Pemberlakuan BW pd penduduk Pribumi

 

Pemberlakuan BW pd penduduk Pribumi
• Pasal 131 I.S ayat 4 jo Stb.1917 no 12
• Penundukan diri secara suka rela kpd BW
• Tdp 4 macam:
1. Penundukan diri sepenuhnya
2. Penundukan diri sebagian
3. Penundukan diri utk perbuatan tertentu
4. Penundukan diri diam-diam (veronder stelde)

Orang dianggap menundukan diri secara diam-diam atau sukarela apabila melakukan tindakan hukum yang diatur dalam hukum perdata dan hukum dagang eropah, dimana hal ini tidak ada diatur dalam hukum mereka.

Contoh : menandatangani cek, karena hukum adat tidak ada aturan mengenai cek.

Nah kalo Singapore : karna menganut common Law, sistem hukum yg mereka pake dalam veronder stelde sangat mirip dengan aturan yang berlaku di banyak yurisdiksi civil law dan juga aturan yang termaktub di dalam Perjanjian Roma yang berlaku di Uni Eropa.

Aturan pilihan hukum dipertimbangkan oleh Komite Reformasi Hukum/Law Reform Committee dari Singapore Academy of Law (Reformasi Hukum Berkenaan Dengan Pilihan Hukum Di Dalam Perjanjian/Reform of the Law Concerning Choice of Law in Contract), yang merekomendasikan untuk tetap menggunakan common law. Sebagian besar masalah yang timbul dari perjanjian (dalam hal hukum internasional privat) diatur berdasarkan hukum yang sesuai dari perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian adalah sah secara formil apabila sah menurut hukum yang sesuai dari perjanjian atau hukum dimana perjanjian tersebut ditandatangani (PT Jaya Putra Kundur Indah v Guthrie Overseas Investments Pte Ltd [1996] SGHC 285).

Dasar yurisdiksi perdata dari pengadilan Singapura Kitab Undang-Undang Yudikatur Mahkamah Agung/Supreme Court of Judicature Act, Cap 322, 1999 Ed (dan ketentuan-ketentuan yang sesuai di dalam Undang-Undang Pengadilan Subordinasi/Subordinate Courts Act, Cap 321, 1999 Ed)
Yurisdiksi Teritorial

Pengadilan Singapura memiliki kewenangan terhadap pihak tergugat yang diberikan somasi ketika ia berada di Singapura, atau apabila ia setuju untuk tunduk pada yurisdiksi Singapura di dalam perjanjiannya dengan pihak penggugat dan juga setuju dengan cara penyampaian somasi di Singapura dan penyampaian somasi dilakukan sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang wisatawan yang singgah di Singapura dapat diberikan somasi ketika ia berada Singapura. Pihak tergugat dapat disomasi di Singapura apabila ia menyetujui bahwa pengadilan Singapura memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjiannya dengan pihak penggugat dan bahwa penyampaian somasi dapat dilakukan melalui agennya di Singapura, atau diposkan ke alamat tertentu di Singapura. Pengadilan Singapura juga memiliki kewenangan apabila di dalam proses perkara, pihak tergugat mengambil langkah yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia telah menerima yurisdiksi pengadilan; pihak tergugat dalam hal ini telah menundukkan diri pada yurisdiksi pengadilan.

Seketika setelah yurisdiksi pengadilan diterima dengan cara demikian, pihak tergugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menunda proses perkara dengan alasan bahwa pengadilan Singapura bukan merupakan forum yang natural untuk mengadili perkara. Sebagaimana halnya dalam proses perkara setempat, pihak tergugat juga dapat mengajukan permohonan agar gugatan ditolak dengan alasan bahwa terdapat penyalahgunaan yurisdiksi pengadilan karena gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tidak beralasan.

Yurisdiksi Ekstra-Teritorial

Apabila penyampaian somasi di Singapura tidak dimungkinkan, maka pihak penggugat dapat mengajukan permohonan ijin kepada pengadilan agar dapat menyampaikan somasi ke pihak tergugat di luar negara Singapura. Pengadilan dapat memberikan ijin tersebut apabila beberapa persyaratan terpenuhi.

Persyaratan-persyaratan yang paling utama adalah:
(1) bahwa terdapat perkara yang dasar argumentasinya kuat dimana telah terbukti adanya hubungan yang jelas antara perkara yang bersangkutan dengan negara Singapura – dalam banyak kasus, hal ini akan melibatkan hubungan antara fakta-fakta, hukum, pokok perselisihan atau para pihak, dengan negara Singapura – (lihat Order 11, Rules of Court, Cap 322 R5, 2004 Ed);
(2) pengadilan Singapura merupakan forum natural untuk menyelesaikan perselisihan; dan
(3) terdapat permasalahan serius yang harus diadili berdasarkan bobotnya. Misalnya, pihak penggugat dapat mencoba membuktikan hubungan dengan negara Singapura, dengan memperlihatkan bahwa perjanjian yang menjadi dasar gugatan dibuat di Singapura atau diatur berdasarkan hukum Singapura.