Cara membuat Pledoi atau Pembelaan

 

PRINSIP DAN TEKNIK MENYUSUN PLEDOI

(pembelaan)

Setelah Penuntut Umum (PU) membacakan Requisitoir maka Ketua Sidang atau Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada terdakwadan/atau Penasihat Hukum (PH) untuk mengajukan Pembelaan atau pledoi. Pedoi tersebut dapat diajukan masing-masing oleeh terdakwa dan PH atau hanya PH saja.

Kata Pledoi dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia diartikan pidato pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh Advocaat atau pembela atau oleh terdakwa sendiri.

Maksud pembuatan Pledoi adalah untuk melemahkan isi dari tuntutan (requisitoir) PU dengan kata lain jika isi requisitoir berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan dengan melihat isi pledoi/pembelaan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena bukti-bukti yang diajukan ke sidang pengadilan tidak cukup.

Apakah Pidato pembelaan terseb ut cukup dilakukan secara lisan ?

Pada KUHAP pengajuan pledoi diatur dalam pasal  182 ayat(1) huruf b yang bunyinya :

“Selanjutnya terdakwa dan/atau PH mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh PU...”

Penjelasan pasal tersebut : cukup jelas, sehingga KUHAP tidak menjelaskan cara pengajuan pledoi.

Dalam Keputusan MENKEH No. N.01.PW.07.03 tahun 1982, tanggal 2 Februari 1982, bidang Penuntutan bab 3 :

Pemeriksaan di sidang pengadilan, menjelaskan hal tersebut antara lain sebagai berikut :

Sehubungan dengan itu, apabila Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan telah selesai, tuntutan pidana tertulis dibacakan, PU, demikan pula jawaban atas pembelaan terdakwa atau PH nya dan setekah dibacakan diserahkan kepada hakim ketua Sidang dan tururnanya diserhkan kepada pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, jelas bahwa pledoi dibuat tertulis dan dibacakan di sidang, sasaran pembelaan pada hakikatnya adalah kontra terhadap Requisitoir. Jika pada requisitoir, PU mengutarakan pembuktian setiap unsur delik berdasarkan alat bukti sah maka dalam pledoi, PH berupaya meneliti kelemahan-kelemahan pembuktian yang diajukan PU yang tujuanya agar Hakim sidang atau majelis menjadi ragu, karena apabila hakim ragu, maka akan menguntungkan terdakwa. Hal ini sesuai  dengan motto :

 “ Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah, daripada menghukum seorang yang benar ”.

Sebagai seorang Pengacara/Advokat yang profesional di bidang hukum, sudah seharusnya menguasai lawyer skills, yang selalu berhubungan dengan bidang tugasnya. Misalnya, memberikan advice, membuat surat kuasa, membuat pledoi, membuat memori banding, memory kasasi, dan surat-surat penting lainya dalam perkara keperdataan. Biasanya PH dengan cermat dan teliti memperhatikan fakta dipersidangan dan mengajukan pertanyaan yang mengkin akan menguntungkan terdakwa. Ia tidak akan mengajukan sesuatunya jika hal tersebut merugikan terdakwa. Itulah sebabnya PH selalu berusaha, ke arah unsur subjektif yaitu terdakwa tidak bersalah dengan mengutarakan hal-hal yang memungkinkan terdakwa dapat dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pledoi itu sendiri berupa berupa bantahan atas dakwaan PU. Kalau PU misalnya, mengatakan bahwa terdakwa A telah melakukan perbuatan penipuan. Tetapi terdakwa A atau PH mengajukan bantahan dengan mengatakan, bahwa A tidak benar melakukan perbuatan pidana penipuan. Sekadar analogi, kalau PU mengatakan bahwa telapak tangan si A itu kotor,tetapi pembela mengatakan bahwa telapak tangan si A itu bersih, tidak kotor. Dan, alasan tidak kotor itu harus dibuktikan dan harus ditunjukkan argumentasinya. Dalam membuat bantahan atau pembelaan, terdakwa atau pembela, tentulah bukan sekadar membantah atau sekadar “debat kusir” belaka. Namun, bantahan atau pembelaan itu haruslah berdasarkan bukti-bukti, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, maupun bukti tertulis lainnya. Selain berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, pembelaan juga harus berisi pandangan atau tinjauan hukum dari seorang pembela terhadap perkara atau kasusnya tersebut.

Denga kata lain, PH setelah mengutarakan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, seklanjutnya akan menyoroti unsur subjektif yaitu unsur dolus. Hal ini berkenaan dengan motto :

“Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”

Perlu diperhatikandengan cermat tentang pembuktian unsur subjektif ini karena memenqag pembuktianya memerlukan ketelitian. Jika hal tersebut tidak mungkin maka PH dengan teliti mengamati unsur-unsur lainya dan jika ada persepsi mengenai sesuatu istilah dalam surat dakwaan atau dalam requisitoir, maka PH akan berupaya mengaburkanya. Persepsi yang diajukan PU diusahakn oleh PH agar menjadi kabur. Tampaknya hal ytersebut kurang terpuji dan berkesan membalikan fakta, namun tujuanya adalah mulia (baik) yakni agar hakim benar-benar meneliti hal tersebut, sehingga tidak keliru menerapkanya.

Kecermatan, ketelitian, dan kejelian memahami dakwaan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan hukum pembuktian merupakan inti pokok pada penyusunan/perumusan pembelaan (pleidoi).

Selain hal-hal tersebut diatas, perlu juga diamati tentang unsur melawan hukum karena semua delik baik dirumuskan pada pasal undang-undang maupun tidak dirumuskan mengandung unsur melawan hukum.

Dalam praktek, membuat pledoi itu bentuknya sangat variatif. Maksudnya, antara perkara yang satu dengan perkara yang lain, yang mungkin kelihatannya sama kasus posisinya, namun sebetulnya ada perbedaan soal substansinya dan ditambah pula selera para pembelanya. Sehingga oleh karena itulah, maka pembuatan pledoi itu tidak ada contoh yang baku, dan juga sistimatika yang baku pula, kesemuanya sangat tergantung pada kasus posisinya,dan selera pembelanya.

Bahwa didalam sebuah pleldoi juga tidak jarang ditemukan adanya pledoi yang disusun secara penuh dengan mengedepankan teori-teori atau ajaran hukum dan minim porsi fakta hukum dari perkara yang sebenarnya dihadapi, namun ada juga pledoi yang diisi penuh dengan fakta-fakta tetapi minim didukung oleh teori-teori atau ajaran hukum. Kecenderungan-kecenderungan tersebut tentunya tidak baik bagi sebuah penyusunan pledoi dan menunjukan bahwa pembuatan pledoi tersebut tampak tidak maksimal. Idealnya pembuatan pledoi adalah kombinasi antara fakta perbuatan dalam persidangan dengan dukungan atau diperkuat teori/ajaran hukum.

Dalam hal membuat pledoi sistematikanya boleh berbeda-beda sesuai keinginan sang pembela, namun substansinya haruslah tetap sama. Karena, substansi dari sebuah pledoi yang baik itu adalah menyangkut sistematikanya atau alur berpikirnya harus jelas, logikanya baik, Bahasa Indonesianya baik dan benar, dasar hukumnya ada, dan  obyektifitasnya jelas. Naskah sebuah pledoi dapat berupa sebuah karya tulis yang dibuat berdasakan fakta-fakta persidangan dengan dukungan teori-teori hukum yang pada intinya untuk mematahkan requisitoir Penuntut Umum dengan maksud untuk membela kepentingan hukum terdakwa.

Sebenarnya terdapat banyak aspek teknis lainya dalam pembuatan pledoi, tetapi hal ini tidak akan menjadi penting jika pledoi dibuat hanya sbagai syarat saja atau hanya sekedar memenuhi tuntutan formalitas belaka dari kewajiban seorang pengacaradalam mendampingi klienya dalam persidangan.

Perlu juga diketahui bahwa tidak selamanya terdakwa ataupun PU mempergunakan haknya untuk membuat/mengajukan Pledoi, bisa saja karena terdakwa sudah sepenuhnya mengakui kesalahanya dan perbuatanya tersebut adalah benar – benar telah terdakwa lakukan. Apabila hal ini terjadi, selanjutnya ketua Majelis Hakim  melanjutkan pada tahap putusan pidana. Namun apabila terdakwa/PH mempergunakan haknya untuk mengajukan pledoi maka selanjutnya persidangan memasuki pada tahap pembuatan/pengajuan Replik dan duplik.