Makalah Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Garut tugas hukum tanah dan tata ruang

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah, para PKL, dan masyarakat. Koordinasi tersebut diwujudkan dengan adanya dialog yang memperbincangkan persoalan-persoalan PKL serta bagaimana penataan dan pengaturannya, sehingga keberadaan PKL di tiap daerah bisa menunjang perekonomian masyarakat daerah. Keberadaan PKL juga diharapkan tidak merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang ada disekitarnya agar dapat tercipta tata ruang yang mempertahankan ekosistem lingkungan fisik maupun social yang ada di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penataan bagi PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, social budaya dan lingkungan itu sendiri.

Selain itu, di Kabupaten Garut Khususnya di sepanjang Jalan Jendral Ahmad Yani yang menjadi pusat Kota dan lalu lintas kendaraan justru di tempat inilah banyak PKL yang berjualan. Sebagian besar PKL menawarkan berbagai barang dagangan di trotoar sebagai kawasan ruang publik. Berdasarkan hal tersebut para pejalan kaki telah terganggu atau terenggut haknya untuk berjalan kaki di atas trotoar, karena telah dipenuhi oleh PKL yang menjajankan berbagai barang dagangannya. Trotoar sebagai kawasan ruang public menjadi hilang fungsinya dengan keberadaan PKL yang berada di sekitarnya.

Selain permasalahan di atas, keberadaan PKL juga dapat berdampak pada kesehatan  masyarakat seperti adanya limbah cair dan padat sebagai dampak dari PKL. Sebagai contoh, PKL yang bergerak di bidang usaha makanan pada umumnya akan membuang sisa makanan dan minuman di tempat umum. Dari sisi lokasi dan letak, keberadaan PKL yang kurang tertata mengganggu eksistensi ruang terbuka hijau dan lalu lintas kendaraan yang berlalu lalang.

Banyak kasus yang mendasari keberadaan PKL terhadap fungsi tata ruang kota. Di satu sisi, para PKL tetap ingin menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi da sisi lain perlu adanya perwujudan penataan fungsi tata ruang kota yang memperhatikan aspek lingkungan secara optimal. Dalam hal ini berarti diharapkan para PKL tetap berjualan menjalankan usahanya untuk mendapatkan penghasilan mereka sehari-hari, tetapi tidak mengganggu optimalisasi fungsi tata ruang yang ada. Sebagai contoh banyak PKL yang berjualan di trotoar, padahal kaki, sehingga pejalan kaki terenggut haknya tidak dapat menikmati fasilitas umum yang ada dan keselamatannya terganggu. Selain hal tersebut banyak PKL yang tidak memperhatikan kondisi kebersihan di sekitar tempat berjualan, sehingga menyebabkan lokasi tersebut terlihat kotor atau kumuh.

Banyak dari PKL mengalami kondisi dilematis. Di satu sisi, mereka ingin berjualan di tempat yang strategis sehingga akan lebih mudah mendapatkan keuntungan, tetapi loksi strategis tersebut mengganggu fungsi tata ruang kota yang ada,yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas ruang public yang teganggu. Oleh karena itu dari pihak Pemerintah Daerah berupaya untuk menata keberadaan PKL yang berjualan di sekitar ruang publik.

B.     Rumusan dan Identifikasi Masalah

Dalam penulisan makalah ini tentulah kami memiliki beberapa perumusan masalah guna meminimalisir keraguan atau pelebaran masalah. Perumusan masalah ini, yakni sebagai berikut :

1.      Apakah sudah optimal penegakan Peraturan Daerah K3 mengenai Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum oleh SATPOL PP terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Garut?

2.      Dampak apa yang akan ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani yang tidak sesuai dengan tata ruang kota di Kabupaten Garut?

C.    Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah yang kami buat ini yakni, sebagai berikut :

1.      Untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah K3 mengenai Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum oleh SATPOL PP terhadap pedagang kaki lima  di Kabupaten Garut.

2.      Untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani yang tidak sesuai dengan tata ruang kota di Kabupaten Garut.

D.    Manfaat Penulisan

Dengan diselesaikannya penulisan makalah ini, penulisan makalah ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.      Kegunaan teoritis

Semoga makalah ini bermanfaat untuk memberikan wawasan dan masukan yang sangat penting bagi kami selaku penyusun makalah penelitian ini, terutama dalam pembentukan asimsi khususnya dala ruang lingkup kewargaegaraan dan social.

2.      Kegunaan praktis

Semoga makalah ini dapat dijadikan sebagai acuan yang penting bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang menyangkut tentang peran satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima untuk melaksanakan Peraturan Daerah K3 tentang Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban Umum.

E.     Metode Penulisan

Dalam penyusunan makalah ini, kami menggunakan metode yuridis normatif yang berbentuk studi pustaka. Yaitu tekhnik pengambilan data yang didasarkan pada sumber-sumber primer dan sekunder.

F.     Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam karya tulis ini adalah :

Bab I         : pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II        : tinjauan pustaka, yang terdiri dari : teori hukum, asas hukum, dan landasan hukum.

Bab III      : pembahasan, yang terdiri dari : penegakan peraturan daerah k3 mengenai keindahan, kebersihan, dan ketertiban umum oleh SATPOL PP terhadap pedagang kaki lima, dampak yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima yang berjualan khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani yang tidak sesuai dengan tata ruang kota di Kabupaten Garut.

Bab IV      : penutup, yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSATAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.    Teori Hukum

1.      Teori Penegakan Hukum

Menurut Black’s Law Dictionary, penegakan hukum (law enforcement), diartikan sebagai “the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).

2.      Teori Efektifitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Mochtar Koesoemaatmadja bahwa tujuan pokok penerapan hokum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya mesyarakat yang teratur ; di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya,menurut masyarakat pada zamannya.

B.     Asas Hukum

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat khususnya di Jalan Jendral Ahmad Yani (sekitar pengkolan) harus berlandaskan dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya penegakan Peraturan Daerah mengenai K3 (Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum) yang sekaligus berhubungan dengan penataan ruang kota di Kabupaten Garut.

Dasar Hukum itu dilandasi oleh asas penataan ruang sebagaimana disebutkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang :

1.      Asas Keterpaduan

Asas Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2.      Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

3.      Asas Keberlanjutan

Asas Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tamping lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4.      Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan

Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang disellenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas..

5.      Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

6.      Asas Kebersamaan dan Kemitraan

Asas Kebersamaan dan Kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7.      Asas Perlindungan Kepentingan Hukum

Asas Perlindungan Kepentingan Hukum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8.      Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Asas Kepaastian Hukum dan Keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adli dengan jaminan kepastian hukum.

9.      Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaanya.

C.    Landasan Hukum

Regulasi mengenai Keindahan, Kebersihan, Ketertiban Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya adalah :

a.       Pasal 33 UUD 1945 :

1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3)      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4)      Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

b.      Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

c.       Pasal 1 (30) UU No. 26 Tahun 2007

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,dan/atau lingkungan.

d.      Pasal 11 (1) dan (2) UU No. 26 Tahun 2007

1)      Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

a.       pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;

b.      pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

c.       pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

d.      zzkerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota

2)      Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.       perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;

b.      pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

c.       pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

c.       Pasal 28 huruf c UU No. 26 Tahun 2007

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan :

rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

d.      Pasal 3 (5) Peraturan Daerah No 2 Tahun 1988

Setiap pedagang keliling, kaki ima, penjual makanan yang menimbulkan sampah diwaibkan menyediakan tempat sampah sendiri dan atau membuang sampah pada bak sampah yang telah tersedia dan melarang membuang sampah ke kali atau selokan

e.       Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1988

Pada jalan, jalur hijau, trotoar dan taman dilarang : Mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, trotoar dan taman dan tempat umumlainnya kecuali untuk kepentingan dinas.

f.        Pasal 15 (8) dan (9) Peraturan Daerah no 2 Tahun 1988

(8)   Setiap orang dilarang untuk berjualan selain pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(9)   Setiap orang dilarang berjualan di atas trotoar.

BAB III

PEMBAHASAN

A.    Penegakan Peraturan Daerah K3 Mengenai Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban Umum oleh SATPOL PP terhadap Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah sua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenanya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi Pedagang Kaki Lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang di jalan umumnya. Tapi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W. J. S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukan bagi bagian depan bangunan rumah took,dimana di jaman sialm telah terjadi kesepakatan antar perencanaan kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh SATPOL PP yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal  148, 149 UU No  34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Th 2010  tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

a)      melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah;

b)      menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c)      fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d)      melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; dan

e)      melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan Perda yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh sipelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Perda yang  berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemda terhadap aturan dimaksud.

Memang dirasakan  oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerah bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal.  Dilain pihak Penegakan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat.  Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapai dalam penegakan Perda, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang  bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas / kepentingan umum. Tidak jarang  penegakan hukum atas Perda dilaksanakan oleh Sat Pol PP dan PPNS yang bertindak sangat represif dan terkesan arogan.

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Perda, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta  memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang  dalam perwujudannya  diperlukan suatu  kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana langkah-langkah tersebut  meliputi kegiatan:

1.      Perencanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk menyusun stategi baik Pre-emtif, Pre-ventif, berupa :

1)      Tujuan yang akan  dicapai dalam penegakan suatu Perda.

2)      Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan.

3)      Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Perda.

4)      Menentukan konsep pengendalian yang dilakukan, agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapakan.

2.      Pengorganisasian. Dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda perlu adanya pengorganisasian  sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yakni :

1)      Adanya kesatuan perintah.

2)      Adanya pembagian tugas yang jelas.

3)      Terjaminnya rentang kendali yang efektif.

4)      Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas.

5)      Adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan back up dalam pelaksanaan tugas.

3.      Pelaksanaan. Dalam pelaksanaan penegakan suatu Perda tentunya berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara lain :

1)      Tugas apa yang akan dilaksanakan.

2)      Mengapa tugas itu harus dilakukan.

3)      Apa sasaran yang akan dicapai.

4)      Bagaimana tindakan yang harus dilakukan.

5)      Siapa penanggung jawab kegiatan.

4.      Pengendalian. Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan dan agar rencana yang sudah ditetapkan dalam  penegakan Perda dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya suatu pengendalian oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan :

1)      Menjamin keberhasilan tugas.

2)      Menghindari timbulnya berbagai penyimpangan.

3)      Sebagai tindakan korektif bila terjadi kesalahan.

Dalam rangka penerapan Peraturan Daerah No.2 tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Garut dan atas dasar Keputusan Bupati Garut No.211 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah di kabupaten Garut pada dasarnya adalah untuk kelancaran pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta dalam rangka penegakan dan mempedomani pelaksanaan ketertiban.

Pedoman Surat Keputusan Bupati ini dilaksanakan sebagai pedoman kerja bagi setiap aparat polisi pamong praja dan anggota pejabat pegawai negeri sipil serta aparat lainnya dalam menjalakan tugas dan fungsinya dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta norma-norma yang berlaku.

Dalam pelaksanaan ketertiban berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati tersebut dilakukan petugas keamanan dalam hal ini polisi pamong praja yang melaksanakan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum serta melaporkan hasilnya secara tertulis kepada atasan langsung yang selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang.

Yang dimaksud dengan Pemantauan tersebut adala pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas/lembaga teknis lainnya dilakukan oleh Satuan olisi Pamong Pradjabersama-sama Dinas/ Lembaga Teknis terkait.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Satuan Polisi Pamong Pradja menyelenggarakan fungsi yaitu menyusun rencana pelaksanaan dibidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan kebijakan Bupati dan melaksanakan langkah dan tindakan untuk menciptakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dan tegaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dalam membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tetapi, tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban tetap belum optimal dan belum bias menertibkan para Pedagang Kaki Lima. Hal ini tampak terlihat bagaimana keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pengkolan makin marak dan beragam dagangannya, khususnya pada Sabtu malam dan Minggu pagi.

Pedagang Kaki Lima khususnya di Jalan Ahmad Yani pun selama ini seringkali menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di jalan itu. Hal itu dilihat banyaknya Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di pinggiran jalan, yang walau sudah ditertibkan tetapi mereka masih tetap melakukan aktivitsanya. Selain itu dalam pelaksanaan Perda mengenai K3 ini sanksinya lemah sehingga tidak bisa menjerat atau membuat jera para PKL yang berjualan tersebut.

Kemudian dalam hal pembuatan sebuah kebijakan, dalam implementasinya kebijakan pemerintah itu harus dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan proporsional. Logikanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi, relokasi tersebut adalah pemerintah berupaya mencari win-win solution atas permasalahan PKL. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah. Pemberdayaan PKL melalui relokasi tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemkab dapat menarik restribusi secara dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah.

B.     Dampak Yang Ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima yang Berjualan Khususnya di Sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani yang Tidak Sesuai dengan Tata Ruang Kota di Kabupaten Garut

Munculnya Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL telah memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negative. Di bawah ini akan diuraikan beberapa dampak positif dan dampak negatif :

1.      Dampak Positif

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang relative terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah yang memiiki daya beli yang rendah.keberadaan PKL bias menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga keberadaan PKL benyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi social dan ekonomi, karena seltor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal tersebut menurut Sethurahman selaku coordinator penelitian sector informal yang dilakukan ILO di 8 negara berkembang, karena kemampuan menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hali ini dikarenakan usaha-usaha sector informal bersifat subsistem dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

2.      Dampak Negatif

Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seleruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksestabilitasnya yang tinggi dan lokasi yang strategis sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

BAB IV

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas jelaslah bahwa peran SATPOL PP dalam penegakan Perda No. 2 Tahun 1988 mengenai K3 sudah optimal. Dalam pelaksanaan Perda ini SATPOL PP berpedoman atas dasar Keputusan Bupati Garut No.211 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah di kabupaten Garut pada dasarnya adalah untuk kelancaran pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta dalam rangka penegakan dan mempedomani pelaksanaan ketertiban.

Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan Perda yang menyangkut ketertiban dan ketentraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak dirasakan oleh sipelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan-peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan-larangan yang tertuang dalam suatu Perda yang  berlaku secara syah dan kurangnya ketegasan pihak Pemda terhadap aturan dimaksud.

Selain itu dengan adanya PKL ini akan menimbulkan dampak-dampak, selain dari dampak positif, tetapi kebanyakan dampak negatifnya yaitu PKL mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seleruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksestabilitasnya yang tinggi dan lokasi yang strategis sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

B.     Saran

Dalam perencanaan tata kota, relokasi PKL seharusnya melibatkan PKL mulai dari tahap penentuan lokasi hingga kapan harus menempati. Rekomendasi kebijakannya adalah penciptaan forum stakeholder pembangunan perkotaan untuk meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. Pemerintah mestinya serius untuk mendengarkan aspirasi para PKL melalui paguyuban-paguyuban PKL di lokasi masing-masing sehingga program-program penataan yang diluncurkan tidak menjadi sia-sia belaka.

Dalam keadaan Seperti ini sebaiknya Pemerintah melakukan pembinaan mental, yaitu bagaimana mengelola PKL itu sendiri. Kalau kita bicara tentang PKL itu bukan hanya mengelola tempat tetapi juga mengelola orang. Salah satu keengganan orang untuk berbelanja di pasar adalah kesadaran lingkungan yang rendah dan ketidakjujuran. Kesadaran lingkungan yang rendah terhadap sampah dan aroma yang menyengat hidung juga menyebabkan kalah populernya PKL dibanding pusat perbelanjaan modern. Dan ketidakjujuran sangat mengganggu proses jual beli di PKL. Untuk mencegah dan mengurangi hal tersebut salah satu cara dengan social value system atau nilai-nilai yang mengikat di masyarakat. Upaya pembinaan mental terhadap PKL perlu dilakukan agar PKL menjadi lebih jujur dan sadar lingkungan.

Kepada Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan agar segera merancang pembuatan Perda mengenai masalah penertiban Pedagang Kaki Lima. Dikarenakan masalah mengenai PKL di Kabupaten Garut ini sudah kompleks sekali. Selain dari itu pelaksanaan tugas SATPOL PP pun akan lebih mudah dan bisa optimal dikarenakan mempunyai payung hukum yang kuat dalam menertibkan PKL ini. Lalu mengenai Perda No. 2 Tahun 1988 mengenai K3 itu bersifat luas hanya mengenai keindahan, kebersihan, ketertiban umum, tetapi tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai penertiban PKL. Kemudian dalam hal sanksi juga masih bersifat lemah dan tidak membuat jera para PKL. Oleh karena itu Pemerintah harus segera membuat Perda mengenai penertiban PKL.

Selain dari itu, Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan beberapa hal dalam menangani PKL di Kabupaten Garut ini yaitu :

1.      Mengawali dengan paradigma bahwa PKL bukanlah semata-mata beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. Tetapi, PKL juga punya hak hidup dan mendapatkan penghasilan secara layak, namun tentunya alasan seperti ini jangan sampai digunakan pedagang untuk berdagang tanpa mematuhi aturan karena tidak semua lokasi bisa dipakai sebagai tempat usaha. Pemkot tetap harus tegas namun tentunya ini membutuhkan komunikasi dengan penuh keterbukaan.

2.      PKL sesungguhnya juga merupakan aset dan potensi ekonomi jika benar-benar bisa dikelola dengan baik. Paradigma ini akan berimplikasi pada cara pendekatan Pemkot ke PKL yang selama ini dianggap sangat represif-punitif yang justru melahirkan perlawanan dan mekanisme “kucing-kucingan” yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah. 

3.      Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan ruang perkotaan (RTRW) yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL. Kawasan yang dikhususkan untuk PKL telah terbukti menjadi solusi dibeberapa tempat di Indonesia. Bahkan bisa menjadi alternative tempat wisata jika dimodifikasi dengan hiburan yang menarik perhatian masyarakat.

4.      Pemerintah Kota harus memiliki riset khusus secara bertahap untuk mengamati dan memetakan persoalan PKL, pasang-surut perkembangan PKL serta bangunan liar di berbagai wilayah kota, sehingga bisa meletakkan argumen logis untuk aktivitas berikutnya. Sehingga model pembinaan ke PKL bisa beragam bentuknya dan tidak mesti dalam bentuk bantuan modal. Model pembinaan PKL dari Pemkot yang memang sudah berjalan dan dirasakan efektif mungkin bisa dilanjutkan tinggal bagaimana memperkuat pengawasan implementasi di lapangan karena masih banyak keluhan indikasi lemahnya pengawasan penyimpangan.

5.      Pemerintah Kota harus membuka diri untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah PKL ini. Semisal LBH dan beberapa LSM atau pihak akdemis mungkin bisa dilibatkan untuk melakukan riset pemetaan persoalan PKL dan advokasi ke mereka. Beberapa Ormas bahkan Parpol pun bisa berperan dalam hal pembinaan ke mereka sehingga PKL ini benar-benar menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.

6.      Pemerintah Kota harus memastikan payung hukum (Perda) yang tidak menjadikan PKL sebagai pihak yang dirugikan. Pelibatan semua elemen yang terkait baik itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan elemen yang lain dengan semangat keterbukaan justru akan menjadikan kebijakan pemkot didukung dan dikawal implementasinya oleh banyak kalangan. 

7.      Penertiban terhadap PKL liar mestinya harus dilakukan dengan pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan dan bukan pendekatan represif yang justru memicu perlawanan dan tidak boleh terkesan tebang pilih karena bisa memicu kecurigaan masyarakat tentang adanya tekanan politis dari kekuatan tertentu yang mengarahkan penertiban hanya pada komunitas tertentu. Penggusuran yang tidak disertai keberlanjutan program yang pasti bisa berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran yang jika tidak terkendali dengan baik justru memicu tindakan kriminalitas baru.

DAFTAR PUSTAKA

H.Juniarso Ridawan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung, cetakan III 2013

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

PP Nomor 6 Tahun 2010  tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Umum

Keputusan Bupati Garut No.211 tahun 2003

Kamus Umum Bahasa Indonesia

http://digilib.umg.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jipptumg--rozianaain-792

http://fauzanceschizbullah.blogspot.com/2013/02/pedagang-kaki-lima.html

http://yuliananurfatikawati.blogspot.com/2012/06/dampak-keberadaan-pkl.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Kaki_Limahttp://hmibecak.wordpress.com/2007/08/01/melihat-fenomena-pedagang-kaki-lima-melalui-aspek-hukum/

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0305/28/jatim/336650.html/http://veronicakumurus.Blogspot.Com/2006/08/pedagang-kaki-lima-pkl-danpotensialnya.html/

http://www.scribd.com/doc/3499983/Formulasi-Kebijakan-Publik\

http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&q=pedagang+kaki+lima+dan+permasalahannya&btng