Makalah Analisis Surat Kontrak Kerja Pt. Dapensi Trio Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesiaseluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting seebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan sertaperlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Jika dibandingkan dengan hubungan antara seorang penjual dan pembeli barang atau orang yang tukar menukar maka hubungan antara buruh dan majikansangat berbeda sekali. Orang yang jual barang, bebas untuk memperjualbelikan barangnya, artinya seorang penjual tidak dapat dipaksa untuk menjual barang yang dimilikinya kalau barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga pembeli tidak dapat dipaksa untuk membeli suatu barangjika barang yang diinginkan tidak sesuai dengan kehendaknya.

Dalam hubungan antara buruh dan majikan, secara yuridis adalah bebas karana prinsip Negara kita tidak boleh seorang pun boleh diperbudak,maupun diperhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, peruluran dan perhambaan dilarang, tetapi secara sosiologis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi buruh itu sendiri, lebih-lebih saat sekarang ini dangan banyaknya jumlah tenaga kerjayang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhnya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Pembanguna ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi yang dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetappi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan penempatan tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubunga industrial.

B.     Identiffikasi dan Rumusan Masalah

Dalam penulisan makalah ini tentulah kami memiliki beberapa perumusan masalah guna meminimalisir keraguan atau pelebaran masalah. Perumusan masalah ini, yakni sebagai berikut :

-          Apakah kajian surat kontrak kerja ini sesuai dengan teori hukum, sosiologi hukum dan filsafat hukum mengenai hukum ketenagakerjaan?

C.    Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah yang saya buat ini yakni, sebagai berikut :

-          untuk mengkaji surat kontrak kerja berdasarkan teori hukum, sosiologi hukum dan filsafat hukum mengenai hukum ketenagakerjaan.

D.    Manfaat Penulisan

Dengan diselesaikannya penulisan makalah ini, penulisan makalah ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.      Secara teoritis, hasil makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum di bidang hubungan kerja antara perusahaan, pengusaha dan buruh/pekerja dalam proses perlindungan terutama yang tercantum dalam kintrak kerja yang dibuat. Selain itu dapat memperluas pandangan ilmiah mengenai  persaingan usaha sekarang ini dalam masalah kontrak kerja.

2.      Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat Undang-undang di bidang hukum ketenagakerjaan untuk melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan serta sistem hukumnya dalam proses penegakan terjadinya ketidaksesuaian mengenai kontrak kerja dalam hubungan perusahaan, pengusaha dan buruh/pekerja. Selain itu, sebagai bahan informasi bagi para pelaksana kebijakan dalam mengambil langkah-langkah perumusan kebijakan mengenai masalah dalam kontrak kerja antara perusahaan, pengusaha dan buruh/pekerja.

E.     Metode Penulisan

Dalam penyusunan makalah ini, kami menggunakan metode yuridis normatif yang berbentuk studi pustaka. Yaitu tekhnik pengambilan data yang didasarkan pada sumber-sumber sekunder.

F.     Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam karya tulis ini adalah :

Bab I         : pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II        : pembahasan, yang terdiri dari : kajian dan analisis surat kontrak kerja berdasarkan teori hokum, sosiologi hukum dan filsafat hukum mengenai hukum ketenagakerjaan.

Bab III      : penutupan, yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSATAKA

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Kajian dan Analisis Surat Kontrak Kerja Berdasarkan Teori Hukum, Sosiologi Hukum dan Filsafat Hukum Mengenai Hukum Ketenagakerjaan.

Tenaga kerja (man power) merupakan seluruh penduduk yang dianggap memiliki potensi untuk bekerja secara produktif (Adioetomo, 2010). Hal ini berarti penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa dapat disebut sebagai tenaga kerja.Terdapat tiga pendekatan pemberdayaan yang didasarkan pada pengukuran kegiatanekonomi yang dijadikan tolok ukur untuk analisis ketenagakerjaan yaitu Gainful Worker Approach, Labor Force Approach, dan Labor Utilization Approach.

Masing-masing konsep atau teori tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a.    Konsep

Gainful Worker Approach

Konsep ini menjelaskan tentang akvtivitas ekonomi orang yang pernah bekerjaatau biasa dilakukan seseorang (usual activity). Kata biasa dalam hal ini dapatdisimpulkan bahwa usaha tidak menganggap penting kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk biasa dilakukan. Contohnya orang yang biasanya sekolah namun pada kondisi sekarang sedang mencari kerja maka hal ini diklasifikasikan sebagaiorang yang sekolah.

Teori ini tidak dapat menggambarkan secara statisticmengenai kondisi mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan sehingga angka pengangguran terbuka relative kecil

b.   Konsep  

Angkatan Kerja ( Labor Force Approach)

Pendekatan ini memberikan batas yang jelas tentang kegiatan yang dilakukandalam seminggi ini, sehingga secara tegas dapat diketahui kegiatan apa yang benar-benar dilakukan sebagai kegiatan utamanya. Pendekatan ini lebih dikenal sebagai pendekatan aktivitas kini dengan jangka waktu tertentu (Mantra, 2009).

Menurut Adioetomo (2010), terdapat dua perbaikan yang diusulkan dalam konsepini yaitu:

1.      Activity Concept ,bahwa yang termasuk dalam angkatan kerja (labor force)

haruslah orang yang secara aktif bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan.

Teori Ketenagakerjaan

2.      Aktivitas tersebut dilakukan dalam suatu batasan waktu tertentu sebelumwawancara. Dengan kata lain, konsep angkatan kerja-umumnya disertaidengan referensi waktu.Berdasarkan konsep tersebut, angkatan kerja (labor force) dibagi menjadi dua,yaitu:

1.Bekerja.

2.Mencari pekerjaan (menganggur), yang dapat dibedakan antara:

a)   Mencari pekerjaan, tetapi sudah pernah bekerja sebelumnya dan

b) Mencari pekerjaan untuk pertama kalinya (belum pernah bekerjasebelumnya).

Angkatan kerja dapat dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitumemproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalamkonsep angkatan kerja ini harus ada referensi waktu yang pasti, misalnya  satu minggu sebelum pencacahan.

c.    Konsep Pemanfaatan Tenaga Kerja (Labor Utilization Approach)

Pendekatan ini awalnya dikembangkan oleh Philip M Hauser untuk memperbaiki konsep  Labor Force Pendekatan Labor Utilization dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan konsep angkatan kerja, terutama supaya lebih sesuai dengan keadaan negara berkembang. Pendekatan dalam konsep ini lebih ditujukan untuk melihat potensi tenaga kerja, apakah telah dimanfaatkan secara penuh. Dengan konsep ini, angkatan kerja dikelompokkan sebagai berikut.

a.       Pemanfaatan penuh (fully utilized ).

b.      Pemanfaatan kurang (under-utilized ), karena jumlah jam kerja yang   rendah, pendapatan upah atau gaji yang rendah dan tidak sesuai dengan kemampuanatau keahliannya. Biasa disebut setengah penganggur. Untuk point a dan bdidasarkan pada jumlah jam kerja seminggu

c.       Pengangguran terbuka (open unemployment ).

3.   Filsafat Hukum Perburuhan

Hukum perburuhan tak lepas dari keserasian nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pada dasarnya tiap buruh atau pekerja mempunyai syarat-syarat kerja yaitu:

1.      Upah/imbalan

STATUS PEKERJA	RUMUS
Bulanan	1 / 173 X upah / bulan
Harian	3 / 20 x upah / hari
Borongan/dasar satuan	1 / 7 X rata-rata kerja sehari

· Mempunyai dasar hokum yang terkait pada pasal 27 UUD 1945 dan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

· Macam-macam upah:

a.       Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian

b.      Tunjangan tetap adalah pembayaran teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya, yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok (contoh: tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan

c.       Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh diberikan secara tidak tetap, dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok (contoh: insentif kehadiran)

Fasilitas, bonus dan THR (Tunjangan Hari Raya) bukan termasuk dalam upah kerja

-          UMR (Upah Minimum Regional) adalah upah terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja di wilayah tertentu dalam satu propinsi.

-          Unsur-Unsur yang mempengaruhi pembayaran upah

a.       Buruh/pekerja sakit

b.      Kedudukan upah

c.       Bentuk upah

-          Upah Lembur

a.       Hari Kerja Biasa:

o   Jam I à 1,5 X upah per jam

o   Setiap jam berikutnya (Jam II) à 2 X upah per jam

b.      Hari istirahat mingguan / hari raya:

o   Setiap jam dalam batas 7 jam atau 5 jam apabila hari raya jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja semingu à 2 X upah per jam

o   Jam I à 3 X upah per jam

o   Setiap jam berikutnya (Jam II) à 4 X upah per jam

2.      Jam Kerja & Lembur

Lembur adalah selebihnya dari jam kerja yang telah ditentukan

-          Terdapat pada pasal 77 UU 13/2003, yaitu:

b.      7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

c.        8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

3.      Cuti dan istirahat kerja

Tiap perusahaan wajib memberikan istirahat dan cui kerja yaitu:

a.       istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja

b.      istirahat mingguan, 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c.       cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus

d.      cuti besar / istirahat panjang , bagi buruh yang telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus pada seorang majikan atau beerapa majikan yang tergabung dalam satu organisasi berhak istirahat selama 3 bulan lamanya

e.       cuti haid, tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid

f.        cuti hamil / bersalin / keguguran, buruh perempuan diberi istirahat 1 ½ sebelum dan 1 ½ setelah melahirkan, atau 1 ½ bulan setelah gugur kandungan

g.      cuti menunaikan ibadah agama, diberikan waktu cuti secukupnya tanpa mengurangi hak cuti lainnya

-          Cuti karena alasan penting

pekerja/buruh menikah	3 hari
menikahkan anaknya	2 hari
mengkhitankan anaknya	2 hari
membaptiskan anaknya	2 hari
isteri melahirkan atau keguguran kandungan	2 hari
suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia	2 hari
anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia	1 hari

4.      Perlindungan Kerja

-          Tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja sesuai martabat manusia

-          Tenaga kerja berhak atas jaminan social tenaga kerja yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan

5.      Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

-          hubungan kerja yang waktunya terbatas

-          tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja

-          hanya diperbolehkan untuk:

a.       pekerjaan yang sekali selesai / sementara,

b.      pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun

c.       pekerjaan yang bersifat musiman,

d.      pekerjaan yang berhubungan dengan produk,atau kegiatan baru yang masih dalam tahap penjajakan

-          didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat tiadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

6.      Pemutus Hubungan Kerja

-          pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya

-          pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali

-          pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian  kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau

-          pekerja/buruh meninggal dunia.

Analisis Surat Kontrak Kerja Berdasarkan Filsafat Hukum Perburuhan

Point 1 : Mengenai upah bulanan

Di dalam surat kontrak kerja terlampir mengenai upah bulanan dan tunjangan hari raya yang diatur dalam pasal 8 ayat 1, bahwa :” pihak ke 2 akan menerima gaji UMK sebesar Rp.1.300.000 di tambah insentif sebesar Rp.100.000, dan untuk tunjangan hari raya sendiri di atur dalam ayat 6.

Point 2 : Mengenai jam kerja dan lembur

Di dalam surat kontrak kerja terlampir mengenai hari kerja, jam kerja dan lembur yang di atur dalam pasal 4 ayat (1), bahwa : ” Pihak kedua wajib mentataati ketentuan kerja yang ditetapkan oleh pihak pertama yaitu: 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja seminggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari 1 minggu dan ayat (4) untuk kerja lembur.

Point 3 : Mengenai cuti dan istirahat kerja

Di dalam surat kontrak kerja terlampir dalam pasal 5 ayat (1) :” meninggalkan pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang di mitra kerja dan atau pihak pertama dimana pihak kedua dipekerjakan. Izin tidak masuk kerja disampaikan secara tertulis dan dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang di mitra kerja dan atau pihak pertama dimana pihak kedua dipekerjakan.

Point 4 : Mengenai perlindungan kerja

Di dalam surat kontrak kerja terlampir pasal 9 mengenai kepesertaan jaminan sosial dan ketenagakerjaan ayat (1) bahwa: “ sesuai dengan UU RI No.3 TaHUN 1992 tentang Jamsostek maka pihak pertama mengikutsertakan pihak kedua dalam program jamsostek yaitu :

1.      Jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24 %

2.      Jaminan hari tua sebesar 5,70 %, ditanggung pihak kedua sebesar 2 % dari upah pokok

3.      Jaminan kematian sebesar 0,30 %

Point 5 : Mengenai Perjanjian kerja waktu tertentu

Dimana dalam surat kontrak kerja diatur dalam pasal 2 mengenai status pekerja dan sifat hubungan kerja ayat (1), bahwa: “Pihak kedua menyetujui dan bersedia untuk bekerja pada pihak pertama dengan status sebagai karyawan kontrak dalam hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Ayat (2), bahwa :” Pihak kedua menyadari sepenuhnya dan menyetujui bahwa hubungan kerja yang dimaksud dalam perjanjian kerja ini tidak untuk dipersiapkan menjadi calon pegawai maupun calon pegawai tetap PT. DAVENSI dan atau sebagai pegawai tetap dimana pihak kedua ditempatkan atau dipekerjakan.

Point 6 : Mengenai Pemutusan hubungan kerja

Dimana dalam surat kontrak kerja diatur dalam pasal 10 mengenai berakhirnya hubungan kerja ayat (1) sampai (3).

BAB III

KESIMPULAN dan SARAN

A.    Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dari surat kontrak kerja yang terlampir dapat diambil kesimpulan bahwa korelasi antara isi perjanjian yang diatur dalam kontrak kerja sesuai dengan teori hukum, sosiologi hukum filsafat hukum. Namun pada kenyataannya di lapangan masih terdapat perjanjian kontrak kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya dalam hal jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting seebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan sertaperlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

B.     Saran

. Sebaiknya perlu diadakan perbaikan regulasi terhadap pekerja dalam masa training, mengingat masih banyak trainer yang selama masa training atau percobaan kurang mendapat perhatian upah ( gajih pokok dan tunjangan trnsportasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan pekerja training itu sendiri. Selain itu mengenai jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja waktu tertentu (PKWT) pun kurang mendapat perhatian yang baik dari pihak perusahaan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa jaminan sosial dan kesehatan yang baik akan meningkatkan produktifitas yang baik pula dikalangan pekerja.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhnya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Pembanguna ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi yang dan keterkaitan. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan penempatan tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubunga industrial.

Daftar Pustaka