Makalah Kejahatan Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Internasional BAB II

BAB II

PEMBAHASAN

                                                                          

A.    Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kejahatan Berupa Pemerkosaan di Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia dan KUHP Di Indonesia.

Bassiouni telah menetapkan 22 jenis tindak pidana Internasonal (Internasional Crime). Kemudian Bassiouni mengkategorikan 7 jenis kejahatan sebagai kejahatan yang signifikan kedudukannya. Ketujuh jenis kejahatan Internasional ini adalah : [1]

a.       War crime (kejahatan perang);

b.      Unlawful use weapons (penyalahgunaan senjata api);

c.       Crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan);

d.      Genocide (kejahatan pembasmian etnis tertentu berdasarkan ras dan agama);

e.       Rasial diskriminasi dan apartheid;

f.        Slavery (perbudakan) dan related crimes (dan kejahatan yang berkaitan dengan perbuadadkan);

g.      Torture (penyiksaan).

Pemerkosaan diperhitungkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 5 (g) dari Statuta ICTY dan Pasal 3 (g) dari Statuta ICTR. Statuta Roma juga persis mendaftarkan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7 (g); meski demikian, Statuta Roma melangkah lebih jauh dan juga menyatakan bahwa perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan, serilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya dalam taraf yang sebanding juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan-pengadilan ad hoc  telah mengakui hal ini dan tindak kekerasan seksual lainnya dalam kategori “tindakan tidak manusiawi lainnya” dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemerkosaan menurut unsur-unsur ICC adalah sebagai berikut :

1.      Pelaku menginvasi tubuh seseorang dengan tindakan yang menghasilkan penetrasi, sedalam apa pun, pada bagian tubuh mana pun dari korban dengan organ seksual, atau dengan membuka anus atau alat kelamin korban dengan objek apapun atau bagian tubuh lain manapun.

2.      Invasi tersebut dilakukan dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan akan kekerasan, paksaan, penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap orang tersebut atau orang lainnya, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa, atau invasi dilakukan terhadap seseorang yang tidak mampu memebrikan persetujuan ikhlas.

3.      Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diarahkan pada penduduk sipil.

4.      Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan tindakan tersebut sebagai bagian dari serangan meluas atau  sistematis yang diarahkan pada penduduk sipil.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi suatu konvensi internasional mengenai kejahatan internasioanal, sebenarnya indonesia hanya mengadofsi beberapa kejahatan internasional di bawah kewenangan ICC. Misalnya indonesia mengadofsi tentang kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sebenarnya di adofsi dari pasal 5-6 Statuta Roma 1998 yang merupakan Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang hingga kini belum di ratifikasi oleh Indonesia. Dengan pengadofsian dan pencantumannya sebagai ketentuan suatu undang-undang, berarti substansi perjanjian internasional itu sudah secara langsung masuk menjadi bagian dari undang-undang nasional negara yang bersangkutan. Oleh karena itu secara sah sudah berlaku dan dengan demikian dapat diterapkan terhadap orang yang diduga telah melanggarnya.[2]

Dalam Pasal 7 dan 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :[3]

Pasal 7 : Pelanggaran HAM yang berat meliputi :

a.       kejahatan genosiada

b.      kejahatan terhadap kemanusiaan,

Pasal 9 : kejahatan terhadap  kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b  adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

a.       pembunuhan;

b.      pemusnahan;

c.       perbudakan;

d.      pengusiran atau  pemindahan penduduk secara paksa;

e.       perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f.         penyiksaan;

g.      perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h.      penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i.        penghilangan orang secara paksa;

j.        kejahatan apartheid.

Bassiouni berpendapat bahwa tindakan atau perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat bangsa-bangsa atau masyarakat Internasional atau “delicto jus gentium” dan memenuhi persyaratan bahwa tindak pidana dimaksud memerlukan penanganan internasioanal sehingga dengan demikian terhadap pelaku kejahatan dimaksud, setiap negara berhak dan berkewajiban untuk menangkap, menahan dan menuntut, serta mengadili pelaku kejahatan dimaksud dimana pun kejahatan itu dilakukan.[4]

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.[5]

Kemudian sanksi bagi pelaku pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah disebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.[6]

Dalam ketentuan Pasal 285 diatas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut : [7]

1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Memaksa seorang wanita      
3. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)

a)      Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau  kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.

b)      Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan iastrinya bersetubuh dengan dia.

c)      Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

B.     Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Pemerkosaan

Dalam hal perlindungan korban kejahatan pemerkosaan ini. Perlindungan korban berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil , di beberapa Negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berkut :[8]

1. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
2. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
3. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
4. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
5. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
6. Menempatkan kekerasan berbasis jender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
7. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis jender;
8. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

Baik dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Haks asasi manusia maupun di KUHP bentuk perlindungan yang diberika bagi korban kejahatan genosida maupun kejahatan kemanusiaan adalah sebagai berikut :

1.      Pemberian restitusi dan  kompensasi

2.      Konseling

3.      Pelayanan / bantuan medis

4.      Bantuan hukum

5.      Pemberian informasi

6.      Rehabilitasi

LANJUT BAB III
 

---

[1] Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika ADITAMA, Bandung, 2000, hlm. 47-48.

[2] I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, CV YRAMA WIDYA, Bandung, 2006, hlm. 86-87.

[3] Pasal 7 dan 9, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

[4] Romli Atmasasmita, Loc.Cit., hlm. 46.

[5] Pasal 40, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

[6] Pasal 285, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[7] http://misterkomay.wordpress.com/2012/01/11/52/

[8] http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/03/perlindungan-korban-perkosaan/