Makalah tentang Hak Cipta Pembahasan tentang Perlindungan Hak Cipta

Melanjutkan BAB II masuk ke BAB III Makalah tentang Hak Cipta Pembahasan tentang Perlindungan Hak Cipta untuk Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya

BAB III

PEMBAHASAN

3.1  Perlindungan Terhadap Hasil Karya Cipta Yang Tidak Diketahui Penciptanya

Dari sekian banyak kebudayaan yang ada di Indonesia banyak pula hasil karya yang tidak diketahui siapa penciptanya. Salah satu contohnya adalah angklung yang berasal dari tatar pasundan (Jawa Barat). Alat musik yang terbuat dari pilah-pilah bambu yang dirangkai jadi satu, angklung dimainkan dengan cara mengoyang-goyangkan, hingga menghasilkan suara unik akibat benturan badan pipa-pipa bambu tadi. Getar nada yang terdengar selalu bersusun 2, 3, 4 (re-mi-fa) untuk setiap ukuran, besar maupun kecil. Laras (nada) alat musik angklung sebagai musik tradisi Sunda kebanyakan adalah salendro dan pelog.Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi, agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Masyarakat Priangan sendiri mengenal angklung sejak masa Kerajaan Sunda.

Sampai saat ini angklung tidak diketahui siapa penciptanya. Bahkan Negara tetangga kita sempat mengklaim angklung sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Sebenarnya dalam hal ini peran serta pemerintah sangatlah besar, karena berdasarkan pasal 10 UU No 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Negara merupakan pemegang Hak Cipta atas :

1)      Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;

2)      Folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

3)      Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

4)      Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, tentang Negara sebagai pemegang Hak Cipta ciptaan-ciptaan yang diatur dalam pasal 10 ini, UUHC No 19 Tahun 2002 telah mengemukakan bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lainnya, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi sreta tindakan yang merusak atau memanfaatkan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklore dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukan identitas sosial dan budayannya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk :

a.       Cerita rakyat, puisi rakyat;

b.      Lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional;

c.       Tarian-tarian rakyat, permainan tradisional;

d.      Hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrument musik dan tenun tradisional.

Negara juga pemegang Hak Cipta untuk kepentingan pencipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Seperti yang telah dijelakan dalam pasal 11 UUHC No 19 Tahun 2002, bahwa :

1.         Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

2.         Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

3.         Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

3.2  Sikap Negara Terkait Komersialisasi Kebudayaan Daerah

Komersialisai terhadap kebudayaan daerah sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh siapapun, baik oleh orang Indonesia sendiri ataupun oleh oleh orang asing. Ketika hadir di sebuah acara pementasan musik angklung di Saung Angklung Mang Udjo di Bandung, saya membatin, betapa Indonesia kaya akan kreatifitas tradisional. Ternyata bambu bisa disulap menjadi alat musik yang mengagumkan. Dan kita tidak usah jauh-jauh mencari ke mana tempatnya. Sambil sesekali saling dorong, anak-anak itu berdiri manis berderet dengan pakaian tradisional Sunda. Masing-masing memegang angklung. Di belakang mereka berdiri beberapa anak laki-laki dengan seperangkat alat musik, mulai dari arumba, angklung ricik hingga kontra-bas, dan kendang yang dimainkan serupa drum. Mereka membuat sebuah ensemble.

Ketika komersialisasi kebudayaan daerah ini dilakukan oleh anak bangsa mungkin tidaklah dianggap sebagai suatu masalah selama anak bangsa tersebut tidak mengklaim sebagai penciptanya, dan mungkin hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk pengenalan budaya Indonesia kepada dunia, selain itu juga sebagai penarik wisatawan mancanegara yang “notabene” sebagai salah satu dari penghasil devisa bagi Negara ini. Namun apakah akan dianggap biasa bila orang asing atau bahkan Negara lain yang melakukan komersialisai tersebut.?

Kita ambil contoh salah satu isu yang dulu pasti sering kita dengar, yaitu klaim Malaysia terhadap berbagai kebudayaan Indonesia, salah stunya yaitu angklung. Dalam iklan pariwisatanya mereka menyebutkan bahwa angklung adalah bagian dari kebudayaan Malaysia. sejak 1966, Udjo Ngalagena (seniman yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras pelog, salendro, dan madenda) mulai mengajarkan bagaimana bermain angklung kepada banyak orang dari berbagai komunitas. Melalui padepokan seni Saung Angklung Udjo yang ia didirikan sejak 40 tahun silam, siapa pun leluasa belajar, tidak terkecuali warga asing.

Di antara para peminat itu, yang paling ”ambisius”, adalah Malaysia. Selain mengimpor, Malaysia banyak mengirim warganya untuk belajar angklung. Dari sinilah ”stori” klaim Malaysia itu, konon, berasal. Tak puas sekadar belajar, Pemerintah Negeri Jiran, pada Oktober 2007, menebar pengumuman jika angklung adalah milik mereka.

Berikut data yang kami peroleh perihal alat musik angklung oleh pemerintah malaysia:

Nama Artefak       : Alat Musik Angklung

Asal Daerah          : Jawa Barat

Kategori                 : Alat Musik

Tahun Klaim         : 2006

Exploitor                : Pemerintahan Malaysia

Modus                    : Menumpang belajar di Indonesia lalu memperjuangkan    HKI di mata internasional

Keterangan           : Membudidayakan bambu untuk angklung, belajar mengolah teknologi untuk pembuatan angklung dan memperjuangkan HKI di mata internasional

Sumber                  : Republika, 14 Desember 2006, dengan judul artikel ANGKLUNG INDONESIA DI TANGAN MALAYSIA

Kontributor           : Sulanjana

Mendengar kabar tersebut, pemerintah Indonesia langsung bertindak untuk mengklarifikasi kasus tersebut. Pemerintah mengirim utusan diplomatik ke Malaysia, dan juga ke UNESCO untuk menjelaskan bahwa angklung adalah budaya Indonesia. Setelah sebelumnya, angklung alat musik bambu asli Indonesia diramaikan diklaim oleh Malaysia sebagai alat musik asli negara mereka, maka Alat musik tradisional Angklung dikukuhkan sebagai salah satu warisan budaya dunia dari Indonesia atau “World Intangible Heritage” oleh UNESCO pada bulan November 2010.Selain adanya pengamanan dan pengakuan angklung sebagai warisan budaya dunia, juga akan berdampak secara ekonomis. Para perajin angklung akan diuntungkan dengan mendapatkan banyak pesanan angklung dari dalam dan luar negeri.

Klik Untuk Melihat BAB I

Klik Untuk Melihat BAB II

Klik Untuk Melihat BAB III

Klik Untuk Melihat BAB IV