Kualifikasi Hukum Perdata Internasional

1.   Kualifikasi Hukum ( Classification Of Law )

Penggolongan seluruh kaidah hukum kedalam kelompok hukum tertentu yang telah ditetapkan hukum sebelumnya

2.   Kualifikasi Fakta ( Classification Of Facts )

Kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum & kaidah2 hukum dari sistim hukum yang dianggap seharusnya berlaku     

Kualifikasi fakta ini dilakukan dengan mengikuti langkah sbb  :

Sekumpulan fakta yang sudah dikodifikasikan yang ada dalam suatu perkara dimasukan kedalam kelompok hukum yang ada kualifikasi sekumpulan fakta tersebut kedalam ketentuan hukum yang seharusnya diberlakukan kualifikasi dalam HPI lebih rumit dibandingkann dengan kualifikasi dalam persoalan 2 hukum intern

  Hal2 Yang Menyebabkan Rumitnya Kualifikasi Dalam HPI adalah

1.   Berbagai sistim hukum yang ada didunia ini mengunakan istilah ( terminology ) yang sama tetapi untuk menyatakan hal yang berbeda

            Contoh :          

Istilah domisilii berdasarkan hukum Indonesia artinya tempat kediaman tetap, tetapi domisili dalam pengertian hukum inggris berarti tempat kelahiran atau tanah air

2.   Berbagai sistim hukum mengenal lembaga hukum tertentu tetapi tidak dikenal pada system hukum lain

            secara ringkas contoh adopsi

      Dalam perdata hukum berat tidak dikenal yang mengenal adopsi adalah orang tiongha, alasan karena bagi orang tiongha adalah kalau menyembah dewanya yang akan diterima adalah doa anak laki2 sehingga kalau orang tidak mempunyai anak laki2 maka mengadopsi anak

Contoh : lembaga pengangkatan anak yang dikenal atau yang terdapat dalam hukum tiongha tetapi dalam BW tidak ada

3.   Berbagai sistim hukum menyelesaikanperkara2 hukum yang secara factual pada dasarnya sama tetapi dengan mengunakan kelompok hukum yang berbeda beda

            Contoh :

      Seorang janda yang menuntut hasil sebidang tanah warisan suaminya, dari sistim hukum perancis hal ini dikategorikan kedalam masalah warisan tetapi menurut sistim hukum inggris hal ini termasuk kedalam persoalan hak janda menuntut bagianya dari harta perkawinan

1.      Berbagai sistim hukum mensyaratkan sekumpulan fakta yang berbeda untuk menetapkan adanya suatu peristiwa hukum yang pada dasarnya sama

Contoh  :

Masalah peralihan hak milik menurut hukum perancis misalnya hak milik telah dianggap beralih setelah adanya kata sepakat sedangkan menurut hukum belanda hak milik baru beralih setelah benda diterima oleh pembeli

5.   Berbagai sistim hukum menempuh prosedur yang berbeda untuk menentukan hasil atau status hukum yang pada dasarnya sama

      Contoh :

      Suatu perjanjian baru mengikat bila perjanjian itu dibuat secara bilateral sedangkan menurut hukum belanda / Indonesia perjanjian itu adalah juga sah kalau [erjanjian tersebut adalah perjanjian sepihak atau tidak bilateral

Sc  jadi Indonesia mengenal perjanjian sepihak & perjanjian bilateral

-     Perjanjian sepihak adalah penghibahan

-     Perjanjian bilateral didalamnya terdapat hak & kewajiban

Dari kelima hal tersebut diatas kalau disimpulkan dapat dijadikan 2 masalah uatam yaitu         :

1.   Kualifikasi dalam HPI masalahnya adalah kesulitan untuk menentukan kedalam kategori apa sekumpulan fakta dalam perkara harus digolongkan

2.   Apa yang harus dilakukan bila dalam suatu perkara tersangkut lebih dari satu sistim hukum & masing2 menetapkan cara kualifikasi yang berbeda ( konflik kualifikasi )

Masal utama yang dihadapi oleh HPI adalah berdasarkan sistim hukum apa kualifikasi dalam suatau perkara HPI harus dilakukan

Contoh

Sistim kasus perkawinan dimalta ( the maltese matriabe case ) th 1889

Yang dikenal dengan kasus Anton VS Bartolo

Kasus posisi / pokok perkara sbb    :

a.   Sepasang suami istri yang menikah sebelum tahun 1870 yang berdomosili di malta (Jajahan Inggris)

b.   Setelah pernikahan mereka pindah ke ajasair ( jajahan perancis ) & memperoleh perancis

c.   Suami membeli sebidang tanah di perancis

d.   Setelah suami meninggal si istri menuntut ¼ bagian dari hasil tanah ( usufruct right )

e.   Perkara diajukan dipengadilan perancis ( aljasair )

Dari fakta tersebut diatas terlihat titik taut ( connecting factors ) antara lain

1.   Inggris ( malta ) adalah Locus Celebrationis ( tempat diresmikannya perkawinan dengan demikian hukum yang berlaku adalah hukum dimana perkawinan itu diresmikan ) sehingga hukum inggris relevan ( sesuai ) = ( tptdupas ) sebagai lex loci celebrationis (

menjadi hukum dari tempat diresmikanya suatu perkawinan )

2.   Perancis ( aljasair ) adalah hukumnya relevan sebagai

      -     Domisilli ( lex domicilli )

            adalah hukum dari tempat kediaman seseorang

      -     Nasionalitas ( lex patriae ) pasal 16 AB

            Hukum dari tempat seseorang menjadi warga negara

      -     Situs benda ( lex situs ) pasal 17 AB

            Hukum dari tempta dimana suatu benda berada

      -     Locus Forum ( Lex Fori )

            Hukum dari tempat kejadian yang menyelesaikan perkara