Contoh Soal dan Jawaban Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional

Contoh Soal dan Jawaban Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional

A.    Perhatikan kasus posisi di bawah ini :

a.       Ny. Apt   warganegara  Jerman, berdomisili di Inggris  menikah dengan perantaraan wakil (“by proxy”,“met de handschoen”) dengan tuan Apt berkewarganegaraan Jerman tetapi berdomisili di Argentina.

b.      Perkawinan keduanya dilakukan di Argentina dan menurut hukum Argentina.

c.       Ny. Apt mengajukan permohonan pengesahan perkawinan  di Argentina ke Pengadilan Inggris.

d.      Menurut sistem hukum Inggris syarat material mengenai  pernikahan dengan perantara wakil  tidak sah.

e.       Menurut sistem hukum Argentina syarat material mengenai pernikahan dengan perantara wakil adalah sah.

f.        Kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) Inggris  mengenai syarat  pernikahan adalah lex locus celebrationis.

Pertanyaan :

a.       Sebutkan forum, titik taut primer dan titik taut sekunder dari kasus posisi di atas!

b.      Tentukan kualifikasi  fakta ( penggolongan fakta-fakta kedalam bidang hukum perdata) dari kasus posisi tersebut  menurut lex fori ! 

c.       Berdasarkan kaidah HPI Inggris,  tentukan lex causae !

d.      Apakah permohonan Ny. Apt dikabulkan ? Jelaskan !

e.       Berdasarkan jawaban d, teori kualifikasi apa yang digunakan oleh forum ?

B.     Perhatikan kasus posisi  di bawah ini :

a.       Mr. A.A. Galstaun berkewarganegaraan Persia berdomisili di Hindia Belanda menikah dengan Ny. E.A van Stralendorf berkewarganegaraan Belanda tetapi berdomisili di Hindia Belanda.

b.      Keduanya kemudian bercerai di Hindia Belanda.

c.       Ny. E.A. van Stralendorf meletakkan sita marital (hak istri atas ½ harta perkawinan) atas harta bersama perkawinan.

d.       Mr. A.A Galstaun mengajukan permohonan ke Presiden Raad van Justitie Semarang untuk mencabut sita marital dari mantan isterinya.

Presiden Raad van Justitie Semarang mempertimbangkan hal-hal di bawah ini :

e.       Kaidah HPI Hindia Belanda adalah : hukum yang harus diberlakukan tentang harta benda perkawinan adalah lex patriae.

f.        Kaidah HPI Persia adalah : hukum yang harus diberlakukan tentang harta benda perkawinan adalah lex domicile

g.      Kaidah Hukum Intern/Kaidah hukum nasional Hindia Belanda adalah seorang isteri berhak untuk melakukan sita marital

h.      Kaidah Hukum Intern/kaidah hukum nasional Persia  adalah seorang Persia yang menetap di luar negaranya dianggap tidak membawa apa-apa dan harus tunduk pada hukum di mana ia bertempat tinggal.

             Pertanyaan :

a.       Anda adalah Presiden van Raad Justitie (Hakim Pengadilan) Semarang yang memutus perkara yang menjalankan Renvoi. Lengkapi titik-titik di bawah ini (Jawaban langsung ditulis di lembar soal) :

I.                    Presiden Raad van Justitie Semarang berdasarkan ……………………………… ................................................... akan menunjuk ke arah sistem hukum   ………………..  sebagai hukum dari ………………. suami atau lex ……………..

II.                 Penunjukan ke arah sistem hukum tersebut adalah merupakan penunjukan ke arah seluruh sistem hukum ……………… yang meliputi hukum nasional dan kaidah-kaidah HPInya atau istilah hukumnya adalah   ………………………. verweisung.

III.              Sistem hukum  ………………  berdasarkan kaidah HPI …………. akan menunjuk kembali ke arah sistem hukum  ………………….. berdasarkan  hukum dari  ……….………..…   suami atau lex ..............

IV.              Penunjukan ke arah sistem hukum …………………… merupakan penunjukkan ke arah sistem hukum nasional ………………………….. atau istilah hukumnya adalah ……….…………. verweisung.

V.                Sistem hukum …………………….. yang menerima penunjukan dari ………. ……………….. ………………………….. akan memberlakukan sistem hukum nasional ……………. ………………  yang memperbolehkan seorang isteri untuk melakukan sita marital.

                       

b.      Lengkapi skema di bawah ini :