Makalah tentang Status dan Kedudukan Benda Bergerak dalam Perkawinan Campuran Bab III

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan Ketentuan Pasal 57, dapat diketahui bahwa sesungguhnya perkawinan campuran yang dimaksud menurut UU Perkawinan adalah perkawinan yang berbeda kewarga-negaraan saja, sedangkan perkawinan lintas agama tidaklah diatur sehingga dengan demikian perkawinan lintas agama tidak terkandung di dalam muatan materi yang terdapat di dalam UU Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan lintas agama bukan menjadi yurisdiksi dari hukum nasional tentang perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan, khususnya yang menyangkut tentang perkawinan campuran.

Kemudian dalam hal kedudukan dan status benda bergerak dalam perkawinan campuran, yang dalam hal ini berupa saham. Satus dan kedudukan harta kekayaan dengan pengertian kepemilikan bersama terikat, yaitu saham yang dimiliki oleh pasangan suami-isteri sekaligus merupakan harta atau modal perseroan terbatas, sebenarnya akan memberikan suatu persoalan hukum tersendiri, karena dalam hal terjadi perbuatan hukum yang mengikatkan diri atas nama perseroan dengan pihak ketiga, berarti sama saja mengikatkan harta kekayaan perkawinan, berikut dengan konsekuensi hukumnya. meskipun secara asasnya, begitu kekayaan suami dan isteri disetorkan ke dalam badan hukum, berarti terpisah, dan sepenuhnya telah menjadi harta perseroan terbatas

Pasal 48 ayat 1 UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa saham sebagai modal di dalam perseroan terbatas, kepemilikannya hanyalah berdasarkan saham atas nama. Saham merupakan benda bergerak, yang merupakan instrumen surat berharga, yang diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Saham digolongkan kepada (surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan), termasuk di dalamnya ialah surat saham Perseroan Terbatas, isi perikatan dasarnya ialah hak-hak tertentu yang diberikan oleh persekutuan kepada pemegangnya, meskipun surat berharga diatur oleh KUH Dagang, atiran demikian tidak ditemui, dengan demikian berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Tentang Surat-Surat Berharga, P.T. Alumni, Bandung, 1984

R. Subekti dan Tjitrosudibko, Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta

Setiawan, Aspek-Aspek Hukum Kepemilikan Saham, Media Notariat No. 18-19, 1991

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas.

[1]http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/333-perkawinan-campuran-dan-hak-kebendaan’