Makalah Pengaturan Tindak Pidana Santet Kesimpulan BAB III

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Berdasrakan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1.      Latar belakang mengenai kriminalisasi tindak pidana santet ialah, pertama  pertimbangan meng-kriminalisasi-kan suatu perbuatan (khususnya yang berhubungan dengan masalah persantetan) ialah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan praktik persantetan itu termasuk perbuatan yang dipandang sangat tercela/membahayakan/merugikan kehidupan bermasyarakat atau tidak. Di zaman Majapahit dan dalam lingkungan masyarakat adat hal ini merupakan sebuah delik. Bahkan seperti yang dikemukakan di atas mengenai santet/tenung di masa Majapahit merupakan kejahatan yang berat yang pantas diancam dengan pidana mati. Keadaan sekarang memang tidak sama dengan masa lalu. Sehingga alasan itulah yang menjadi pertimbangan untuk meng-kriminalisasi-kan permasalaha tindak pidana santet ini.

Kedua, karena secara filosofi santet diakui dan dipercaya keberadaannya di masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.

2.      Pada hakikatnya ketiga sistem hukum ini sama-sama mempunyai aturan yang mengatur mengenai perumusan tindak pidana santet ini:

Untuk Indonesia sendiri tindak pidana santet diatur dalam RUU KUHP, walaupun kenyataannya demikian, tapi dalam RUU KUHP mengenai santet sendiri masih ada beberapa kekurangan, serta yang disayangkan para pembuat undang-undag/legislative sampai saat ini sudah hamper setengah abad belum saja merampungkan RUU KUHP yang sekarang masih terus digodog.

Untuk Papua New Guinea senidri sudah lama sekali mempunyai aturan mengenai tindak pidana sihir ini yaitu terdapat pada Bab 274 tentang Undang-Undang Sihir Tahun 1971. Serta jenis-jenis tindak pidana sihir ini pun sudah diatur. Indonesia sampai saat ini hanya mempunyai aturan yang berupa RUU saja.

Untuk Hukum Islam sendiri mengenai ketentuan tentang sihir ini merupakan hukum yang mengatur samapi ke detail-detailnya, elas hukum syariat Islam sebagai hukum Allah Yang Maha Kuasa sangat bisa mengatasi kejahatan santet, sihir, teluh, atau apapun namanya untuk melindungi keselamatan jiwa  dan menjaga ketertiban masyarakat.

B.     Saran

1.      Kepada pembuat undang-undang/legislative diharapkan segera merampungkan dan mengesahkan RUU KUHP ini, soalnya bagaimanapun juga RUU KUHP ini merupakan aturan umum yang mengatur segala sesuatu mengenai tindak pidana. Agar khususnya mengenai tindak pidana santet bisa dicegah dan ditanggulangi apabila aturannya sudah berlaku.

2.      Diharapkan juga kelemahan-kelamahan khsususnya dalam rumusan tindak pidana santet diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan.

3.      Lebih perlu lagi, seluruh pasal dalam RUU KUHP khususnya mengenai sihir, santet atau yang semisalnya distandarisasi oleh para ulama ahli syariah dengan hukum syariat Allah yang Maha Tahu cara mengatasi seluruh masalah manusia.

4.      Untuk anggota DPR ketika melakukan studi banding, maka menurut hemat penulis syariat hukum islam lah yang harus dijadikan studi banding, dalam hal ini studi banding ke Negara-negara yang sudah menggunakan syariat islam dalam aturan mengenai tindak pidananya, jangan studi banding ke Eropa, sehingga menghabiskan anggaran saja.

DAFTAR PUSTAKA

A.    Buku-buku

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1981.

B.     Internet

Rifqi, Bagaimana hukum santet dalam KUHP, http://rifqimediaagency.blogspot.com/2014/09/bagaimanakah-hukum-santet-dalam-kuhp.html.

Anonyme, “ Solusi Hukum Pada Praktek Perdukunan”, http://rustamcastello.blogspot.com/2012/10/solusi-hukum-pada praktekperdukunan.html.

Bahaya Laten Santet, http://surabaya.okezone.com/read/2013/04/17/524/792828/bahaya-laten-santet//

Soal Hap Sihir, http://samardi.wordpress.com/2013/06/05/soal-hap-sihir/.

Hukum Syariah tentang Santet Perlu Masuk KUHP, http://www.suara-islam.com/read/index/6963/Hukum-Syariah-tentang-Santet-Perlu-Masuk-KUHP