Makalah tindak pidana pasar modal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (finansial market), di samping pasar uang (money market) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (investor), pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya ke berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.

Berdasarkan pengalaman di masa lalu, pasar modal ibarat lazimnya suatu pasar selalu akan mengalami pasang surut, yang ditunjukkan dengan tanda-tanda bullish atau bearish, sehingga karenanya dalam hal berinvestasi tiada satu investasi tanpa resiko, seperti adanya informasi yang menyesatkan, kejahatan yang bersifat penipuan atau kekurangan dalam transaksi perdagangan bursa efek dan sebagainya.

Di negara manapun, perkembangan pasar modal tidak terlepas dari tindak kejahatan. Secara internasional, kasus-kasus kejahatan di bidang pasar modal bermodus tidak jauh berbeda. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 bertujuan agar adanya penegakan hukum dalam rangka menciptakan pasar modal yang tangguh, modern, efisien, dan teratur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam makalah ini seperti:

1. Bagaimana tindak pidana pasar modal jika dikaitkan dengan tindak pidana ekonomi?

2. Apa saja faktor pendorong munculnya tindak pidana pasar modal?

3. Hal-hal bagaimanakah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pasar modal?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pasar modal dikaitkan dengan tindak pidana ekonomi.

2. Untuk mengetahui faktor pendorong munculnya tindak pidana pasar modal.

3. Untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pasar modal.

D. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat memiliki nilai kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan keilmuan (teoritis), melalui penelitian ini dapat diperoleh informasi yang terkait dengan cara-cara penanggulangan tindak pidana di bidang pasar modal.

Bagi kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para penegak hukum dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana di bidang pasar modal.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimanayang telah diancamkan

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut denganstrafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.[1]

Pengertian Pasar Modal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan bursa efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat berharga.[2]

Pasar modal (capital market) mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan pengguna dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle-term instrument). Kedua belah pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menhyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menhyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.[3]

Objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek, yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995). Meskipun efek terdiri atas berbagai macam surat berharga, tetapi 2 (dua) instrument utama di pasar modal adalah saham dan obligasi.[4]

Fungsi Pasar Modal

Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut:

Sebagai sarana penambah modal bagi usaha
Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah.
Sebagai sarana pemerataan pendapatan
Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan.
Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi
Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat.
Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja
Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.
Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara
Setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara.
Sebagai indikator perekonomian negara
Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.[5]

Pengertian Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal

Tindak pidana di bidang Pasar Modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Tindak Pidana Pasar Modal merupakan aktifitasnya (tindak pidananya) terkait langsung dalam ruang lingkup definisi Pasar Modal Pasal 1 angka 13 Undang-undang Pasar Modal.[6]

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pasar Modal dikaitkan dengan Tindak Pidana Ekonomi

Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Pemerintah Indonesia melalui Bapepam berupaya keras untuk mengatasi dan mencegah kejahatan di bidang pasar modal dengan berbagai cara, antara lain dengan menertibkan dan membina pelaku pasar modal sebagai tindakan preventif, dan menuntaskan kejahatan di bidang pasar modal sebagai tindakan represif. Tugas yang diemban Bapepam sangat berat, oleh karena itu Bapepam diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan, sampai meneruskan penuntutan kepada kejaksaan atas dugaan terjadinya kejahatan. Untuk kasus pelanggaran, Bapepam memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, penyidikan, sampai pemberian sanksi administratif.
Pedoman melakukan kegiatan di bidang pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 sebagai Undang-Undang. Undang-Undang Darurat tersebut diganti karena materinya sangat sumir dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan pasar modal dewasa ini.

Persoalan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, antara lain: kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, serta kelemahan peraturan. Bapepam berkewajiban untuk selalu melakukan penelaahan hukum yang menyangkut perlindungan dan penegakan hukum yang semakin penting. Dikatakan penting karena, lembaga pasar modal merupakan lembaga kepercayaan, yaitu sebagai lembaga perantara (intermediary) yang menghubungkan kepentingan pemakai dana dan para pemilik dana. Dengan demikian perangkat perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi penegakan hukum di dalam memberi jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana dibidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selain menetapkan jenis-jenis tindak pidana dibidang pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga menetapkan sanksi pidana denda dan penjara/kurungan bagi para pelaku dengan jumlah atau waktu yang bervariasi. Tindak pidana dibidang pasar modal memiliki karekteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi obyek adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tidak mengandalkan kemampuan fisik, tetapi kemampuan untuk memahami dan membaca situasi pasar untuk kepentingan pribadi. Pembuktian tindak pidana pasar modal juga sangat sulit, namun akibat yang ditimbulkan dapat fatal dan luas. Jenis-jenis tindak pidana yang dikenal dibidang pasar modal, antara lain:

1. Penipuan

Penipuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 90 huruf c, adalah: membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Larangan tersebut ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, bahkan turut serta melakukan penipuan pun tak lepas dari jerat pasal ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan, disebutkan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

(1) Melawan hukum;

(2) Memakai nama palsu atau martabat palsu;

(3) Tipu muslihat;

(4) Rangkaian kebohongan;

(5) Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Terkait dengan pengertian KUHP tentang penipuan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun diluar bursa atas efek emiten atau perusahaan publik. Mengenai pengertian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa hal tersebut termasuk membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material.

2. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 91 adalah, tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Otoritas pasar modal mengantisipasi setiap pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal modal dan teknologi atau sarana yang kemungkinan bisa melakukan penggambaran sedemikian rupa sehingga pasar memahami dan merespon gambaran tersebut sebagai suatu hal yang benar. Beberapa pola manipulasi pasar, antara lain:

(1) Menyebarkan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek (false information). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, pasar merespon kemudian harga efeknya jatuh tajam di bursa;

(2) Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap (misinformation). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten B tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten B termasuk yang diambil alih oleh pemerintah. Harga efek di pasar modal sangat sensitif terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak dengan efek tersebut. Informasi merupakan pedoman pokok para pemodal untuk mengambil keputusan terhadap suatu efek. Jika informasi tersebut tidak dilindungi oleh hukum sebagai informasi yang benar, bagaimana kegiatan perdaganyan pasar modal bisa berjalan? Informasi yang dihembuskan oleh pihak tertentu dapat menimbulkan dampak pada pasar, akibatnya harga efek bisa naik atau turun. Begitu telah ada konfirmasi bahwa informasi itu benar, maka gejolak pasar akan berhenti dan berjalan normal kembali.

Transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu adalah transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual/beli efek pada harga tertentu dimana pihak tertentu telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran jual/beli efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Motif dari manipulasi pasar antara lain untuk meningkatkan, menurunkan, atau mempertahankan harga efek. Dalam praktik perdagangan efek internasional dikenal beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar, yaitu:

Marking the Close adalah, merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari berikutnya.
Painting the tape adalah, kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau memiliki keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Pada dasarnya painting the tape mirip dengan marking the close, namun dapat dilakukan setiap saat.
Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi, atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga yang wajar. Pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan ini untuk kepentingan pribadi melalui tindakan manipulasi pasar.

Cornering the market adalah, membeli efek dalam jumlah yang besar sehingga dapat menguasai atau menyudutkan pasar. Praktiknya dapat dilakukan dengan short selling, yaitu menjual efek dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Hal ini dapat dilakukan karena bursa efek menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ke-3 setelah transaksi). Jika penjual gagal menyerahkan efek pada T+3, maka yang bersangkutan harus membeli efek tersebut di pasar tunai yang biasanya lebih mahal dari harga di pasar regular. Pelaku dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan melakukan cornering the market, yaitu membeli dalam jumlah besar efek tertentu dan menahannya sehingga akan banyak penjual yang mengalami gagal serah efek dan terpaksa membeli di pasar tunai yang sudah dikuasai oleh pelaku.
Pools merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor dimana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Manager dari pools tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuansi jual-beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut.
Wash Sales

Order beli dan jual antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek. Manipulasi tersebut dilakukan dengan maksud bahwa mereka membuat gambaran dari aktivitas pasar dimana tidak terjadi penjualan atau pembelian yang sesungguhnya.

Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Pelaku perdagangan orang dalam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pihak pertama yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga pihak yang berada dalam fiduciary position, dan pihak kedua yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (disebut juga tippees).

Pihak yang termasuk golongan pertama, antara lain: komisaris, direktur, pegawai, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesi atau hubungan usahanya dengan emiten memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.

Kemungkinan terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam. Selain itu dapat pula dideteksi dari adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum diumumkanya informasi material kepada publik terkait dengan terjadinya peningkatan atau penurunan perdagangan yang tidak wajar. Perdagangan orang dalam memiliki beberapa unsur, antara lain:

a. Adanya perdagangan efek;

b. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan;

c. Adanya inside information;

d. Informasi itu belum diungkap dan dibuka untuk umum;

e. Perdagangan dimotivasi oleh informasi itu;

f. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Kasus perdagangan orang dalam diidentikkan dengan kasus pencurian, bedanya bila pada pencurian konvensional yang menjadi obyek adalah materi milik orang lain, maka pada perdagangan orang dalam obyek pencurian tetap milik orang lain tapi dengan menggunakan informasi yang seharusnya milik umum, sehingga pelaku memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pada pencurian konvensional yang menderita kerugian adalah pihak pemilik barang, sedangkan pada kasus perdagangan orang dalam, yang menderita kerugian begitu banyak dan luas, mulai dari lawan transaksi hingga kepada pudarnya kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal. Kalau kredibilitas pudar, maka kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal juga akan pudar.

B. Faktor Pendorong Munculnya Tindak Pidana Pasar Modal

Pada saat ini, banyak tindak pidana dan kejahatan yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. Dengan mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja.

Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

a. Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku di bidang pasar modal ini dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.

b. Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya tindak pidana di bidang pasar modal. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.

c. Faktor ketiga adalah mengenai Bapepam, dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kedudukan kepada Bapepam sebagai lembaga yang “banci” dan “ambivalensi”. Disatu pihak pundak Bapepam dibebankan tugas yang luar biasa besar, tetapi dipihak lain kedudukannya secara lembaga birokrasi justru sangat kecil, yakni hanya salah satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan. Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Demikian kata UU Pasar Modal Pasal 3 ayat (2) inilah salah satu penyebab Bapepam dalam menjalankan tugasnya sering ragu-ragu dan tidak tuntas.

C. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal

a. Pencegahan Tindak Pidana Pasar Modal

Upaya pencegahan tindak pidana pasar modal dapat berupa :

1. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment)

2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on crime and punishment mass media).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan , maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan ini dimana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan.

Dalam hal ini sebenarnya perlu ketegasan dan kejelasan mengenai praktis operasional. Praktis operasional yang di maksud adalah tindakan preventif dan represif harus ada di dalamnya. Selain itu dalam hal pencegahan secara preventif juga dilakukan oleh Bapepam yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan.[7]

b. Penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (penal) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat “Represive” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (Law Enforcement).

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng dalam melakukan law enforcement dari kaidah hukum pasar modal.

Salah satu kelebihan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah pengenaan sanksi dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Seperti juga tindak pidana secara umum yang berdasarkan kepada KUH Pidana maka Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Vide Pasal 103 sampai 120, juga mengkategorikan tindak pidana ke dalam dua bagian, yaitu tindakan pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Mengenai ketentuan sanksi administratif diatur dalam Pasal 102 UU Nomor 8 Tahun 1995 sedangkan mengenai ketentuan pidana diatur dalam Bab XV UU Nomor 8 Tahun 1995.[8] Selain itu dalam hal pencegahan secara represif juga dilakukan oleh Bapepam yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi.[9]

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pencegahan Tindak Pidana Pasar Modal dapat berupa pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment) dan dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on crime and punishment mass media). Selain itu dalam hal pencegahan secara preventif juga dilakukan oleh Bapepam yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat “Represive” (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Mengenai ketentuan sanksi administratif diatur dalam Pasal 102 UU Nomor 8 Tahun 1995 sedangkan mengenai ketentuan pidana diatur dalam Bab XV UU Nomor 8 Tahun 1995. Selain itu dalam hal pencegahan secara represif juga dilakukan oleh Bapepam yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi.

B. SARAN

Dalam hal ini pemerintah harus berani mengambil langkah untuk menjadikan Bapepam sebagai lembaga independent non departemental yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi nya Bapepam tidak lagi ragu dan dapat menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan kejahatan di bidang pasar modal sampai tuntas.