Resume kuliah Hukum acara pidana

Resume kuliah Hukum acara pidana

Hukum materiil : mogen, verbod, gebod

Hukum privat lebih dulu muncul karena pada awalnya, manusia belum mengenal hubungan antara negara dan manusia

Hukum acara pidana : UU no 8 tahun 1981

Sejarah hukum acara pidana / strafordering

1)      Jaman belanda / HIR

Anglosaxon : prosedural crime

Hukum acara pidana merupakan bagian dari sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana

Sistem pidana : sistem yang mencegah dan menanggulangi kejahatan = prof. mardjono

Mencegah : agar orang yang belum melakukan tindak pidana menjadi takut akan hukuman yang akan diberikan

Amerika : polisi adalah pembantu penuntut umum (indonesia yang menganut itu sebelum UU no 8 tahun 1981)

Sisi peradilan pidanan yang diharapkan oleh KUHAP adalah : sistem terpadu / terintegrasi dimana ada kerjasama antara polisi, jaksa, hakim, advokat, dll.

Tujuan hukum acara pidana : mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya kebenarn materiil

Azas terpenting dalam hukum acara pidana : legalitas

Cara berpikir di hukum acara pidna deduktif

Azas-azas dalam hukum acara pidana

1. penghormatan hak azasi manusia
2. tidak berlaku surut
3. peradilan cepat, sederhana dan ringan
4. praduga tidak bersalah
5. oportunitas = penuntut umum tidak menuntut
6. pengadilan terbuka untuk umum, kecuali yang berhubungan dengan undang-undang perlindungan anak
7. equality before the law
8. tersangka mendapat bantuan hukum di setiap tingkatan
9. inquitor dan akusator
10. hakim memeriksa secara lisan dan langsung

A. Peristiwa hukum

Jalur diketahui adanya tindak pidana (TP)

1. pengaduan (pasal 1 butir 24 KUHAP)
2. Laporan (pasal 1 butir 25 KUHAP)
3. tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHAP)
4. informasi khusus

B. Penyelidikan

Pengertian : pasal 1 butir 5 KUHAP

Kapan untuk memulai penyelidikan ?

Apa saja macam penyidikan ?

- penyelidik

1. KUHAP : POLRI (pasal 1 butir 4 jo pasal 4 KUHAP)

2. UU khusus lain :

1. korupsi : KPK, kejaksaan, polisi, Timtas KPK
2. TP kelautan dan perikanan : TNI AL, PNS Perikanan (UU nomor 31/2004 tentang perikanan)
3. TP imigrasi : PNS Imigrasi
4. Lingkungan : bipedal (UU no. 23/ 1997)
5. Money laundering : polisi melalui bahan PPATK(UU no. 15 /2002)
6. HAM : komnas HAM (UU no. 26/2006)
7. Pasar modal : bapepam
8. TP kehutanan : PNS kehutanan (UU no. 41/1999)

*diketahui adanya tindak pidana :

1. laporan

- pemberitahuan yang disamopaikan seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi periatiwa pidana (pasal 1 butir 24 KUHAP)

-          dilaporkan oleh semua orang yang mengalami, melihat, mendengar suatu peristiwa pidana

-          tidak dapat dicabut kembali

-          Merupakan delik umum

-          Bukan merupakan syarat untuk dilakukan proses penyidikan

2. Aduan

-          pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (pasal 1 butir 25 KUHP)

-          dilakukan oleh korban/calon korban/ pihak yang berkepentingan menurut undang-undang

-          dapat dicabut kembali

-          merupakan deelik aduan

-          merupakan syarat untuk dilakukan proses penyidikan

*Tertangkap tangan / apprehension in fraganto delicto :

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah beberapa saat dilakukan. Atau sesaat disesuaikan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya ( pasal 1 butir 19 KUHAP)

(jika sudah tertangkap tangan maka langsung masuk ke tahap penyidikan)

Syarat tertangkap tangan :

1)      sedang melakukan suatu tindak pidana

2)      segera setelah ia melakukan tindak pidana

PENYELIDIKAN

Tugas dan wewenang : pasal 5 KUHAP

1. karena kejujurannya :

1. menerima laporan/ pengaduan
2. mencari keterangan dan barang bukti
3. menyuruh berhenti, menanyakan dan memeriksa tanda pengenal

2. atas perintah penyelidik

1. melakukan upaya paksa
2. pemeriksaan dan penyitaan surat
3. mengambil sidik jari dan memotret

PENYIDIKAN

Pengertian : pasal 1 butir 2 KUHAP)

-          penyidik :

1. KUHAP (pasal 1 butir 1 juncto pasal 6 ayat 1)

1). Polri berpangkat minimal AIPDA

2). PPNS minimal golongan II B

      -Bea cukai

      -Imigrasi

      -Ditjen HAKI, dll.

b. UU khusus lain, al :

1) korupsi

2) TP HAM : kejaksaan

3) TP kelautan : TNI AL

- tugas dan wewenang : pasal 7 KUHAP

Penyidik PPNS tidak bole melakukan upaya paksa dalam melaksanakan penyidikan harus berkoordinasi dengan penyidik polri

Pejabat yang diatur oleh UU khusus lain berhak melakukan upaya paksa dan masuk hingga tahap penuntutan. Dalam hal ini kejaksaan juga boleh masuk sebagai penyidik. (normatifnya jaksa hanya ada di bagian (penuntutan)

-          Dari dalam penyelidikan belum ada tersangka, karena pada tahap ini baru mencari tahu ada atau tidak peristiwa pidana.

-          Tersangka, saksi, barang bukti baru ada dalam tahap penyidikan

-          Jika dalam proses penyidikan tidak dicantumkan tersangka, saksi atau barang bukti maka penyidikan dihentikan

1). Tidak cukup bukti

2). Bukan peristiwa pidana

3). Dihentikan demi hukum

PRA PENUNTUTAN

PENYIDIKAN

Tugas dan wewenang : pasal 7 KUHAP

1)      upaya paksa

1. penangkapan (pasal 16-19 KUHAP)
2. penahanan  (pasal 20-31 KUHAP)
3. penggeledehan (pasal 32-37 KUHAP)
4. penyitaan (pasal 38-46 KUHAP)
5. pemeriksaan surat ( pasal 47- 49 KUHAP)

2)      melakukan pemeriksaan – pemeriksaan seperti BAP :

macam – macam proses verbal :

a.       Van Verhoor

-          proses BAP dengan cara interogasi / tatap muka langsung/ mendengar keterangan tersangka / para tersangka atau calon tersangka, korban serta saksi – saksi.  Di kantor kepolisian

-          BAP diperiksa dan ditandatangani oleh penyidik dan yang diperiksa.

b.      Van bevinding

-          proses BAP oleh penyidik dengan cara atas inisiatif penyidik sendiri berdasarkan kewenangannya dengan mendatangi Tempat kejadian perkara tersebut

-          BAP diperiksa dan ditandatangani

-          Proses ini secara formil sudah merupakan alat bukti penuh

Tiap penyidikan dan penyelidikan boleh didampingi penasehat hukum, tapi pada proses penyidikan kuasa hukum hanya boleh melihat dan mendengar proses tersebut.

Jaminan dalam hukum adalah legal. Jaminan digunakan untuk mencari oranng yang bersangkutan bilamana kabur atau menghilangkan barang bukti. Besar jaminan berbeda-beda tergantung dengan gaya hidupnya. Bila kabur uang jaminan disimpan di pengadilan dan masuk ke kas Negara

PENUNTUTAN

Pra penuntutan

-          pengertian ( pasal 110 jo. 138 KUHAP)

-          penyerahan perkara terdakwa :

1. tahap 1 : BAP
2. tahap 2 BAP, tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Strategi dan teknik untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti

1)      metode spiral

disini teknik yang mengusut suatu tindak pidana dilakukan secara melingkar, yaitu : pengusutan dilakukan mulai dari titik awal terjadinya Tindak pidana yang kemudian melebar secara melingkar

2)      metode strip

disini polisi melakukan pengusutan tindak pidana dari 4 mata angina menuju suatu titik

3)      metode zone

pimpinan penyidik menerapkan area-area atau zone-zone sebagai area yang dianggap rawaqn terjadi tindak pidana dalam satu wilayah

4)      metode roda

penelusuran untuk mengejar tindak pidana dari wilayah tertentu kemudian mengejar secara menyebar ke berbagai tempat yang dianggap rawan

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

upaya paksa

-          dalam arti luas  : bab V KUHAP

fungsi upaya paksa : membantu tugas penyidik untuk memperoleh barang bukti dan alat bukti

filosofi upaya paksa : sangat melanggar HAM, sehingga penggunaan upaya paksa harus dihindari

jika memang terpaksa harus dilakukan maka pelaksanaannya harus due process of law

semakin banyak dilakukan upaya paksa maka semakin jelek proses peradilan pidana tersebut

upaya paksa, ketentuannya harus berdasarkan undang-undang, tidak boleh kepres, surat keterangan kepolisian, dll. Yang ada di bawah UU

PENANGKAPAN

-          definisi : pasal 1 butir 20 KUHAP

(pengekangan sementara waktu)

-          kompetensi  :

1. penyidik

2. penyidik pembantu

Lama penangkapan : 1 x 24 jam (pasal 19 ayat 1)

Berdasarkan pasal 1 butir 31 pengertian 1 hari adalah 24 jam

Namun, untuk teroris jangka waktunya adalah 7x 24 jam

Teroris, 1x24 jamnya dihitung sejak di tempat penahanan jadi, penangkapan itu melihat situasi dan kondisi

Syarat penangkapan : pasal 17 KUHAP

1.      diduga keras melakukan tindak pidana

2.      bukti permulaan yang cukup, tidak ada definisi yang jelas dalam KUHAP namun berdasarkan Surat keputusan Bersama (kepolisian, MA, kejaksaan)

a.       adanya laporan

b.      1 alat bukti

Tata cara : pasal 18 – 19 KUHAP

1.      surat tugas : surat dari penyidik kepada polisi untuk melakukan penangkapan

2.      surat perintah penangkapan

(Identitas yang ditangkap, alas an ditangkap, uraian singkat tindak pidana)

3.      tembusan surat perintah penangkapan

harus disampaikan ke keluarga atau orangtua

filosofi penangkapan

1. tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk penghukuman atau bertujuan untuk penghukuman, atau dalam penghukuman
2. kalaupun seseorang akhirnya ditahan, maka seluruh masa penahanan, harus ada kompensasi, dalam bentuk pengurangan pemidanaan atau kompensasi lainnya
3. tidak boleh dibenturkan dengan rasa keadilan
4. tidak boleh membahayakan kesehatan dan keselamatan tersangka dan terdakwa

definisi penahanan : pasal 1 butir 21 KUHAP

(penempatan di tempat tertentu) :  di rutan : untuk yang belum memiliki putusan yang berkekuatan  hukum tetap

Kompetensi : pasal 20 KUHAP

1. penyidik / penyidik pembantu atas perintah penyidik : pada tahap penyidikan
2. Penuntut umum : pada tahap penuntutan
3. Hakim : pada tahap persidangan

Syarat penahanan

1. syarat obyektif / syarat hukum : pasal 21 (1) jo (4) KUHAP

a. pasal 21 (1) KUHAP : diduga keras melakukan + bukti yang cukup ( alat bukti pasal 133 KUHAP)

b. pasal 21 (4) KUHAP :        a. ≥5 tahun

                                                b. < 5 tahun, tindak pidana tertentu

2. syarat subjektif / syarat kepentingan

- melarikan diri, merusak barang bukti mengulang tindak pidana

Tata cara : pasal 21 ayat (2) dan pasal 21 ayat (3) KUHAP

1)      memperlihatkan surat perintah penahanan / penetapan hak

2)      memberikan tembusan surat perintah penahanan

macam-macam penahanan : pasal 22 KUHAP

Rumah tahanan, tahanan rumah, dan tahanan kota

Penangguhan penahanan : pasal 31 KUHAP

Jaminan : PP 27/83

1)      jaminan uang : pasal 36 PP nomor 27 tahun 1983

2)      jaminan orang pasal 36 PP nomor 27 tahun 1983

jangka waktu penahanan

PASAL 24-29 KUHAP :

1. Penyidik Ps. 24 jo.29: (20+40+30+30)

2. PU Ps.25 jo. 29: (20+30+30+30)

3. Hakim PN Ps.26 jo. 29 (30+60+30+30)

4. Hakim PT Ps. 27 jo. 29 (=ibid=)

5. Hakim MA Ps. 28 jo. 29 (50+60+30+30)

KUHAP hanya mengenai swating : ditahan dulu baru ditangguhkan

Jaminan tergantung kesepakatan tersangka dengan penyidik /penuntut/hakim

Penggeledahan

Definisi : Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP              

Kewenangan : Penyidik (Pasal 32)    

Tata cara /prosedur: Ps. 33 KUHAP

1. Izin ketua pengadilan negeri  

2. dua Saksi jika  Disetujui Penghuni rmh

3. ditambah  ketua  RT dan RW jika tdk disetujui

4.  Berita Acara + Turunannya

Selain untuk mencari bukti, penggeledahan juga untuk mencocokkan TKP

Public offering : penggeledahan oleh security di tempat-tempat umum

Pada tingkat penyelidikan tidak boleh dilakukan upaya paksa dan penggeledahan

Pemeriksaan di tempat : langsung di TKP oleh Hakim

Pengecualian penggeledahan : pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 KUHAP

Jenis penggeledahan  : pasal 32 KUHAP

1. Penggeledahan Rumah

2. Penggeledahan Pakaian

3. Penggeledahan Badan

Jika dikhawatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, maka dapat dilakukan penggeledahan tanpa izin pengadilan negeri

Penyitaan

Definisi : Pasal 1 butir 16 KUHAP   

Kewenangan: Penyidik Pasal 38 (1)                                                                        

Tata Cara / Prosedur:

1.  Izin Ketua PN: Pasal 38 (1) KUHAP

      Pengecualian: Pasal 38 (2) KUHAP

2.   Benda yang dapat disita: Pasal 39 KUHAP

3.  Dalam hal Tertangkap Tangan: Ps.40, 41 KUHAP

Penyimpanan Benda Sitaan: Ps.44 (1)

  - RUPBASAN

Tanggung Jawab a/Benda Sitaan: Ps. 44 (2)

1)      Tanggung jawab Fisik Benda Sitaan

2)      Tanggung jawab yuridis 

Benda Sitaan yang Cepat Rusak: Pasal 45 KUHAP

1)      Tingkat Penyidikan dan Penuntutan

2)      Tingkat Persidangan: ijin hakim perkara

3)      Disaksikan oleh tersangka atau terdakwa

Pengembalian benda Sitaan: Ps.46 KUHAP

1)      Sebelum dan sesudah putusan dgn syarat2.

2)      Dikembalikan, dirampas, dimusnahkan, atau dipakai kembali untuk perkara lain

Upaya paksa

Upaya yang dilakukan oleh Negara yang tidak bisa dikumpulkan secara sukarela

-          komsep HAM baru ada pada abad ke-19 oleh john locke , padahal hukum acara pidana sudah ada jauh sebelum itu,

-          hukum acara pidana mengikuti konsep HAM

-          equal ef arms : keseimbangan dalam rangka pengawasan

-          Habeas Corpus: perlindungan terhadap seseorang dari tindakan kesewenang-wenangan negara (aparat penegak hukum)

-          Rechter Comissaris (Hakim Komisaris): hakim yang mendapat tugas untuk menerima, memeriksa, dan memberikan persetujuan atas permintaan upaya pakasa oleh aparat penegak hukum

Pra peradilan

-          praperadilan : wewenang penasehat hukum untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan (pasal 80 KUHAP) (pasal 77 KUHP)

untuk mencari kebenaran dan keadilan, jadi fungsi utama praperadilan adalah mengawasi secara horizontal

-          istilah pra peradilan adalah konsep yang disepakati antara aktivis HAM dengan pemerintah yang otoriter KUHAP dibuat sejak tahun 70-an ( masa soeharto), baru disahkan tahun 1981

-          HIR : ialah KUHAP sebelum KUHAP yang sekarang sebenarnya adalah bentuk penindasan terhadap pribumi dengan mengatasnamakan hukum

-          UU no. 14 tahun 1970 : paying terjadinya perubahan HIR, unsure-unsur pra peradilan, presumption of innocence dimasukkan, tapi ternyata hingga kini prakteknya masih kurang sesuai.

-          Pra peradilan jika dilihat dari kewenangannya tidak melakukan control

-          Penempatan penjelasan praperadilan di pasal 80 KUHAP tidaklah tepat seharusnya diletakkan di pasal 77 KUHAP

-          Peraturan selalu tidak bisa mengikuti masyarakat : karena masyarakat lebih dinamis

-          Praperadilan memeriksa :

1.      salah tangkap/ salah tahan

2.      permintaan oleh pihak ke – 3 karena adanya SKPP / SPPP

3.      ganti rugi karena adanya salah tangkap, salah tahan, SKPP/SPPP

-          prinsipnya praperadilan bisa diajukan sebelum siding perkara dilakukan karena pertimbangan tersebut, ppemeriksaan praperadilan merupakan pemeriksaan cepat dan singkat. Seandainya tersangka atau keluarganya mengajukan pra peradilan dimana si termohon (polisi)

-          berdomisili. Setelah praperadilan diajukan, 3 hari kemudian harus sudah dipilih hakim yang mengadili tujuh hari setelah siding dimulai, harus sudah ada keputusan.

-          Singkat : blitz court : contoh sidang tilang

-          Cepat : ancaman hukuman kurang dari 5 tahun dan pembuktian mudah

-          Praperadilan merupakan pengaduan cepat dengan hakim tunggal. Persilangan ini seolah-olah peradilan perdata di dalam pemeriksaan pra peradilan dimungkinkan para pihak untuk menghadirkan saksi ahli.

-          SPDP ( surat perintah dimulainya penyidikan)

-          Tertangkap tangan

-          Laporan polisi, masyarakat,

-          Kasus century

-          Banyak mengeluarkan L/C bodong (L/C nya asli tapi kontraknya tidak ada

-          Pada pra peradilan misbakhun mengajukan saksi ahli terkait dengan kasus pelaporan di akhir

-          Kasus bibit-chandra

-          Maksudnya aspek sosiologis dalam skpp ialah banyak terjadi perdebatan di masyarakat

-          Settlement out court:

-          Putusan praperadilan tidak bisa banding

-          Putusan pra peradilan bisa kasasi (menurut UU MA) : MA dapat menerima PK dan KASASI

-          KUHAP memakai sistam inquisitor

-          Aquisator: sistem menuduh : 80% dianggap salah : kedudukan pemeriksa lebih tinggi

-          Inquisitor sistem netral : kedudukan pemeriksa sama dengan yang diperiksa

-          Selama proses praperdilan persidangan perkara yang utama ditunda terlebih dahulu sampai keluar putusan praperadilan. Tapi orang yang ditahan tetap ditahan