PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HUKUM ACARA PTUN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara hukum acara peradilan tata usaha Negara dengan hukum acara perdata.

A.    Persamaan antara Hukum Acara Pengadilan TUN dengan Hukum Acara Perdata.

1.      Pengajuan gugatan

Pengajuan gugatan menurut hukum acara PTUN diatur dalam apasal 54 UU PTUN, sedangkan menurut hukum acara perdata diatur dalam pasal 118 HIR.

Hukum acara TUN maupun Hukum acara perdata sama-sama menganut asas bahwa gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal tergugat.

2.      Isi Gugatan

Isi gugatan pada pokoknya harus memuat, pertama, identitas para pihak (penggugat dan tergugat), kedua dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau yang lebih dikenal dengan sebutan fundamentum petendi atau posita (atau dasar tuntutan yag biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang  kejadian-kejadian atau peristiwanya dan bagian yang menguraikan tentang  kejadian-kejadian atau peristiwanya dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya), ketiga, petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim.

3.      Pendaftaran perkara

Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang baik secara kompetensi absolut maupun relatif. Dalam mengajukan gugatan, penggugat diwajibkan membayar uang muka biaya perkara. Uang muka biaya perkara ini meliputi biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak, biaya taksi, biaya administrasi kepaniteraan, yang semuanya akan di perhitungkan kemudian setelah perkara diputus.

Selain itu kepada penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, dibuka kemungkinan untuk mengajuakan permohonan berperkara tanpa biaya. Permohonan tersebut diajukan bersamaan pada saat mengajukan gugatan yang di sertai dengan surat keterngan tidak mampu dari kepala desa atau lurah setempat.

4.      Penetapan Hari Sidang

Setelah surat gugatan di daftarkan dalam buku daftar perkara dan telah dianggap cukup lengkap, pengadilan menentukan hari dan jam siding di pengadilan. Dalam menentukan hari sidang ini, hakim harus mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan.

5.      Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak dilakukan setelah gugatan dianggap sempurna dan sudah di catat.

Dalam hukum acara TUN, jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 (enam) hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus di periksa dengan acara cepat.

6.      Pemberian Kuasa

Apabila di kehendaki, para pihak dapat diwakili atau didampingi oleh seorang kuasa atau beberapa orang kuasa. Pemberian kuasa ini dapat dilakukan sebelum atau selama perkara diperiksa. Pemberian surat kuasa yang dilakukan sebelum perkara diperiksa harus secara tertulis dengan membuat surat kuasa khusus. Dengan pemberian suarat kuasa ini, si penerima kuasa bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan jalannya pemeriksaan perkara untuk dan atas nama si pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa yang dilakukan di persidangan bisa dilakukan secara lisan.

7.      Hakim Majelis

Pemeriksaan perkara dalam hukum acara PTUN dan hukum acara perdata dilakukan dengan hakim majelis (tiga orang hakim), yang terdiri atas satu orang bertindak selaku hakim ketua dan dua orang lagi bertindak selaku hakim anggota. Namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk menempuh prosedur pemeriksaan dengan hakim tunggal (unus judex). Dalam hukum acara TUN hal ini dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat (pasal 99 ayat 1).

8.      Persidangan terbuka untuk umum

Dengan demikian setiap orang dapat untuk hadir dan mendengarkan jalannya pemeriksaan perkara tersebut. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.

9.      Mendengar Kedua Belah Pihak

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Dengan demikian ketentuan pasal ini mengandung asas kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, dan kedua belah pihak didengar dengan adil. Hakim tidak diperkenankan hanya mendengarkan atau memperhatikan keterangan salah satu pihak saja.

10.  Pencabutan dan perubahan Guagatan.

Penggugat sewaktu-waktu dapat mencabut gugatannya, sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan, maka akan dikabulkan oleh hakim, apabila mendapat persetujuan tergugat.

11.  Hak Ingkar

Untuk menjaga obyektivitas dan keadilan dari putusan hakim, maka hakim atau panitera  wajib mengundurkan diri, apabila diantara  para hakim, antara hakim dan panitera, antara hakim atau panitera dengan salah satu pihak yang berperkara mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri  meskipun telah bercerai, atau juga hakim atu panitera mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketanya.

12.  Pengikut sertaan pihak ketiga.

Pada dasarnya di dalam suatu sengketa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu penggugat sebagai pihak yang mengatakan gugatan dan pihak tergugat sebagai pihak yang digugat oleh penggugat. Namun, ada kemungkinan selama pemeriksaan perkara berjalan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk sebagai pihak ketiga yang membela kepentingannya.

13.  Pembuktian

Beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, hanya Karena yang mengajukan gugatan adalah penggugat, maka penggugatlah yang mendapat kesempatan pertama untuk membuktikanya. Sedangkan kewajiban tergugat untuk membuktikan adalah dalam rangka membantah bukti yang diajukan oleh penggugat dengan mengajukan bukti yang lebih kuat. Yang di buktikan pada dasarnya dalah peristiwanya bukanhukumnya, karena hakim dianggap tahu tentang hukumnya.

14.  Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan setelah adanya putusan. Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang pelaksanaanya dilakukan atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama.