Sistematika Hukum Perdata

Sistematika  Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasikan di Indonesia pada tahun 1848 pada intinya mengatur hubungan hukum antara orang perorangan, baik mengenai kecakapan seseorang dalam lapangan hukum; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebendaan; mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perikatan dan hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa.

Sistematika atau isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada dan berlaku di Indonesia, ternyata bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang ada dan berlaku di negara lain tidaklah terlalu jauh berbeda. Hal ini dimungkinkan karena mengacu atau paling tidak mendapatkan pengaruh yang sama, yaitu dari hukum Romawi ( Code Civil ).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang ada dan berlaku di Indonesia  mempunyai sistematika yang terdiri dari  4 buku ( Buku-Titel-Bab-         ( Pasal-Ayat), yaitu :

            Buku I             Van Personen  ( mengenai orang )

            Buku II           Van Zaken ( mengenai Benda )

            Buku III          Van Verbinsissen ( mengenai Perikatan )

            Buku IV          Van Bevijs En Verjaring ( mengenai bukti dan kadaluarsa )

            Mengenai pembagian Hukum Perdata tersebut sudah barang tentu menimbulkan berbagaim komentar dan analisis dari para ahli ilmu Hukum, Kansil    ( 1993 : 119 ) merasakan, bahwa pembagian sistematika sebagaimana diatur dalam KUH Perdata tersebut kurang memuaskan, karena :

1.   Seharusnya KUH Perdata hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Privat Materiil. Dalam KUH Perdata terdapat tiga aturan mengenai Hukum Perdata Formil, yaitu :

a.   Ketentuan mengenai Hukum Pembuktian

b.   Ketentuan mengenai lewat waktu extinctief

c.   Ketentuan mengenai lewat waktu acquisitief

2.   KUH Perdata berasal dari BW yang berasaskan liberalisme dan individualisme, sehingga perlu dilakukan berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia

3.   Hukum waris bukan hanya bagian dari hukum benda, tetapi juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan

4.   Hukum Perdata lebih tepat dibagi menjadi 5 Buku, yaitu :

a.   Buku I tentang              : Ketentuan Umum

b.   Buku II tentang             : Perikatan

c.   Buku III tentang           : Kebendaan

d.  Buku IV tentang           : Kekeluargaan

e.   Buku V tentang             : Waris

Adapun hal-hal yang diatur dalam KUH perdata sebagaimana berlaku di Indonesia saat ini, ( kecuali beberapa bagian yang sudah dinyatakan tidak berlaku) adalah sebagai berikut :                                 

Buku Kesatu tentang Orang ( van persoon ) yang terdiri dari 18 bab, yaitu  mengatur  :

            I           tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan

            II         tentang akta-akta catatan sipil

            III        tentang tempat tinggal atau domisili

            IV        tentang perkawinan

V         tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami dan isteri

VI        tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan pengurusannya

VII      tentang perjanjian kawin

VIII  tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya

IX        tentang perpisahan harta kekayaan

X         tentang pembubaran perkawinan

XI        tentang perpisahan meja dan ranjang

XII      tentang kebapaan dan keturunan anak-anak

XIII     tentang kekeluargaan sedarah dan semenda

XIV     tentang kekuasaan orang tua

XVa    tentang menentukan,mengubah dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah

XV      kebelum-dewasaan dan perwalian

XVI     tentang beberapa perlunakan

XVII   tentang pengampuan

XVIII  tentang keadaan tak hadir

Buku kedua tentang Kebendaan ( van zaken ),yang terdiri dari 21 bab, yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

I           tentang kebendaan dan cara membeda-bedakannya

II         tentang kedudukan berkuasa (bezit) dan hak-hak yang timbul karenanya

III        tentang hak milik ( eigendoom )

IV        tentang hak dan kewajiban antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetanggaan

V         tentang kerja rodi

VI        tentang pengabdian pekarangan

VII      tentang hak numpang karang

VIII     tentang hak usaha ( erfpacht )

IX        tentang bunga tanah dan hasil se persepuluh

X         tentang hak pakai hasil

XI        tentang hak pakai dan hak mendiami

XII      tentang perwarisan karena kematian

XIII     tentang surat wasiat

XIV     tentang pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan

XV      tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan

XVI     tentang menerima dan menolak suatu warisan

XVII   tentang pemisahan harta peninggalan

XVIII  tentang harta peninggalan yang tak terurus

XIX     tentang piutang-piutang yang diistimewakan

XX      tentang gadai

XXI     tentang hipotik

Buku Ketiga tentang Perikatan ( van Verbintenis ) yang terdiri dari 18 bab, yaitu lengkapnya sebagai berikut :

I           tentang Perikatan-perikatan umumnya

II         tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan darikontrak atau persetujuan

III        tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang

IV        tentang hapusnya perikatan-perikatan

V         tentang jual-beli

VI        tentang tukar menukar

VII      tentang sewa-menyewa

VIII     tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan

IX        tentang persekutuan

X         tentang hibah

XI        tentang penitipan barang

XII      tentang pinjam-pakai

XIII     tentang pinjam-meminjam

XIV     tentang bunga tetap atau bunga abadi

XV      tentang persetujuan-persetujuan untung-untungan

XVI     tentang pemberian kuasa

XVII   tentang penanggungan

XVIII  tentang perdamaian

Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kadaluarsa ( van bewijs en verjaring ) yang terdiri dari 7 bab, selengkapnya adalah sebagai berikut :

I           tentang pembuktian pada umumnya

II         tentang pembuktian dengan tulisan

III        tentang pembuktian dengan saksi-saksi

IV        tentang persangkaan-persangkaan

V         tentang pengakuan

VI        tentang sumpah di muka Hakim

VII      tentang daluwarsa

Berdasarkan rincian materi yang termuat dalam KUH Perdata tersebut, maka agr tidak membingungkan berikut ini dikutipkan hal-hal yang pokok saja dari setiap Buku yang ada dalam KUH Perdata, yaitu :

Buku I tentang orang antara lain memuat :

a.   Subyek hukum atau hukum tentang orang

b.   Perkawinan dan hak suami isteri

c.   Kekayaan perkawinan

d.  Kekuasaan orang tua

e.   Perwalian dan Pengampuan

Buku II tentang benda yang memuat :

a.   Bezit

b.   Eigendom

c.   Opstal

d.  Erfpacht

e.   Hipotek

f.    Gadai

Buku III tentang perikatan yang memuat:

a.   Istilah perikatan pada umumnya

b.   Timbulnya perikatan

c.   Persetujuan-persetujuan tertentu, seperti :

1)  Jual beli

2)  Tukar menukar

3)  Sewa menyewa

4)  Perjanjian perburuhan

5)  Badan Usaha

6)  Borgtocht

7)  Perbuatan melanggar hukum

Buku IV tentang Pembuktian dan lewat waktu yang memuat :

a.   Macam-macam alat bukti, seperti :

1)  Surat

2)  Saksi

3)  Persangkaan

4)  Pengakuan

5)  Sumpah

b.   Lewat waktu

           

Sedangkan para ilmu hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kansil ( 1994 : 16-17 ) mengemukakan  sistematika Hukum Perdata sebagai berikut:

1.   Hukum tentang diri seseorang

Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum; peraturan-peraturan perihal kecakapanuntuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

2.   Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari hubungan kekeluargaan, yaitu:Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak,perwalian dan curatele.

3.   Hukum Kekayaan

     Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain.

4.   Hukum Warisaan

     Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benad atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal dunia.Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

            Berdasarkan sistematika sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata dan menurut para ahli ilmu hukum, ternyata Hukum Kekeluargaan yang di dalam KUH Perdata atau BW dimasukkan ke dalam Hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya tersebut.Sedangkan Hukum warisan dimasukkan ke dalam hukum tentang kebendaan, karena dianggap hukum warisan itu mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan oleh seseorang. Sementara itu perihal pembuktian dan lewat waktu sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan ke dalam KUH Perdata, yang pada asasnya mengatur hukum perdata materiil, tetapi pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum acara itu dapat dibagi dalam bagian materiil dan formil. Nah persoalan-persoalan yang mengenai alat-alat pembuktian dapat dimasukkan hukum acara materiil yang dapat diatur dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata materiil.

            Sekedar perbandingan mengenai sistematika Hukum Perdata, berikut ini dapat disajikan sistematika  yang ada dan berlaku di negara-negara lain, seperti Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis dan Jerman sebagaiman dikemukakan oleh Subekti ( 1990 : 9-10 ), yaitu :

1.   Perancis yang termuat dalam Code Civil, yang juga sebagai sumber dari BW menganut sistematika sebagai berikut :

            Buku I    : Hukum Perseorangan ( perkawinan, keluarga dan sebagainya )

          Buku II  : Tentang barang dan macam-macam kekayaan ( des biens et des differentes modifications de la propiete )

            Buku III : Tentang berbagai cara untuk memperoleh kekayaan ( des differentes manieres dont on acquiert la propiete ), yaitu : pewarisan, perjanjian (termasuk perjanjian perkawinan atau yang dalam bahasa Belanda dinamakan huwelijkese voorwaarden ),perbuatan melanggar hukum dan sebagainya, dan juga tentang gadai dan hipotik dan akhirnya tentang pembuktian

2.   Jerman yang dinamakan Burgerliches Gesetzbuch Jerman ( dari tahun 1896 ) terbagi atas.

            Buku I   : Bagian umum, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang orang,  tentang badan hukum, tentang penegrtian barang, tentang kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tentang perwakilan dalam hukum, tentang daluwarsa dan lain-lain.

            Buku II : Tentang hukum mengenai hutang-piutang, yang memuat hukum perjanjian.

            Buku III: Hukum Benda, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak milik dan hak-hak kebendaan lainnya

            Buku IV : Hukum Keluarga, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang perkawinan  yang dalam code civil Perancis digolongkan pada hukum perjanjian; tentang hubungan-hubungan kekeluargaan, kekuasaan orang tua,perwalian dan sebagainya.

            Buku V : Hukum waris, yang mengatur soalpewarisan pada umumnya dan perihal surat wasiat atau testament.

            Sementara itu Kansil ( 1993 : 135-136 ) mengemukakan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di negara Swis dan Yunani sebagai berikut :

1.   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swis “ Schwizeriches Zivilgesetzbuch” yang terdiri atas 5 bagian ( Kansil, 1993 :135 ), yaitu :

            Bagian I          : Hukum Orang pribadi

            Bagian II         : Hukum Kekeluargaan

            Bagian III       : Hukum Waris

            Bagian IV       : Hukum Kebendaan

Bagian V         : Hukum Perikatan

2.   Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yunani, yang terdiri dari 5 buku             ( Kansil,1993:136), yaitu :

            Buku I             : Asas-asas umum

            Buku II           : Hukum Perikatan

            Buku III          : Hukum Kebendaan

            Buku IV          : Hukum Kekeluargaan

            Buku V           : Hukum Waris

            Bila kita kaji kembali sejarah perkembangan Hukum Perdata sebagaimana diuraikan pada Kegiatan Belajar 1, jelaslah bahwa pada mulanya hukum perdata berasal dari hukum Romawi yang termuat dalam Corpus Juris Civilis yang terdiri dari 4 bagian sebagaimana dikemukakan oleh Kansil ( 1993 : 97 ), yaitu :

I.    Institutiones

Yaitu memuat segala sesuatu tentang pengertian (lembaga-lembaga) dalam Hukum Romawi dan dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang.

II. Pandecta

         Yaitu kumpulan pendapat-pendapat para ahli hukum bangsa Romawi yang termasyhur.

III. Codex

      Yaitu Himpunan undang-undang yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi.

IV. Novelles

     Yaitu himpunan tambahan-tambahan pada codex itu dengan pemberian penjelasan-penjelasan atau komentar.