Sejarah Hukum Perdata

Sejarah Hukum Perdata

 Sejarah Hukum Perdata

Sejarah Perkembangan hukum Perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan Ilmu Hukum di negara-negara Eropa lainnya, dalam arti perkembangan hukum perdata di indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda; Belanda,maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda. Sementara itu Belanda pernah dijajah oleh Perancis, maka secara otomatis apa yang terjadi dalam perkembangan hukum di negara Perancis amat berpengaruh dengan kebijakan hukum di negara Belanda. Sarjana-sarjana Perancis  banyak yang mempelajari hukumnya di negara Romawi, maka pengaruh hukum Romawi juga amat dominan.

            Menurut Kansil ( 1993 : 63 ), tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dalam pembuatan kodifikasi dipertahankan juga asas konkordasi, resikonya hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negeri Belanda pada tahun 1838, tetapi diadakan beberapa perkecualian agar dapat menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa.

            Adapun yang dimaksud dengan asas konkordasi adalah asas penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan pasal 131 ayat ( 2 ) I.S. yang berbunyi “ Untuk golongan bangsa Belanda untuk itu harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda. Hal ini menurut Kansil ( 1993 : 115 ) berarti  bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi selarasnya hukum kodifikasi di Indonesia dengan hukum kodifikasi di negeri Belanda adalah berdasarkan asas konkordasi.

Sumber pokok Hukum Perdata ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil     ( BW ) disingkat KUHS. KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda berlaku, maka Hukum Perdata berlaku di negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sedangkan dari Code Napoleon ini adalah Code Civil yang dalam penyusunannya mengambil karangan-karangan pengarang-pengarang bangsa Perancis tentang Hukum Romawi (Corpus Juris Civilis ) yang pada jaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Peraturan-peraturan yang belum ada pada jaman Romawi  tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce.

            Setelah pendudukan Perancis berakhir oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai Mr. J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumber sebagian besar “ Code Napoleon” dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno.

            Meskipun penyusunan sudah selesai sebelum 5 Juli 1830, tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu dikeluarkan:

1.   Burgerlijk Wetboek ( KUH Sipil )

2.   Wetboek van Koophandel ( KUH Dagang )

            Berdasarkan asas konkordasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan tanggal 30-4-1847 Staatsblad No.23 dan mulai berlaku 1 mei 1848 di Indoensia.

            Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masinh langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian sepanjang belum ada peraturan yang baru, maka segala jenis dan bentuk hukum yang ada yang merupakan peninggalan dari jaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku. Hal ini termasuk keberadaan Hukum Perdata. Hanya saja dalam pelaksanannya yang menyangkut keberlakuan hukum perdata ini disesuaikan dengan azas dan falsafah negara Pancasila, termasuk apabila telah lahir peraturan perundang-undangan yang baru, maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku. Contohnya masalah tanah yang telah ada Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, terutama yang mengenai Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,kecuali ketentuan-ketentuan yang mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulainya berlaku undang-undang ini;  begitu juga masalah Perkawinan yang telah ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

            Ketentuan lain adalah dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 yang menyatakan bebera pasal yang ada dalam KUH perdata dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun pasal-pasal tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

a.   Pasal 108 s.d. 110  tentang ketidakwenangan bertindak dari istri : konsekweinsinya suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Hal ini diperkuat oleh bunyi pasal 31 Undang-undang nomort 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri  adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;masing-masing pihak (suami isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum

b.   Pasal 284 ayat (3) tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari wanita Indonesia Asli konsekwensinya : Tidak menimbulkan putusnya hubungan hukum antara ibu dan anak; Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin ini, maka dia mendapatkan hak untukmewaris dari orang tuanya yang meninggal, misalnya kalau dia bersama-sama dengan golongan 1, dia akan mendapatkan bagian 1/3 nya, sedangkan bila dia bersama-sama dengan golongan 2, dia akan mendapatkan bagian ½ dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut.

c.   Pasal 1579 : yang menentukan bahwa dalam sewa menyewa barang, pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakainya sendiri barangnya. Konsekwensinya : boleh menghentikan, sekalipun demikian apabila si pemilik akan memakai kembali barang yang disewakannya tersebut, sementara si penyewa masih mempunyai hak,maka si pemilik harus memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada si penyewa sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga si penyewa tidak merasa dirugikan.

d.  Pasal 1682 yang mengharuskan penghibahan dengan akta notaris. Konsekwensinya tidak mengharuskan penghibahan melalui akte notaris, ini juga berarti bahwa apabila terjkadi proses hibah tidak perlu dilakukan melalui akte notaris, namun saksi-saksi sebagai bukti harus tetap ada.

e.   Pasal 1238 yang menentukan, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di depan hakim, jika didahului dengan penagihan tertulis. Konsekwensinya : tidak harus didahului dengan penagihan tertulis

f.    Pasal 1460 tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang ditentukan resiko ada pada pembeli. Konsekwensinya resiko ditanggung bersama, artinya baik si pembeli maupun si penjual sama menanggung resiko, bahkan bila terdapat cacat barang yang tersembunyi tidak tertutup kemungkinan resiko tersebut menjadi tanggung jawab si penjual seluruhnya. Sebaliknya bila terjadi kasus overmacht atau keadaan memaksa, resiko bisa menjadi tanggungan si pembeli seluruhnya.Jadi mengenai resiko dari perjanjian jual beli amat tergantung dari persetujuan bersama, kecuali hal-hal yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

g.   Pasal 1630 yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan. Konsekwensinya tidak ada diskriminasi dalam perburuhan.

Bagaimana kondisi atau keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini ? Keadaan Hukum Perdata di Indonesia dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada keseragaman ( Pluranisme ). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan tentang pembagian penduduk di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1.   WNI asli ( dahulu Bumi Putera ) berlaku Hukum Perdata Adat, yaitu keseluruhan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Namun ada beberapa pasal dalam KUH Perdata dan KUHD yang dinyatakan berlaku bagi WNI asli tersebut, yaitu :

a.   Pasal-pasal yang berhubungan dengan pembagian kerja lama, yaitu: pasal 1601 tentang : persetujuan-persetujuan untuk melakukan jasa-jasa yang diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus;1602 tentang kewajiban majikan dalam membayar upah pada buruh;1603 tentang kewajiban-kewajiban buruh. Selain itu ada juga pasal-pasal tentang perjanjian kerja baru yang khusus berlaku bagi golongan Eropa, yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam Titel 7 A Buku III BW ).

b.   Pasal-pasal tentang permainan dan pertauran ( perjudian ) yaitu pasal-pasal: 1788 ( Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan); 1789 ( Dalam ketentuan tersebut  di atas tidak termasuk permainan-permainan yang dapat dipergunakan untuk olah ragam, seperti main anggar lari cepat dsb); 1790 ( Tidaklah diperbolehkan untuk menyingkiri berlakunya ketentuan-ketentuan kedua pasal yang lalu dengan jalan perjumpaan utang ) dan 1791 ( Seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya sekali-sekali tak diperbolehkan menuntutnya kembali kecuali apabila dari pihaknya pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan ).

c.   Pasal-pasal dari KUHD tentang Hukum Laut

2.   WNI Keturunan Eropa berlaku Hukum Perdata Barat, termasuk WvK. Adapun yang dimaksud golongan Eropa menurut Soediman Kartohadiprodjo ( 1987:58) adalah :

a.   semua warga negara Nederland

b.   kesemuanya orang, tidak termasuk yang disebut (1) di atas yang berasal dari Eropa

c.   Kesemuanya warga negara Jepang

d.  Kesemuanya orang di luar 1 dan 2 yang hukum keluarganya sama dengan hukum Belanda

e.   Anak-anak dari 2 dan 3 yang lahir di Indonesia                                                                                                                     

2.   WNI Keturunan Timur Asung :

a.   Non Tionghoa : Berlaku Hukum Perdata yang ditetapkan berdasarkan Lembaran Negara 1925 nomor 556 yaitu yang memberlakukan sebagian dari BW dan WvK, yaitu bagian-bagian yang mengenai Hukum Harta Kekayaan dan Hukum Waris yang dengan surat wasiat. Yang lainnya berlaku Hukum Adatnya, yaitu menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia ialah Hukum Perdata Adat dari orang-orang Timur Asing yang tumbuh di Indonesia.

b.   Tionghoa : Diberlakukan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam LN 1925 nomor 557 yaitu berlaku seluruh Hukum Perdata (BW) dan WvK dengan pengecualian dan penambahan :

1)  Pengecualiannya : Pasal-pasal mengenai upacara perkawinan dan mengenai pencegahan (penahanan ) perkawinan dari BW tidak berlaku bagi mereka ,karena mereka tetap tunduk kepada hukum adatnya sendiri.

2)  Penambahannya : Peraturan-peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) dan Kongsi (badan perdagangan ). Lembaga adopsi ini menjadi sangat penting mengingat masayarakat Tionghoa menarik garis keturunan laki-laki, sementara dalam BW tidak diatur mengenai lembaga adopsi.

            Untuk mengurangi masalah pluralisme hukum perdata di Indonesia, Pemerintahan Kolonial Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan yang termuat dalam pasal 131 IS. Kebijakan ini dikenal dengan nama politik hukum  pemerintah Belanda yang lengkapnya berbunyi :

1.   Hukum Perdata dan dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana ) harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang dikodifisir ( asas kodifikasi )

2.   Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordasi )

3.   Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur asing (tionghoa,Arab dsb ) jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapat menggunakan peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa.

4.   Orang Indonesia asli dan Timur Asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (onderwepen).

5.   Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

            Dengan demikian jelaslah, bahwa pasal 131 IS memuat dasar politik hukum mengenai hukum perdata, hukum pidana serta hukum acara perdata dan pidana. Dalam ayat (2) pasal 131 IS disebut perkataan “ Europeanen” (sub a ) dan Indonesiers en Vreemde Oosterlingen ( sub. b ), dengan ketentuan nampak, bahwa IS dalam politik hukumnya tidak bersandar pada satu hukum, melainkan menentukan akan berlakunya lebih dari satu sistem hukum di Indonesia. Sistem Hukum untuk Europeanen “ dan sistem hukum untuk Indonesiers dan Vreemde Oosterlingen, yaitu yang menurut penjelasan pasal 131 ayat (1) dinyatakan, jikalau ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, dalam peraturan umum dan peraturan setempat, dalam aturan-aturan, peraturan polisi dan administrasi diadakan perbedaan antara golongan Eropah, golongan Pribumi dan Golongan Tmur Asing, maka kesemuanya ini dijalankan menurut aturan-aturan.

Selain melalui kebijakan politik hukum, juga dikenal adanya penundukkan diri. Penundukan Diri sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 nomor 12 ada 4 macam, yaitu :

1.   Penundukan diri pada seluruh Hukum Perdata Eropa

2.   Penundukan diri pada sebagian Hukum Perdata Eropa, yaitu hanya pada hukum kekayaan harta benda saja, seperti yang dinyatakan berlaku bagi golongan Timur Asing.

3.   Penundukan diri mengenai suatu perbuatan hukum tertentu

4.   Penundukan diri secara diam-diam.