Makalah Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Berlakang Penulisan

Pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (laundry). Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.[1]

Untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) maka Pemerintah mengeluarkan KEPPRES RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 1 KEPPRES ini untuk susunan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya Menteri Koordinator idang Politik dan Keamanan sebagai Ketua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, Kepala Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keauangan sebagai Sekertaris, sedangkan anggota-anggotanya yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, kepala Polisi Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Badan Intelejen Negara, dan Gubernur Bank Indonesia.

Dewasa ini, dalam perkembangan transaksi keuangan melalui perbankan menjadi sarana yang sangat efektif di kalangan masyarakat. Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang di tawarkan oleh pihak perbankan, masyarakat merasa sangat terbantu dalam hal transaksi keuangan. Namun demikian, transaksi keuangan yang ditujukan untuk memudahkan kegiatan perekonomian masyarakat pada akhir-akhir ini sering di salahgunakan. Penyalahgunaan transaksi keuangan melalui perbangkan ini salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU.

Pencucian uang sendiri termasuk salah satu tindak pidana, adapun pengertian pencucian uang itu sendiri adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Karena tindak pidana pencucian uang ini sangat merugikan, baik untuk masyarakat umum maupun negara maka, dibentuklah sebuah lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidan pencucian uang yaitu PPATK. PPATK sendiri adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Taransaksi Keuangan.

Kebutuhan untuk memiliki lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang sesungguhnya belum lama dirasakan. Padahal diskursus mengenai pemberantasan money laundering telah lama bergulir di kalangan penegak hukum di tanah air. PPATK memiliki peran dan fungsi yang beragam apabila dilihat dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUTPPU (pasal 39 dan pasal 40).[2] Tugasnya dalam menerima, menganalisis dan mengevaluasi laporan penyedia jasa keuangan serta meneruskannya kepada aparat penegak hukum menempatkannya sebagai “liaison (penghubung)” yang menjembatani penyedia jasa keuangan (industri) dengan instansi penegak hukum. Di samping itu, PPATK juga berperan sebagai regulator di bidang anti pencucian uang dengan mengeluarkan produk hukum yang bersifat mengatur dan menjamin kelancaran penyampaian laporan penyedia jasa keuangan dengan menerbitkan pedoman pelaporan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat makalah yang berjudul “Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis membatasi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PPATK dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

2. Bagaimana peranan PPATK dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa peranan PPATK dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa peanan PPATK dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

D. Kegunaan Penulisan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Secara praktis, penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada para penegak hukum supaya bisa lebih baik dan lebih profesional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) khususnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

[1] http://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-2/

[2] Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 39-40.