UU KEWARGANEGARAAN RI No 62 / 1968

Secara garis besar uu kewarganegaraan KI No 62 / 1968 mengatur 3 yaitu

1.   Orang2 yang dianggap sebagai warga negara RI

2.   Pencegahan apatride pada anbak2 yang dilahirkan diwilayah RI

3.   Pencegahan terjadinya bipatride

Domosili

Yaitu negara / tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat dari pada kehidupan seseorang

Domisili di inggris memiliki 3 macam pengertian yaitu

1.   Domisili Of Origin

      Diperoleh seseorang pada waktu kelahiranya bagi anak yang sah domisili og originya adalah negara dimana ayahnya berdomisili pada saat ia dilahirkan sedangkan bagi anak tidak sah domisili ibunyalah yang menjadi domisili of originya

      Bila ayahnya memiliki domisili of choice maka yang merupakan domisili anak adalah domisili of choice anaknya tersebut

      Konsep domisili of origin yang dianut di inggris ini dalam hal memberlaku hukum bagi status personi

2.   Domisili Of Choice

      Ketiga syarat itu adalah

      a.   Kemampuan

      b.   Residence ( tempat kediaman )

      c.   Hasrat ( itikad ) / insention

Pribadi yang tidak mampu bersikap / bertindak dalam hukum tidak dapat memperoleh domisili of choise sendiri juga pribadi tersebut harus mempunyai tempat kediaman sehari hari pada suatu tempat tertentu.Disamping itu harus ada keinginanya untuk tetap tinggal pada tempat kediaman tersebut

Bagi negara2 eropa continental istilah domisili cukup memenuhi 2 syarat saja yaitu

a.   Adanya kemampuan

b.   dan tempat kediaman

Pengertian semacam ini di inggris diartikan sebagai Habitual Recidenci untuk mendapat meningkat menjadi domisili of choice masih perlu ditambahkan adanya keinginan untuk menetap ditempat yang baru di inggris dianut pula suatu ketentuan yang disebut dengan Doktrin Of Revival yang artinya

Bahwa bila seseorang melepaskan domisili semula tetapi tidak mendapatkan domisili lainya maka domisili of originyalah yang hidup kembali

3.   Domisili By Operation Of The Taw

      Domisili yang dimiliki oleh pribadi2 yang domisilinya tergantung pada domisili orang lain mereka ini adalah anak2 yang belum dewasa wanita yang bersuami & orang2 yang berada dibawah pengampuan

      Diinggris ada ketentuan bahwa

      a.   Setiap orang harus mempunyai domisili

      b.   Setiap orang hanya diperbolehkan mempunyai 1 domisili

a.     Penentuan domisili seseorang menurut HPI di inggris ditentukan oleh kaum inggris

Pribadi Hukum ( Badan Hukum )

Yaitu suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari angota2nya dianggap sebagai subjek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum mempunyai tanggung jawab & memiliki hak2 serta kewajiban2 seperti yang dimiliki oleh seseorang

Pribadi hukum ini memilki kekayaan tersendiri mempunyai pengurus / pengelola & dapat bertindak sendiri sebagai pihak didalam suatu perjanjian

Status Personil Pribadi Hukum

Sebagai suatu badan yang disamakan sebagai perseorangan pribadi hukumpun memiliki status personil yaitu

Hukum Yang Dipakai Untuk Menentukan

a.   ada / tidaknya status pribadi hukum .

b.   Kemampuan bertindak dalam hukum 

c.   Hukum yang mengatur organisasi intrn & hubungan2 hukum dengan pihak ketiga

d.   Cara2 perubahan dalam anggaran dasar

e.   Terhentinya pribadi hukum sebagai subjek hokum

Hukum Yang Berlaku Untuk Pribadi Hukum

Negara2 anglo section ( Common law = gabungan dari negara2 yang dijajah inggris ) mengangap bahwa hukum yang berlaku untuk pribadi hukum adalah hukum negara tempat pribadi hukum tersebut didirikan / dibentuk ( State Of  Incorporation ), sedangkan bagi negara2 eropa continental ( sistim civil law ) hukum yang berlaku untuk pribadi hukum di tentukan oleh hukum negara dimana pusat kegiatan menejemenya berada ( central of choice )

Kemampuan Bersikap / Bertindak

Batas2 kemampuan bersikap / bertindak dalam hukum & melakukan perbuatan hukum ditentukan didalam anggaran dasar badan hukum / pribadi hukum yang bersangkutan tindakan2 yang menyimpang / melampui apa yang tercantum didalam anggaran dasar tsb dapat mengakibatkan pembatalanya / batal demi hukum

Ketentuan Hukum Di Indonesia

Suatu badan hukum ( pribadi hukum ) yang akan melakukan kegiatan diwilayah Indonesia harus didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia & berkedudukan di Indonesia ketentuan seperti ini merupakan ketentuan gabungan antara teori I Coporation dengan teori Control Office

Hukum Harta Kekayaan

Harta kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang

Bila orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum maka harta kekayaan merupakan objek hukum, harta kekayaan itu secara garis besarnya meliputi

1.   Harta kekayaan materil ( harta / benda2 tetap & benda2 bergerak )

2.   Harta kekayaan immaterial ( hak )

3.   Perikatan ( perjanjian, perbuatan melanggar hukum )

Hukum Benda

Semenjak berkembangnya paham / teori / ajaran / doktrin / mazhab yang menganut teori statuta benda2 tetap yang termasuk dalam statuta realita tunduk kepada hukum ditempat / dimana letaknya benda2 tersebut ( lex rae sital ) pasal 17 B

Bagi benda bergerak semula berlaku asas mobilla seguntuur personam yaitu bahwa benda2 bergerak mengikuti status orang yang menguasinya, tetapi semenjak runtuhnya sistim feodalisme yang disusul dengan munculnya sistim kapitalisme yang kegiatan ekonomi & keuanganya sering melampaui batas kenegaraanya maka asa lex raesitas berlaku juga bagi benda2 bergerak maka dengan ini demikian hukum yang berlaku untuk harta kekayaan in materil adalah hukum benda bergerak ( berlaku hukum benda tetap )

Diinidonesia berdasarkan pasal 17 AB bagi benda2 tidak bergerak berlaku hukum dari tempat dimana benda2 itu terletak terhadap benda in materil juga berlaku hukum benda bergerak sama dengan di inggris

Hukum Perjanjian

Perjanjian Perdata Internasional

Adalah suatu perjanjian yang mengandung nilai ekonomis & mempunyai unsur2 asing

Unsur2 Asing Tsb Misalnya

-     Subjek Hukum

-     Objek yang diperjanjikan dipilihnya suatu hukum lain oleh kedua belah pihak yang keduanya sam2 tunduk dibawah suatu sistim hukum yang sama / dilaksanakanya perjanjian dinegara lain dari negara tempal dibuatnya perjanjian tersebut

Example

-     Seorang pedagang ( importir ) warga negara Indonesia mengadakan perjanjian dengan seorang warga negara jepang mengenai import barang2 elektronik dari jepang

-     Pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian peminjaman uang kepada pemerintah amerika serikat hukum yang dipakai………

Dalam suatu perjanjian perdata internasional terlebih dahulu harus dilihat apakah kedua belah pihak telah memilih suatu sistim hukum tertentu yang menguasai perjanjian tersebut dan pilihan hukum itu dapat

1.   Dilakukan secara tegas / nyata

      Caranya      : dengan menyatakanya dalam kata2 yang tercantum didalam perjanjian yang dibuat tersebut

2.   Dilakukan secara diam diam

      Pilihan hukum secara ini disimpulkan dari ketentuan2  fakta2 yang ada perjanjian tersebut

Bila ada pilihan hukum maka yang berlaku bagi perjanjian tersebut adalah hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang dimaksud

Namun demikian terhadap perkara hukum ini berlaku pembatasan2

1.   Tidak berlaku mengangu ketertiban umum

2.   Bila penguasa mengadakan peraturan khusus yang bersifat memaksa tentang apa yang diperjanjikan tersebut

      umpamanya adanya larangan import kendaraan bermotor dalam keadaan siap ke Indonesia

3.   Pilihan hukum ini hanya diperbolehkan dalam bidang hukum perjanjian dalam hal inipun ada pengecualian yaitu tidak diperbolehkan pilihan hukum dalam hal suatu perjanjian kerja

Pada umunya telah diterima suatu prinsip bahwa para pihak diperolehkan memilih hukum negara ketiga asalkan yang dipilih bukan merupakan hukum yang sama sekali tidak ada hubunganya dengan perjanjian yang bersangkutan

  Hukum Penyelewengan Data

Penyelewengan perdata mungkin timbul karena kesengajaan / hanya karena kelalaian apabila perbuatan seseorang mengakibatkan menimbulkan kerugian pada orang lain maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai penyelewengan perdata, penyelewengan perdata yang mempunyai unsur2 asing di inggris dibedakan 2 golongan yaitu

1.   PMH yang terjadi diluar inggris

2.   PMH yang terjadi diwilayah inggris

Terhadap PMH yang terjadi di inggris meskipun kedua bela pihak ( yang dirugikan & yang kerugian ) adalah orang asing selalu dipergunakan lex fori ( hukum yang mengadili perkara ) apabila PMH itu terjadi diluar inggris maka dimungkinkan untuk menerapkan hukum asing ( hukum dari pada terjadi & diadili )

  Berbagai Teori Tentang Hukum Yang Di Pergunakan

Ada 3 kemungkinan mengenai hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara tentang penyelewengan perdata.

1.   Hukum dari tempat terjadinya p[enyelewengan perdata

1.     hukum dari tempat dimana perbuatan tersebut diadili

2.     dipakai teori the profer law of the tort

yang menyatakan bahwa bilmana timbul pertentangan mengenai pemilihan lex loci/lex fori dalam mengadili PMH sebaiknya hakim memilih lex fori

Pemakaian lex loci delicti commisi memiliki kelemahan yaitu bilamana tempat dimulainya penyelewengan perdata ternyata berbeda dengan tempat timbulnya kerugian.

Contoh  :

Seorang warga negara Malaysia berwisata di hutan yang berbatasan dengan wilayah Thailand, secara tidak hati2 (sembrono) membuang puntung rokoknya yang menimbulkan kebakaran, api merembet dari hutan wilayah Malaysia ke hutan wilayah Thailand dan disana membakar beberapa buah mobil orang2 thailand yang sedang berwisata pula

Dalam menghadapi perkara tersebut diatas ada 3 kemungkinan cara penyelesaiannya  :

1.     dipergunakan hukum yang sesuai/relevan dengan peristiwa tersebut. Dalam hal ini pihak yang dirugikan dapat memilih hukum mana yang paling menguntungkan baginya. Cara penyelesaian seperti ini dipraktek kan di jerman.

2.     Dipergunakan hukum dari negara dimana perbuatan itu dimulai (yang menimbulkan kerugian). Pendapat seperti diatas di praktekkan di beberapa negara eropah continental.

3.     Dipergunakan hukum dari negara dimana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian (negara tempat terjadinya kerugian) ketentuan seperti di atas dipraktekkan di Amerika.

Walaupun memiliki kelemahan teori lex fori delicti ini tetap berguna dalam hal tergugat dan penggugat sama kewarganegaraannya

Pemakaian dari The Profer law of the troth adalah sebagai contoh kasus

Bablock versus Jacson

1.     Suami istri wiliam jacson pada suatu akhir minggu piknik ke Canada dengan mempergunakan mobilnya, yang bernomor New york, diasuransikan di New york dan garansinya di New york.

2.     ikut menumpang dalam mobil itu Miss Georgia Bablock, mereka ini semuanya adalah penduduk New york. Diontario terjadi kecelakaan dan Miss Bablock luka berat

3.     beberapa waktu kemudian Miss Bablock menuntut Jacson melalui negara bagian New York unuk mendapatkan ganti rugi

4.     berdasarkan ketentuan di Ontario seorang yang menumpang gratis tidak berhak menuntut ganti rugi bila terjadi kecelakaan tetapi ketentuan seperti tersebut tidak terdapat di New york.

Keputusan/kesimpulan

Dipergunakan hukum New york (lex fori) karena kepentingan New york lebih erat hubungan dari pada Ontario karena penggugat, tergugat, no mobil, asuransi mobil dan jaminan semuanya mempunyai hubungan yang nyata dengan new york (sesuai cara ni 1 penyelesaiannya)

HUKUM KELUARGA

Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Selanjutnya dalam penjelasan UU tersebut diuraikan bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan Internasional

Adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur2 asing. Unsur2 asing tersebut dapat berupa  :

1.   salah seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya.

2.   kedua mempelai berkewarganegaraan yang sama tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain

3.   gabungan dari keduannya

Asas perkawinan

Pada dasarnya terdapat 2 asas perkawinan yaitu  :

1.   Monogami

2.   Poligami

Menurut sistim HPI Inggris. Seorang pribadi/seseorang yang berdomisili di negara yang menganut asas monogamy secara hukum tidak akan dapat melakukan perkawinan poligami secara sah.

Hukum yang mengatur perkawinan internasional

Diindonesia sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan internasional diatur melalui stablat No 158/1998 yang disebut sebagai peraturan perkawinan campuran/GHR.

Yang diatur melalui GHR adalah perkawinan antara orang2 yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda. Dengan demikian GHR tidak hanya berlaku untuk perkawinan internasional saja tetapi berlaku juga untuk perkawinan antar golongan

Perkawinan y6ang diatur dalam GHR adalah  :

1.   Perkawinan antar sesama WNI yang tunduk pada hukum adat yang berbeda baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun dari luar negeri.

2.   Perkawinan sesama WNI antara seorang wanita yang tunduk pada hukum adat dengan pria yang tunduk pada BW atau sebaliknya, baik perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia maupun luar negeri.

3.   Perkawinan sesama WNI yang berbeda agama baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun luar negeri

4.   Perkawinan seorang WNI dengan seorang WNA yang dilangsungkan di Indonesia maupun di Luar negeri

5.   Perkawinan antara sesama WNA yang tunduk pada hukum yang berbeda dan dilangsungkan di Indonesia

Dari berbagai jenis perkawinan tersebut diatas yang termasuk sebagai perkawinan Internasional adalah perkawinan2 yang dilangsungkan di luar negeri, perkawinan antara seorang WNI dengan seorang WNA dan perkawinan antara WNA yang dilangsungkan di Indonesia.

Ketentuan2 terpenting dalam GHR adalah  :

1.   Formalitas perkawinan dilangsungkan menurut hukum si suami, dengan syarat hal ini disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam masyarakat yang mengakui persamaan hak maka persetujuan kedua belah pihak perkawinan dapat juga dilangsungkan menurut hukum istri.

2.   Untuk perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia. Formalitas dilangsungkan perkawinan dilakukan sesuai dengan bentuk menurut hukum yang berlaku di tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut (pasal 10).

3.   seorang istri dalam perkawinan campuran selalu mengikuti kedudukan hukum suaminya, baik dalam hukum publik maupun perdata (pasal 2 GHR). Dilihat dari sudut emansipasi ketentuan ini kurang menghargai wanita karena dalam perkawinan wanita akan selalu mengikuti kedudukan suaminya. Untuk menutupi hal ini UU no 62 tahun 1998  tentang kewarganegaraan telah menetapkan bahwa bagi seorang wanita yang menikah dengan pria yang berbeda kewarganegaraan kepada si wanita diberi kesempatan utnuk tetap mempertahankan kewarganegaraannya sendiri, baik wanita itu WNI atau WNA.

4.   Perbedaan agama, golongan raktyat, ataupun keturunan (ras) tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghalang2i suatu perkawinan Pasal 7 sub 2 GHR.

Semenjak berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa berdasarkan Pasal 66 dari UU yang dimaksud. Segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan tersebut, maka mengenai perkawinan Internasional yang dilakukan di Indonesia yang salah seorang mempelainya WNI harus tunduk pada UU No 1 tahun 1974. Pasal 57 UU tersebut menyatakan bahwa yang di maksud dengan perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antara dua orang Indonesia, yang masing2 tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dari salah satu pihak WNA dan salah satu pihak WNI.

Untuk Formalitas

Dalam melangsungkan perkawinan campuran diatur dalam pasal 59 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU perkawinan ini.

Untuk materinya

Ditetapkan pada pasal 60 yaitu perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat2 perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing2 pihak telah dipenuhi.

Perkawinan antara 2 orang WNI/ seorang WNI dengan seorang WNA yang dilangsungkan di luar Indonesia diatur oleh pasal 56 yang menyatakan perkawinan tersebut sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan2 UU No 1 tahun 1974

Di Inggris syarat suatu perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum dari domisili para mempelai. Mengenai pengertian domisili menurut para sarjana Inggris terbagi 2 yaitu  :

1.   Domisili Pihak suami waktu perkawinan dilangsungkan

2.   tempat yang dipilih oleh kedua mempelai untuk berdomisili segera setelah perkawinan mereka.

Sedangkan untuk formalitas berlangsungnya perkawinan berlaku hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan lex loci celebration).

Di USA dan negara2 amerika latin hukum yang berlaku bagi suatu perkawinan baik mengenai formalitas maupun untuk syarat Materinya adalah hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut

Disebagian besar negara2 eropah continental syarat materil suatu perkawinan ditentukan oleh hukum nasional masing2 pihak, (pasal 16 AB) sedangkan formalitas dilangsungkan perkawinan mengikuti kaidah locus rebit atum (pasal 18 AB)

ADOPSI

Adopsi diartikansebagai suatu tindakan untuk menciptakan hubungan keturunan buatan tanpa hubungan keturunan biologis, sehingga hubungan antara sang anak (adoptandus) dan orang tua (adoptan) harus dianggap sebagai pertalian darah.

Fungsi adopsi

Ada 2 pendapat yaitu  :

1.   Pendapat kuno

Adopsi itu berfungsi untuk malanjutkan atau menjamin kelanjutan keturunan keluarga yang mengangkat (adoptan)

2.   Pendapat modern

      fungsi adopsi untuk melindungi kesejahteraan anak

pendapat2 lain

1.   Burahim esde

      untuk kebahagian batin orang tua yang mengangkat

2.   Pendapat lain

      adalah penggabungan dari 3 pendapat diatas

Macam2 adopsi

Secara garis besar adopsi dapat dibagi atas 2 bagian ayitu  :

1.     Adoptio Plena

Adalah adopsi yang sempurna yang berakibat hubungan sang anak dengan orang tua biologisnya putus sama sekali (ini yang haram bagi umat islam)

2.   Adoptio Minus Plena

      adalah adopsi yang bertujuan untuk pemeliharaan dan pendidikan sang anak, disini hubungan anak dengan orang tua biologisnya masih tetap ada.

Syarat2 adopsi

Syarat metrial untuk adopsi ada beberapa macam dan tidak sama satu negara dengan negara lainnya, syarat2 itu antara lain  :

1.     adoptan harus telah mempunyai usia tertentu

adoptandus harus mempunyai usia tertentu, dengan selisih umur antara adoptan dan adoptandus di tentukan.

2.     harus ada persetujuan dari pihak wali adoptandus.

3.     larangan adopsi bagi adoptan yang sudah punya anak

4.     larangan adopsi bagi adoptan yang sudah mengadopsi anak lain.

5.     larangan adopsi terhadap pihak yang berlainan ras dan warna kulit