Crime Control Model Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Makalah BAB II

BAB II

PEMBAHASAN

Secara teoretis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Terlepas dari aspek tersebut di atas maka pada asasnya Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia khususnya pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Advokat mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Selain hukum acaranya mengacu kepada KUHAP sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan hukum materiilnya juga mengacu kepada KUHP maupun di luar KUHP.

Pada hakikatnya SPP itu dapat dikaji melalui pendekatan dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan menajemen. Aspek ini dikatakan demikian oleh karena pada SPP termaktub anasir yang mendukung eksistensi dari proses tersebut. Oleh Satjipto Rahardjo aspek ini dideskripsikan lebih detail, bahwasanya:

“Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (criminal justice system-SPP), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.”

Dikaji dari perspektif SPP (Criminal Justice System) pada dasarnya SPP dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam Criminal Justice Science. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa SPP merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Ditinjau dari dimensinya maka Frank Hagan membedakan antara Criminal Justice System dengan Criminal Justice Process. Pada dasarnya, Criminal Justice System adalah: “ …is the system by which society, fist determinies what will constitue a crime and then identifies, accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the criminal law.” Sedangkan Criminal Justice Process diartikan sebagai: “the series of procedure by which society identifies, accuses, tries, convicts, and punishes offender”. Oleh karena itu, terdapat perbedaan gradual kedua pengertian di atas yaitu Criminal Justice System merupakan substantive law sedangkan Criminal Justice Process menunjuk pada pengamanan penerapan dari Substantive law. Selanjutnya menurut Allan Coffey ada perbedaan atara “sistem” dengan “proses” dimana dikatakan bahwa, “The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probahation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system.”

SPP di Indonesia dikenal ada 5 (lima) institusi yang merupakan sub SPP. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. SPP yang merupakan proses peradilan pidana itu sebagai suatu sistem dengan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta pemasyarakatan sebagai suatu sub-sub sistem tersebut lebih detail dideskripsikan oleh J.W. La Patra , dengan bagan sebagai berikut:

Bagan: Lapisan-lapisan dalam sistem peradilan pidana

Pada dasarnya, lapisan 3 sub SPP hakikatnya berkorelasi dan lahir melalui proses lapisan 1 (masyarakat) dan lapisan 2 (ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik) karena lapisan tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang akhirnya berpengaruh terhadap sub sistem peradilan pidana. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh J.W. La Patra sebagai berikut:

“Many different sosietal system have an impacton an individual before he has contact with the Criminal Justice System. He is born with in certain mentaal is physicil abilities and particular tendencies that may inherited. In the course of his life he comes in contact with various group, such as the familiy. Which important roles in his life other societal system-economic, educational, technology play and politicalamong others-have a substantial influence on his life”.

Sedangkan dikaji dari terminologi SPP atau criminal justice system merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan aspek sebagai berikut:

“criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Kemudian, dikaji dari perspektif teoretis dan komparatif menurut Michael King ada 7 (tujuh) model SPP yang secara implisit mengemukakan adanya “model keadilan” yang dapat dipilih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif yang diinginkan dalam hal menjatuhkan suatu putusan. Pada hakikatnya, model SPP ini merupakan model ideal sesuai tolok ukur dari dimensi, paradigma dan nuansa masyarakat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi heteroginitas, liberalisasi dan demokrasi.

Adapun tabel “model keadilan” yang dikemukakan oleh Michael King itu pada hakekatnya berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:

Bagan: 7 (tujuh) Model Sistem Peradilan Pidana oleh Michael King

Nomor Model Sistem Peradilan Pidana Tujuan yang ingin dicapai dari Sistem Peradilan Pidana Tersebut

1. Due Proses Model (DPM) Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di depan hukum dan peradilan.

2. Crime Control Model (CCM) Sistem yang bekerja dalam menurunkan atau mencegah dan mengekang kejahatan dengan menuntut dan menghukum mereka yang bersalah. Lebih menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang melawan kejahatan.

3. Medical Model (diagnosis, predection and treatment selection) Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.

4. Bureaucratic Model Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

5. Status Passage Model Model ini menekankan bahwa para pelanggar harus diadili di depan umum dan dijatuhi hukuman. Hukuman perlu dijatuhkan untuk menggambarkan pencelaan moral masyarakat. Pengadilan publik dan hukuman perlu untuk menunjukkan bahwa masih terdapat nilai-nilai hukum yang kebal dari masyarakat. Hukum publik dan ungkapan pencelaan dalam rehabilitasi dapat menyebabkan perasaan malu para pelanggar.

6. Power Model Bahwa Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya memperkokoh peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan sekaligus menerapkannya di masyarakat. Hukum Pidana dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh kepentingan dari golongan yang dominan, seperti ras, jenis kelamin dan lain-lain.

7. Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment) Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

Pada dasarnya, ketujuh model SPP tersebut mendeskripsikan “model keadilan” yang ingin dicapai dalam takaran kebijakan aplikatif bagi hakim di pengadilan khususnya saat proses penjatuhan putusan. “Model Keadilan” sesuai dimensi Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM) yang juga dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul: The Limits of Criminal Sanction dimana disebutkan bahwa dimensi dari Crime Control Model bertitik tolak kepada keadilan dengan titik tolak tindakan represif merupakan keadilan yang ingin dicapai guna menekan angka kejahatan sedangkan pada Due Process Model lebih menekankan pada keadilan dengan orientasi kepada eksistensi tentang hak-hak terdakwa, lebih mengkedepankan dimensi hukum dan hak asasi manusia.

Apabila diperinci dengan lebih detail, cermat dan terperinci maka “model keadilan” sebagaimana dikemukakan oleh Michael King sesuai konteks di atas yakni “model keadilan” yang berupa Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment) mulanya relatif selaras, cocok diterapkan dalam SPP Indonesia yang berciri Eropa Kontinental. Pada model keadilan ini maka hakikatnya penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bersifat selektif dalam artian kepada orang yang bersalah saja yang harus dijatuhi pidana. Kemudian penjatuhan pidana tersebut haruslah sesuai dengan tingkat dan bobot kesalahan yang dilakukannya. Berikutnya dalam menjalani proses peradilan tersebut maka hak-hak dari terdakwa berupa asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) harus dilindungi dan dijunjung tinggi serta juga bagi korban diberikan ganti kerugian. Konkretnya, pelaku tindak pidana diwajibkan memberi ganti kerugian kepada korban akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Akan tetapi selaras kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata SPP telah berada di “persimpangan jalan” dalam artian SPP belum dapat menjawab secara tuntas dimensi dan dilema dalam SPP.

Perubahan hukum acara pidana dari Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 memberikan angin segar bagi terselenggaranya peradilan pidana khususnya tingkat penyidikan yang adil, fair dan objektif serta menghormati hak asasi manusia. Praktik peradilan pidana pada masa lalu amat sangat buruk terhadap tersangka, di mana penyelidik dan penyidik dengan bebas dan gampangnya memasung hak-haknya (hak membela diri, mendapat bantuan hukum, memberikan keterangan secara bebas dll) sampai pada penyiksaan dan pengancaman serta kekerasan.

Kini setelah perubahan hukum acara itu (30 tahun), amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan perubahan Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) potret penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian tidak jauh berbeda dengan zaman berlakunya HIR. Jika zaman HIR seseorang dapat ditetapkan tersangka, ditangkap dan ditahan tanpa bukti dan batas waktu, serta mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi dalam proses peradilan pidana, demikian halnya sekarang pada berlakunya KUHAP. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara harus berdasarkan atas hukum (rechstaat). Penyelengaraan negara hukum (rule of law)mengharuskan setiap tahapan penegakan hukum yang bersentuhan hak asasi manusia, harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk lain pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung saat ini: (a) penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang; (b) persangkaan didasarkan hasil keterangan saksi palsu dan/atau tanpa bukti; dan (c) penangkapan dan penahanan yang melebihi batas waktu.

·         Penyidikan (Kepolisian)

Kepolisian melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana karena berdiri paling awal dari seluruh rangkaian penyelenggaran peradilan pidana. Ada dua peran Kepolisian dalam tahap peradilan pidana yakni sebagai penyelidik dan penyidik yang memproduk tersangka, barang bukti, dan alat bukti yang terangkum dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan (BPHP).

Tahap penyidikan (opsporing atau investigation) adalah tahapan yang paling menentukan karena tanpa proses penyidikan tidak mungkin tahapan-tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana dapat dilaksanakan karena pada tahap penyidikanlah untuk pertama kali dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta penentuan tersangka pelakunya untuk kemudian berlanjut tahap penuntutan dan persidangan.

Wewenang penyidik dalam tahapan penyidikan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu: (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (3) Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara; (9) Mengadakan penghentian penyidikan; dan (10) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

·         Crime Control Model

Dalam penegakan hukum pidana di mana negara dan masyarakat menjadi korban, hampir setiap negara membentuk sistem penegakan yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System) yang meliputi, bagaimana mekanisme dan standar penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Dalam sistem itu dikenal dua konsep: Pertama, Crime Control Modeladalah model penegakan hukum yang tidak mementingkan proses dan sedikit banyak mengabaikan hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada hasil penyidikan yang banyak ditemukan dalam pasal-pasal di HIR. Kedua, Due Process Model adalah model penegakan hukum yang menuntut adanya hearing, counsel, defense, evidence, fairdan impartial court (Mardjono Reksodiputro, 1997).

Dalam konsep Due Process Of Law yang tercakup di dalamnya antara lain: (1) hak tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi; (2) dalam pemeriksaan terhadapnya diberi hak didampingi oleh penasihat hukum; (3) hak mengajukan pembelaannnya dan Penuntut Umum harus membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan; dan (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak (Mardjono Reksodiputro, 1997).

Maka dari hal itu semua Crime Control Model muncul dan menjadi sistem peradilan pidana yang dapat dikatakan menjanjikan untuk masalah kepastian dan keadilan berdasarkan hukum, dan tidak harus Crime Control Model ini digunakan untuk memberantas Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Konvensionalpun juga sangat tepat.

Adapun karakteristik Crime Control Model terbagi menjadi 6 (enam) yaitu :

1.        Represif;

Represif dalam Crime Control Model ini adalah pemberian ruang gerak yang luas bagi aparat penegak hukum atau dapat dikatakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tugasnya secara luas (tidak dibatasi), maka segala sesuatu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebenarnya dapat melanggar undang-undang, dan bahkan adanya tumpang tindih kewenangan didalamnya, namun demikian untuk permasalahan tersebut kita lihat lagi dimana undang-undang yang memberi wewenang tersebut, jika memang adanya hal yang mengatur tentang kewenangan yang mengakibatkan tumpang tindih tersebut maka dinamakan (Buse of Poweratau penyelahgunaan kewenangan). Namun demikian tindakan represif didalam Crime Control Model ini adalah tindakan untuk memberantas bahkan mencegah tindakan kejahatan yang selalu berubah-ubah yang dilakukan dengan pemanfaatan ITE dan lain sebagainya, karena tingkat kecerdasan dan kemahiran manusia seiring dengan perkembangan zaman akan semakin bertambah, begitu juga dengan kejahatan itu sendiri.

2.        Presumption Of Guilt;

Arti dari hal ini adalah asas praduga bersalah, yang dimana seseorang dapat dikatan bersalah dengan didahului oleh bukti-bukti yang telah ditemukan oleh para penyidik. Hal ini bila ditelaah juga sebenarnya melanggar hak asasi pelaku, namun hak asasi yang sifatnya memang dapat dibatasi oleh hukum dan negara, dan hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J ayat (2) amandemen ke- 2yaitu :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada PEMBATASAN yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

3.        Informal Fact Finding;

Arti dari karakteristik ini yaitu “penemuan alat bukti dengan cara yang tidak prosedural”, yang artinya dalam hal penyidik dalam menemukan alat bukti untuk dijadikan sebagai bukti dalam proses pemeriksaan persidangan, para penyidik tersebut dalam hal menemukan alat bukti tidak sesuai dengan hukum acara yang telah mengatur, namun lebih menjalankan aturan atau undang-undang atau hukum formil yang memberikan wewenang bagi mereka, karena kita tahu bahwa Crime Control Model ini merupakan “Lex Specialis” dari sistem Due Process, maka Undang-Undang Tindak Pidana Khusus lebih digunakan daripada KUHAP, karena sebagian besar Undang-Undang Tindak Pidana Khusus mengadopsi komponen-komponen interpretasi dari KUHAP.

4.        Factual Guilt;

Selanjutnya karakteristik yang ditonjolkan oleh Crime Control Modeladalah Factual Guilt, yang artinya kesalahan pelaku ada pada alat bukti. Yang dimana maksud dari hal tersebut adalah ketika seorang pelaku berada dalam proses pemeriksaan dalam suatu persidangan, maka sistem peradilan yang ditekankan dalam Crime Control Model disini adalah tentang pelaksanaan persidangan yang berupa penunjukkan alat bukti yang sudah diketemukan, kemudian sistem peradilannya hanya bersifat menjelaskan alat bukti tersebut bahwa alat bukti yang telah diketemukan oleh penyidik merujuk pada pelaku.

Maka dari hal tersebut bila dikorelasikan dengan sistem peradilan Tipikor sangatlah tepat, pasalnya tetap merujuk pada sifat Crime Control Modelitu sendiri yaitu bersifat cepat, biaya ringan, dan terbuka untuk umum. Penjelasan Factual Guilt diatas dapat ditelaah secara seksama bahwa dalam proses pemeriksaan sidang sebenarnya tidak hanya pelaku saja yang dirujukan pada alat bukti yang sudah ditemukan, namun disatu sisi Factual Guilt juga melihat dari sisi sikap tegas seorang Hakim dalam memimpin jalannya persidangan.

Barang bukti belum bisa menjadi alat bukti yang sah sebelum adanya proses hukum yang dilaksanakan, seperti “visum”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika telah diketemukan sebuah baraang bukti oleh penyidik dalam proses penyitaan (pasal 1 butir 26 KUHAP) maka tidak serta merta dapat di ajukan dalam proses pemeriksaan persidangan, khususnya dalam proses pembuktian, dikarenakan barang buki tersebut haruslah berubah menjadi alat bukti yang sah terlebih dahulu, maka hal tersebut memerlukan tindakan hukum yaitu visum.

5.        Affirmative Model; dan

Arti dari karakteristik ini adalah sebuah sistem peradilan pidana dalamCrime Control Model yang menggunakan cara konfirmasi, yang artinya sistem peradilan yang hanya membutuhkan sebuah penjelasan dari para pelaku, dan pelaku dapat dinyatakan bersalah dan tidak bersalah, dengan penjabaran sebagai berikut :

Bersalah : jika pelaku tidak dapat menjelaskan perbuatannya dengan menggunakan acuan alat bukti yang telah ditemukan penyidik sebelumnya, dengan logika hukum jika alat bukti mengatakan A, dan Pelaku mengatakan B maka hal itu sudah terlihat bahwa pelaku bersalah.

Tidak bersalah : jika pelaku dapat menjelaskan bahwa alat bukti yang ditemukan tersebut bukan merupakan bagian dari perbuatannya.

6.        Efficiency.

Pada crime control model tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal adalah fungsi terpenting dari suatu proses  peradilan, asasnya adalah efisien cepat dan tuntas. Asas praduga (persumption of guilt) akan membuat sistem ini efisien dalam menetapkan pelaku dan menjamin haknya dalam proses peradilan, pencarian fakta tidak harus mengikuti prosedur formal karena crime control model sendiri lebih menekankan kepada (informal fact finding).Gambaran pengadilannya adalah :

Mengabaikan pengawasan hukum (disregard legal control)

Secara diam-diam berpraduga bersalah (implicit persumption of guilt)

Dengan hukuman tinggi (high conviction rate)

Dukungan kepada para penegak hukum.

Dari penjabaran tersebut bukan berarti bahwa crime control model serta merta mengabaikan hak-hak pelaku ataupun terdakwa, namun adanya suatu konsekuensi yang akan didapatkan kelak nantinya. Crime Control Model menjamin hak hak pelaku namun lebih menekankan pada proses peradilannya dan didalam hukum positif kita yang berlaku seperti KUHAP, Undang-undang nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomer 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bahkan perkap nomer 12 tahun 2009 telah dijelaskan secara gamblang (menjamin hak hak pelaku baik tersangka maupun terdakwa).

Contoh kasus

Nilai Yang Mendasari dan Karakteristik Crime Control Model

1.      Nilai-Nilai Yang Mendasari Crime Control Model

Dalam penegakan hukum pidana di mana negara dan masyarakat menjadi korban, hampir setiap negara membentuk sistem penegakan yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System) yang meliputi, bagaimana mekanisme dan standar penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Dalam sistem itu dikenal dua konsep: Pertama, Crime Control Model adalah model penegakan hukum yang tidak mementingkan proses dan sedikit banyak mengabaikan hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada hasil penyidikan

Due Process dan Crime Control merupakan model normatif peradilan, memiliki tujuan tertentu dan berbeda secara fundamental, baik dari persoalan nilai atau kepentingan yang hendak dicapai.

Crime Control Model lebih menekankan cara kerja efisien, cepat dengan maksud untuk memperoleh pengakuan. Sementara Due Process Model mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Nilai-nilai yang melandasi  Crime Control Model adalah :[2]

a.       Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.

b.      Perhatian utama ditujukan kepada efisiensi suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.

c.       Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan cepat(speedy) dan tuntas (finality). Model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model adminstratif dan menyerupai model manajerial.

d.      Asas praduga bersalah atau presumption of guilty akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.

e.       Proses penegakan hukum harus menitikberatkan pada kualitas temuan-temuan fakta administrative karena temuan tersebut akan membawa kearah : (1). Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan; atau (2) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau plead of guilty.

2.      Karakteristik Crime Control Model[3]

1.      Represif

Dalam mewujudkan  Indonesia bebas korupsi maka perlu adanya proses penegakan hukum yang  cepat, tepat, dan tegas. Cepat dalam proses penyelidikan dan penyidikannya, tepat dalam proses persidangannya, dan tegas dalam putusannya. Sehingga langkah represif setelah adalanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Semua itu bisa dilakukan dengan dua strategi, yaitu :

a.       Strategi persuasive, yaitu upaya menghilangkan penyebab korupsi dan peluang korupsi;

b.      Strategi detektif, yaitu menampilkan dan mengidentifikasi tindak pidana korupsi dalam waktu sesingkat mungkin;

Langkah represif yaitu memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan adalah sebuah keharus sehingga penegakan hukum represif bisa menjadi shock terapy bagi para koruptor sehingga ruang geraknya bisa dibatasi.

2.      Presumption of guilt

Dalam perspektif criminal procedure (hukum acara pidana), Hebert L Packer dalam The Limited of The Criminal Sanction mengemukakan dua model dalam beracara. Kedua model itu adalahCrime Control Model dan Due Process Model. Crime Control Model memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan presumption of guilt (praduga bersalah) sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Crime Control Model ini diumpamakan seperti sebuah bola yang digelindingkan dan tanpa penghalang.

Dalam perkembangannya banyak pemahaman yang keliru dalam memaknai praduga bersalah ini, diantaranya adalah melanggar hak asasi manusia, menyalahi prosedur hukum yang ada dan lain-lain. Khusus mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah perlu dipahami. Kedua asas itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan, oleh Packer dengan tegas dikatakan, keliru jika memikirkan asas praduga bersalah sebagaimana yang dilaksanakan dalam crime control modelsebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menempati posisi penting dalam due process model. Ibarat kedua bintang kutub dari proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukan lawannya, ia tidak relevan dengan asas praduga bersalah, dua konsep itu berbeda, tetapi tidak bertentangan.[4]

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Sedangkan Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan[5].

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara legal formal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita juga menganut asas praduga bersalah. Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

3.      Informal fact finding

Informal fact finding atau pencarian fakta-fakta/alat bukti secara informal mungkin banyak dimaknai negatif dan melanggar hukum, namun sebenarnya dalam pemaknaan Informal fact finding ini tidak ada kaitannya dengan proses pencarian alat bukti/fakta-fakta yang berindikasi melanggar hukum, dimana Informal fact finding  diupayakan agar dalam proses penegakan hukum khusunya pencarian fakta para penyidik diberi kemudahan dalam melakukan pencarian alat bukti, seperti yang kita fahami bersama bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan modern yang melibatkan orangt pandai sehingga ada kemungkinan upaya-upaya korupsi yang dilakukan dengan secara halus sehingga sulit dideteksi alat buktinya semisal tindak pidana pencucian uang. Inti dari Informal fact finding ini adalah memberikan keleluasaan penyidik dalam mencari fakta-fakta namun tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Maksud dari informal fact finding dalam hal ini adalah bahwa penemuan alat bukti dengan cara yang tidak prosedural, yang artinya bahwa dalam hal penyidik dalam menemukan alat bukti untuk dijadikan sebagai bukti dalam proses pemeriksaan persidangan, para penyidik tersebut dalam menemukan alat bukti tidak sesuai dengan hukum acara yang telah mengatur, namun lebih menjalankan aturan atau undang-undang atau hukum formil yang memberikan wewenang bagi mereka, karena  Crime Control Model ini merupakan “Lex Specialis” dari sistem Due Process, maka Undang-Undang Tindak Pidana Khusus lebih digunakan daripada KUHAP, karena sebagian besar Undang-Undang Tindak Pidana Khusus mengadopsi komponen-komponen interpretasi dari KUHAP.

4.      Factual guilt (kejahatan berdasarkan alat bukti)

Factual Guilt yang artinya kesalahan pelaku ada pada alat bukti. Maksud dari hal tersebut adalah ketika seorang pelaku berada dalam proses pemeriksaan dalam suatu persidangan, maka sistem peradilan yang ditekankan dalamCrime Control Model disini adalah tentang pelaksanaan persidangan yang berupa penunjukkan alat bukti yang sudah diketemukan, kemudian sistem peradilannya hanya bersifat menjelaskan alat bukti tersebut bahwa alat bukti yang telah diketemukan oleh penyidik merujuk pada pelaku.

Factual guilt atau kejahatan berdasarkan alat bukti dalam Crime Control Model  sangat tepat untuk diaplikasikan dalam menangani kasus korupsi, alasan mendasarnya adalah Factual guiltmemberikan kepastian hukum dimana hak-hak sorang tersangka tetap dikedepankan sehingga petugas tidak semena-mena menetapkan seseorang menjadi tersangka atas suatu kasusu, dan pengadilan melaukan pertimbangan berdasarkan alat bukti yang ada sebelum memutus suatu kasusu. Di dalam KUHP dikenal beberapa alat bukti, diantaranya :

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

1.      Keterangan Saksi;

2.       Keterangan ahli;

3.      Surat;

4.      Petunjuk;

5.       Keterangan terdakwa.

Kelimat alat bukti diataslah yang sekiranya akan menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara teramasuk perkara korupsi.

5.      Efficiency

Penerapan asas Efficiency  dalam Crime Control Model tentunya menitip beratkan pada upaya proses hukum yang efisien, cepat dan tepat. Dimana mulai dari proses penyelidikan, penydikan, penuntutan, sampai pada eksekusi atas putusan penerapan asas Efficiency harus terus dilakukan agar proses hukum yang dilakukan bisa tetap berada dalam relnya dan langkah-langkah penegakan hukumnya tepat dan cepat.

6.      Affrimative model

Setelah semua alat bukti terkumpul, pelaku tindak pidana diadili dalam sidang pengadilan. Dalam sidang tersebut semua alat bukti akan dikonfirmasikan kepada tersangka. Tersangka dapat membantah semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim juga akan menguji apakah alat-alat bukti yang diajukan tersebut dapat mengantarkan tersangka untuk dinyatakan bersalah atau tidak.

B.     Kelemahan  Crime Control Model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Dari beberapa pembahasan diatas terkait Crime Control Model bisa kita lihat sejauh mana efektifitas model tersebut dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Karakteristik model ini telah memberikan gambaran yang amat jelas dalam melakukan proses hukum yang cepat dan tepat. Sehingga bila direalisasikan dengan baik dan kerjasama antara pihak-pihak terkait maka Indonesia bisa optimis bahwa korupsi bisa dihapus di negeri ini. Namun pada kenyataannya kita harus realistis melihat perkembangan proses penegakan hukum di Indonesia khsusnya kasus korupsi. Jika melihat perkembangan kasus korupsi tersebut yang datang silih berganti (Kasusu Gayus, Dana W, Nasaruddin, Anggie dan lain-lain) adalah suatu bukti yang jelas menggambarkan bahwa koruptor saat ini tidak takut untuk terus mencuri uang negara. Sehingga menurut analisis kami ada beberapa kelemahan mendasar dalam penangan kasus korupsi di Indonesia dan juga Crime Control Model sehingga membuat koruptor tetap bereaksi walau penegakan hukum terus dilakukan.

Dari analisis kami ada beberapa alasan yang sangat berpengaruh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya :

1.      Kwalitas penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan lain-lain)

Bukan rahasia lagi bahwa kwalitas penegak hukum di Indonesia masih dibawah standar sehingga itu mempengaruhi etos kerja penegak hukum dalam memberantas korupsi, bahkan kerap kali terjadi penegak hukum masuk dalam sebuah lingkaran korupsi sehingga sistem penegakan hukum yang cepat, tepat, dan tegas sulit untuk terealisasi karena permainan penegak hukum dan para koruptor. Dan inilah kelemahan yang sangat berpengaruh dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

2.      Ancaman pidana yang ringan

Dari beberapa putusan hakim tindak pidana korupsi terhadap terdakwah kasus korupsi bisa kita perkirakan hanya berkisar 1 s/d 5 Tahun sehingga banyak para koruptor yang menilai bahwa dengan korupsi uang negara sebanyak mungkin dan dijatuhi hukuman hanya sekitar  1 s/d 5 tahun maka saat bebas nanti masih bisa menikmati hasil korupsi dan inilah penyebab mendasar kasus korupsi masih terus terjadi di Indonesia. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 jo nomor 20 tahun 2001 sebenrnya memberikan ancaman hukuman mati di pasal 2 ayat 2 namun lagi-lagi ancaman hukuman mati itu baru bisa direalisasikan dengan syarat. Dan syarat-syaratnyapun terbilang mustahil untuk terjadi dalam situasi Indonesia saat ini.  

3.      Langkah preventif dalam CCM belum diterapkan

Langkah Preventf inilah yang amat penting yang harus diperhatikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem Crime control model tidak dijelaskan secara tegas upaya preventif atau langkah-langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi padahal tindakan pencegahan adalah pintu pertama dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Seperti yang diejelaskan dalam pasal 13 Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi :

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

1.      Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

2.      Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

3.      Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

4.      Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

5.      Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

6.      Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

LANJUT BAB III