Makalah Peranan PPATK dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Peranan PPATK dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu white collar atau kejahatan kerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berdasi. Pengertian mengenai Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelenjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharaga atau perbuatanlain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Pencucian uang dimulai dengan adanya uang haram atau uang yang cara mendapatkanya tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Hal ini dapat terjadi dengan dua cara:[1]

1.      Melalui pengelakan pajak (tax evasion), ialah memperoleh uang secara legal, namun jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya.

2.      Memperoleh uang dengan cara-cara melanggar hukum, hal ini terjadi ketika ada penjahat yang berusaha untuk menyembunyikan uangnya dari tindakan kejahatan, sehingga nantinya uang tersebut di anggap sah di muka hukum, atau legal.

Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan atau yang lebih di kenal dengan PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini di latar belakangi permasalahan transaksi keuangan yang acap kali sering di salah gunakan oleh beberapa pihak dalam meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Sehingga, dirasa perlu dibentuk sebuah lembaga yang independen yang tugas pokoknya mengawasi dan memberantas penyalahgunaan transaksi keuangan.[2]

Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.[3]

Tujuan pembentukan lembaga PPATK yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencuciana uang. Pada dasarnya peranan PPATK adalah sebagai strategi utuk mengatasi kejahatan baik kejahatan asal maupun money laundry, mengejaar pelaku kejahatan terutama profesionalnya, dan mengejar harta kekayaan hasil kejahatan.

PPATK memiliki peranan yang sangat strategis dalam  pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena hal ini meruapakan tugas utama dari PPATK itu sendiri. Karena tugas ini di amanatkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) memliki peranan, yang bersifat preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana pencuciana uang. PPATK dalam mencegah kejahatan asal maupun tindak pidana pencucian uang dengan menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan laporan pembawaan uang tunai dengan menganalisa lapororan hasil analisis ke penegak hukum. Di samping itu sebagai institusi sentral pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam menanggulangi kejahatan tidak boleh hanya mengandalkan upaya penal saja, tetapi justru upaya non-penal yang justru merupakan upaya terpenting dalam menanggulangi tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas PPATK tersebut, maka PPATK juga memiliki fungsi-fungsi yang menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya, yang tertuang dalam pasal 40 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :[4]

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :

a)      Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

b)      Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK

c)      Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan

d)      Analisis atau pmeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Dalam fungsi PPATK dalam pasal 40 huruf a UU TPPU, PPATK mempunyai kewenangan anatara lain :

a)      Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola datadan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu

b)      Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan

c)      Mengkordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait

d)      Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

e)      Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

f)       Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang

g)      Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Dalam fungsi PPATK dalam pasal 40 huruf b UU TPPU, PPATK mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan sistem informasi, seperti yang tertuang dalam pasl 42 UU TPPU. Sedangkan dalam menjalankan fungsi pasal 40 huruf c, PPATK berwenang untuk :

a)      Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor

b)      Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang

c)      Melakukan audit kepatuhan dan audit khusus

d)      Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor

e)      Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan

f)       Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor, dan

g)      Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pasal 40 huruf d PPATK meiliki kewenagan sebagaimana dalam pasal 44, yaitu :

a)      Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor

b)      Meminta informasi kepada instansi atau pihak yang terkait

c)      Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK

d)      Meminta informasi kepda pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri

e)      Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun luar negeri

f)       Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang

g)      Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uanga

h)      Merekomendasikan kepada instansi pengak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

i)       Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana

j)       Meminta informasi perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang

k)      Mengadakan kegiatan adminstratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dan

l)       Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

Pelaksanaan upaya preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh PPATK yaitu baik secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang seperti mengeluarkan pedoman atau peraturan. Diantaranya :

1.      Keputusan Kepala PPATK No. Kep-1/1/01/PPATK/01/08 tentang Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

2.      Keputusan Kepala PPAK No. Kep-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan encurigakan Terkait Pendanaan Terorosme Bagi Penyedia Jasa Keuangan

3.      Keputusan Kepala PPATK No. Kep-47/1/02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

4.      Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

5.      Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

6.      Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

7.      Keputusan Kepala PATKNo.2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang.

Selain mengeluarkan pedoman dan peraturan tersebut, PPATK juga melakukan pengawasan tingkat kepatuhan penyedia jasa keuangan,maupun yang secara implisit seperti penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

B.     Peranan PPATK dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Peranan PPATK dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu dengan cara represif. Tindakan represif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PPATK ialah dengan cara membantu aparat penegak hukum memberikan informasi-informasi keuangan dalam rangka mengungkapkan kasusyang ditangani. PPATK yang merupakan administrative model yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Suatu financial intelligence unit biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu financial intelligence unit PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian.[5]

Berdasarkan Pasal 26 dan 27 UU TPPU, tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU TPPU ini dan menyebarluaskannya; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan; memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU TPPU; memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan; membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia  Jasa Keuangan (PJK). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tugas pokok FIU model sudah sepenuhnya dimiliki oleh PPATK.Kewenangan PPATK antara lain meminta dan menerima laporan dari PJK; meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencuian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penunut umum. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (predicate offences).

Dalam menanggulangi kejahatan tidak boleh hanya mengandalkan upaya penal saja, tetapi juga sarana non-penal yang justru merupakan upaya yang terpenting dalam menanggulangi tindak pidana. Pada awalnya PPATK lebih difokuskan dalam rangka upaya preventif dibandingkan dengan upaya represif, namun dalam perkembanganya perlu ditekankan juga upaya represif, karena PPATK sangat mendukung dan membantudalam penegakan hukum di Indonesia.

Dilihat dari aspek pemberantasan, TPPU yang ditangani KPK hanya terbatas pada TPPU yang predicate crime-nya TPK, hal ini sejalan dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 71, bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan tindak pidana asal sesuai dengan kewenangannya. Sejalan dengan kewenangan penanganan TPPU yang dimiliki oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut, maka dalam hal penanganan TPK ditemukan TPPU, maka KPK akan menerapkan UU No. 8 Tahun 2010.

---

[1] http://goresanpenahukum.blogspot.com/2013/11/peran-ppatk-dalam-mencegah-dan.html

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan

[3] Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 122 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 5164

[4] Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 40.

[5]http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/10/22/uu-82010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang-html