Sejarah Lahirnya Hukum

Sejarah Lahirnya Hukum

            Pada hakekatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut sudah barang tentu dalam pelaksanannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih-lebih di Indonesia, di mana hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Manusia sebagai makhluk sosial ( zoon politicoon ) tidak bisa berbuat sekehandaknya, karena terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. Konsekwensinya dalam melaksanakan segala keperluan hidup dan kehidupan setiapmanusia harus melakukannya dengan berdasarkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma susila, norma adat maupun norma hukum.

            Sekalipun jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum di masyarakat, norma-norma susila, norma adat dan norma agama telah ada dan berkembang, namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Hal ini dikarenakan :

1.   Tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikap dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut.

2.   Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri

3.   Ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut padahal masih memerlukan perlindungan hukum.

            Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka diciptakanlah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh lembaga resmi, yaitu untuk menjamin kelancaran hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat, dengan tujuan agar terwujud ketertiban di masyarakat yang bersangkutan. Satjipto Rahardjo    ( 1993 : 13 ) menyatakan, bahwa masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi  dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kehidupan dalam masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan, karena tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.

            Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi,karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain.Konsekwensinya perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi.

            Kitab undang-undang Hukum Romawi ( KUH-Romawi) diciptakan pada masa “ Caisar Yustinianus” yaitu “ Institutiones Yutinanae” yang disebut “ Corpus Juris-Civilis”. Adapun tujuan dilakukannya kodifikasi suatu hukum adalah agar tercipta kepastian hukum. Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Inggris mempelajarinya melalui 4 cara, yaitu :

1.   Secara teoritis ( theoritische Receptie ), yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai Ilmu Pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi kemudian di bawa kenegaranya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintah lainnya.

2.   Secara praktis ( praktiche Receptie ) karena menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum manapun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya.

3.   Secara Ilmiah ( Wetenschappetyk Receptie ), Hukum Romawi yang telah dipejari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan-perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen.

4.   Secara Tata Hukum ( Positiefrechttelyke Receptie ), di mana setelah Perguruan-Perguruan Tinggi di Jerman dan Perancis, dan negara-negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan Undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan Hukum Positif dalam negaranya masing-masing, wa;au demikian tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara-negara tersebut.

            Suatu aturan hukum adalah suatu aturan yang sebanyak mungkin harus dipertahankan oleh pihak atasan dan yang biasanya diberi sanksi jika itu dilanggar. Sanksi itu berarti bahwa jika aturan tidak dijalankan  dan dengan sendirinya pemerintah akan ikut campur tangan, seperti halnya dalam Hukum Pidana, namun bisa juga pemerintah memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya, seperti diatur dalam Hukum Acara Pidana. Begitu juga bila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara sesama warga masyarakat, seperti masalah warisan,perceraian,perbatasan dengan tetangga rumah, sewa menyewa, peerjanjian jual beli dan lain sebagainya, maka  akan berbicara Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan batasan Hukum Perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli berikut :

            Volmar ( 1983 : 2 ) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Hukum Perdata disebut juga Hukum Sipil atau Hukum Privat

            Dengan demikian hukum perdata menentukan, bahwa di dalam perhubungan antar mereka,orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan norma-norma apa saja yang harus mereka indahkan. Hukum Perdata memberikan norma-norma yang didasarkan atas keadilan dan kepantasan.

            Yang dimaksud dengan Hukum Perdata dalam arti luas ialah bahan hukum sebagaimana tertera dalam KUHPerdata ( BW ), KUH Dagang (W.V.K), beserta sejumlah yang disebut undang-undang tambahan. dalam arti sempit hukum perdata adalah apa yang tertera dalam KUH Perdata saja.

            Hukum Perdata materiil ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil menentukan cara, menurut mana pemenuhan hak-hak materiil tersebut dijamin.

            Menurut Kansil ( 1993 : 85 ) Hukum Perdata Materiil yang termuat dalam KUH Perdata berlaku bagi :

1.   Warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina ( Arab; India; Pakistan dan lain-lain ) untuk sebagian tertentu dari KUH Perdata.

2.   Warga Negara Indonesia pribumi untuk beberapaperbuatan hukum tertentu dalam KUH Perdata.

Hukum Perdata adalah aturan-aturan tentang tingkah laku, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perseorangan tentang orang yang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap seseorang lainnya.

Hukum Perdata adalah suatu hubungan hukum apabila hubungan itu adalah hubungan yang oleh hukum diberi akibat dan akibat dan akibatnya ini ialah perseorangan yang satu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap perseorangan. Sedangkan menurut Paul Scholten Hukum Perdata adalah hukum antara perseorangan, hukum yang mengatur wewenang kewajiban dari seorang yang satu terhadap seseorang lain di dalam perhubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Dalam masyarakat luas menuju kepada hukum kekayaan sedangkan dalam pergaulan keluarga menuju kepada hukum keluarga.

Hukum Perdata merupakan hukum umum terhadap hukum dagang sebagai hukum khusus, artinya apa yang diatur dalam hukum perdata (BW) itu merupakan aturan-aturan umum, sedangkan apa yang diatur dalam hukum dagang itu merupakan aturan-aturan khusus, hanya mengenai hal-hal khusus. Aturan-aturan umum itu juga berlaku terhadap hal-hal yang khusus dengan mengingat : ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

Pemisahan BW dan KUHD bukanlah merupakan pembagian yang prinsip, tetapi hanya bersifat historis, yaitu setelah  :

1.   Kerajaan Romawi membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kodifikasi dari KAISAR JUSTINIANUS ( Corpus iuris Civilis ) dalam masyarakat lalu mengalami perkembangan-perkembangan baru dalam perdagangan. Kompleksitas masalah-masalah yang terjadi dalam lapangan perdagangan menuntut adanya pemisahan aturan atau kitab undang-undang tersendiri.

2.   Dikenal adanya golongan kaum dagang yang mempunyai aturan-aturan sendiri yang belum dikenal dalam corpus iuris civilis. Keadaan demikian dikenal juga di Perancis.

            Sementara itu kondisi dan perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum Romawi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh langsung dari pemerintahan Hindia Belanda. Namun kondisi masyarakat dan kebijakan politik dalam hukum perdata di Indonesia yang dikembangkan pemerintah Belanda tersebut, maka mengakibatkan terjadinya pluralisme atau kebhinnekaan dalam pelaksanaan hukum perdata di Indonesia.

Hukum Perdata bagi golongan pribumi ialah semua kaidah-kaidah hukum yang menguasai suatu peristiwa hukum perdata yang di dalamnya hanya tersangkut orang golongan pribumi. Sedangkan hukum yang berlakunya adalah hukum Adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang sejak dahulu di kalangan masyarakat. Hukum Adat ini sebagian besar masih bersifat tidak tertulis, tetapi hidup dan berkembang dalam perilaku dan tindakan masyarakat. Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 163 (3) IS mereka yang takluk pada peraturan-peraturan bagi golongan pribumi ialah :

1.   Mereka termasuk penghuni pribumi yang tidak pindah kelain golongan

2.   Mereka yang tadinya termasuk golongan lain, tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan pribumi.