dengan mengadakan penelitian ke Partai Politik, kita jadi bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari sebuah Partai Politik dan bisa meninjau sampai mana kinerja mereka dalam hal menjalankan suatu Partai Politik, cra pengrekrutan kader-kader, sosialisasi mereka kepada masyarakat dan kaitannya  dengan PILKADA, terutama dari  Partai Politik yang telah kami kunjungi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

4.2    Saran

Ada beberapa saran yang kami berikan diantaranya :

1.      Agar kinerja suatu Partai Politik lebih di tingkatkan lagi ke arah yang baik dan membangun.

2.      Apa yang menjadi Tugas pokok dan Fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

3.      Hasil dari kinerjanya dapat di rasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar ilmu poitik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik

http://www.pdiperjuangan.or.id/