BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN PERJANJIAN JUAL BELI

A. Mengenai Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Rumusan mengenai pengertian perjanjian atau persetujuan ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Pasal 1313, yaitu :

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Selain perumusan tentang pengertian perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata tersebut, beberapa Sarjana Hukum yang memberikan pengertian terhadap isitilah perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :

Menurut Prof. R. Subekti

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”[11].

Menurut Wirjono Prodjodikoro

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”[12].

Menurut Hofmann

“Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu”[13].

Menurut R. Syahrani

“Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu”[14].

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung dari jenis persetujuannya.

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan contoh sebagai berikut :

A menjual rumah kepada B dengan harga yang telah ditentukan dan B menyetujuinya untuk membayar harga tersebut, dengan kesepakatan itu maka timbul suatu perikatan antara A dengan B yang menimbulkan :

a. Kewajiban pada A untuk menyerahkan rumahnya dan pada B atas penyerahan rumah tersebut.

b. Hak pada A untuk menerima pembayaran dan kewajiban pada B untuk membayar pada A.

Jadi suatu perjanjian adalah merupakan suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Yang mana hubungan hukum tersebut harus berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan.

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Ad.a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak dalam perjanjian yaitu, manusia atau badan hukum telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan yang mana akhirnya akan terbentuk suatu pertemuan kehendak, para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan, persetujuan mana yang dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam[15].

Dalam hukum perjanjian adanya suatu azas yang dinamakan azas konsensualitas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Istilah ini berasal dari bahasa latin yaitu Consensus yang berarti sepakat, maksud dari kata sepakat disini adalah bahwa pada azasnya perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya, itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Azas konsensualitas bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan karena hal ini sudah semestinya, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti kedua belah pihak sudah setuju atau sepakat mengenai suatu hal[16].

Untuk menentukan telah terjadinya kata “sepakat” ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu :[17]

Uitings theorie (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari puhak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penermaan.
Verzend theorie (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si penawar.
Onvangs theorie (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai di alamat penawar.
Vernemings theorie (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.

Sebagian besar dari perjanjian-perjanjian ini selalu bersumber pada kata sepakat, yaitu suatu “persetujuan” antara kedua belah pihak. Dari peristiwa tersebut akan menimbulkan suatu peristiwa hubungan hukum diantara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dan kedua belah pihak telah terikat oleh isi perjanjian yang dibuatnya. Adapun bentuk dari perjanjian itu bisa tertulis dan secara lisan yang berisi suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan.

Ad. b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Adapun yang dimaksud dengan kecakapan disini adalah bahwa subjek dalam suatu perjanjian harus sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan sandiri menurut ketentuan hukum. Cakap merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu[18].

Selanjutnya dalam Pasal 1330 KUH Perdata, ada beberapa golongan orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum, yaitu :

a. Orang-orang yang belum dewasa

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin.

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.

c. Orang-orang perempuan

Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa para pihak di dalam perjanjian tersebut diharuskan :

Mampu untuk melakukan perbuatan hukum
Mampu melakukan perjanjian yang hendak dibuatnya

Dengan demikian, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya, bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya[19].

Ad. c. Adanya Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Kemudian dalam Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tak bisa dijadikan objek perjanjian (selanjutnya lihat Pasal 521, 522, 523 KUH Perdata).

Hal-hal tersebut sangat perlu diperhatikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, karena untuk dapat menentukan atau menetapkan kewajiban si berhutang (debitur) apabila terjadi suatu perselisihan. Yang menjadi objek daripada suatu perjanjian tidak selalu harus sudah ada pada saat perjanjian, akan tetapi bisa juga belum ada.

Ad. d. Adanya Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Jadi yang dimaksud dengan sebab dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Akhirnya Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum[20].

Lebih lanjut R. Subekti, menggolongkan 4 (keempat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :[21]

Syarat subjektif, yaitu untuk dua syarat yang pertama, krena kedua syarat itu mengenai subjek daripada perjanjian.
Syarat objektif, yaitu untuk dua syarat yang terahkir, kerena kedua syarat itu mengenai objek daripada perjanjian.

Untuk sahnya suatu perjanjian syarat-syarat tersebut di atas harus dipenuhi, apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan kalau syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidakpernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur / bagian-bagian perjanjian adalah :[22]

a. Unsur Essentialia

Yaitu bagian-bagian daripada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak akan mungkin ada, maksudnya unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian. Misalnya harga adalah essentialia atau inti bagi perjanjian jual beli, identitas para pihak serta kesepakatan.

b. Unsur Naturalia

Yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peratutan yang bersifat mengatur, maksudnya unsure yang telah ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian tersebut. Misalnya adanya itikad baik, serta jaminan tidak ada cacad tersembunyi dalam suatu barang.

c. Unsur Accidentalia

Yaitu bagian-bagain yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangganya.

4. Macam-Macam Perjanjian

Adapun macam-macam perjanjian yang dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum adalah :[23]

a. Perjanjian Obligatoir yaitu : suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada para pihak, sehingga dengan perjanjian ini baru menimbulkan perikatan. Misalnya pada perjanjian jual beli, maka dengan sahnya perjanjian jual beli belum menyebabkan beralihnya benda atau barang yang dijual itu tetapi baru akan menimbulkan perikatan yaitu bahwa pihak pembeli diwajibkan membayar harganya untuk beralihnya barang tersebut secara nyata harus ada penyerahan baik yuridis maupun nyata.

Yang termasuk perjanjian obligatoir, yaitu :

1) Perjanjian sepihak dan timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Misalnya jual beli, sewa menyewa.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

2) Perjanjian cuma-cuma dan atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara cuma-cuma.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan keduanya saling berhubungan. Misalnya jual beli, sewa menyewa.

3) Perjanjian Konsensual, Riil, dan Formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dengan kata sepakat.

Perjanjian riil adalah perjanjian selain diharuskan adanya kata sepakat juga diikuti dengan penyerahan barang, misalnya penitipan barang.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu , seperti harus dibuat dengan akta notaris, misalnya pendirian PT.

4) Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang pengaturannya telah diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak disebutkan dan tidak diatur dalam dalam KUH Perdata, dimana terdapatnya asas kebebasan berkontrak.

b. Perjanjian-perjanjian lainnya, yaitu :

1) Perjanjian Leberatoir

Adalah perbuatan hukum yang atas dasar sepakat para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada.

2) Perjanjian kebendaan

Adalah perjanjian yang diatur dalam Buku II KUH Perdata yang merupakan perjanjian untuk menyerahkan benda atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan.

3) Perjanjian pembuktian

Adalah para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat pembuktian yang akan mereka gunakan dalam suatu proses.

5. Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup

Dalam KUH Perdata dikenal ada 2 sistem, yaitu :

a. Sistem Tertutup

b. Sistem Terbuka

Ad. a. Sistem Tertutup

Sistem tertutup terdapat pada Buku II yaitu untuk hukum benda yang sifatnya memaksa, artinya bahwa macam-macam hak atas benda terbatas, yakni terbatas pada apa yang hanya disebutkan dalam Buku II KUH Perdata dan peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas benda yang bersifat memaksa dengan perkataan lain bahwa para pihak tidak diperkenankan untuk mengadakan hak-hak dan peraturan-peraturan yang lain untuk suatu benda, selain yang telah ditetapkan dalam Buku II KUH Perdata tersebut.

Ad. b. Sistem Terbuka

Sistem terbuka ini terdapat dalam Buku III KUH Perdata yang sifatnya mengatur, artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang berisi mengenai apa saja, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Dalam sistem ini disebut juga asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan syarat tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (optional law) yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan apabila para pihak menghendaki ketentuan sendiri mengenai kepentingannya, selama kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan tidak mengganggu ketertiban umum, maka perbuatan para pihak itu sah menurut hukum, sebaliknya apabila para pihak itu tidak mengatur sendiri dalam kepentingannya itu, berarti para pihak tersebut tunduk pada undang-undang[24].

6. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya suatu persetujuan harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya suatu perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada persetujuan jual beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Hanya jika semua perikatan-perikatan daripada persetujuan telah hapus seluruhnya, maka persetujuannyapun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya persetujuan sebagai akibat daripada hapusnya perikatan-perikatannya[25].

Sebaliknya hapusnya suatu persetujuan dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat daripada pembatalan berdasarkan wanprestasi yaitu Pasal 1266 KUH Perdata, maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat juga terjadi bahwa persetujuan berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri persetujuan, persetujuan sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa atas sewa yang dinikmati tidak menjadi hapus karenanya[26].

Jadi suatu persetujuan dapat hapus atau berakhir, karena :[27]

Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu.
Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan.
Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus. Misalnya salah satu pihak meninggal, maka persetujuan menjadi hapus:

- persetujuan kerja (Pasal 1603 j JUH Perdata)

- persetujuan pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata)

Suatu pernyataan penghentian perjanjian atau opzegging. Pernyataan ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun oleh salah satu pihak. Pernyataan ini hanya ada dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja.
Perjanjian atau persetujuan hapus karena adanya keputusan hakim.
Apabila tujuan perjanjian telah tercapai, yaitu semua kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya perikatan dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 1381, adalah :

1) Karena pembayaran

2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

3) Karena pembaharuan utang

4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi

5) Karena percampuran utang

6) Karena pembebasan utang

7) Karena musnahnya barang yang terutang

8) Karena kebatalan dan pembatalan

9) Karena berlakunya syarat batal

10) Karena lewat waktu (daluwarsa).

B. Mengenai Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli yang diatur dalam Bab V Buku III KUH Perdata tentang perjanjian, memberikan definisi mengenai jual beli yang tertera dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu :

“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari definisi yang diberikan oleh Pasal 1457 KUH Perdata tersebut, perjanjian jual beli membebankan 2 kewajiban, yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan baranganya yang dijual kepada pembeli.

2. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Selain definisi perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUH Perdata tersebut, ternyata ahli Sarjana Hukum memberikan pendapat mengenai pengertian jual beli, yaitu :

v Prof. R. Subekti

“Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”[28].

Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi, yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “levering” secara yuridis. Mengenai perkataan harga yang tertera dalam pasal tersebut, meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang namun sudah semestinya bahwa harga ini harus berupa sejumlah uang.

Dari perkataan jual beli dapat dilihat adanya perbuatan dari satu pihak dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Dari kedua perbuatan tersebut dapat diketahui bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “koop en verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoopt” (menjual) sedang yang lainnya “koopt” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya “sale” saja yang berarti “penjualan” (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan “vente” yang juga berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “kauf” yang berarti “pembelian”[29].

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai panenan yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu[30].

Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh (Pasal 1463 KUH Perdata). Dengan demikian maka jual beli mengenai sebuah lemari es, meskipun barang dan harga yang sudah disetujui, baru jadi kalau barangnya sudah dicoba dan memuaskan[31].

Jadi dapat disimpulkan pada hakekatnya jual beli itu merupakan suatu persesuaian kehendak yang bertimbal balik antara penjual dan pembeli mengenai harga dan barang.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

A. Subjek Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur[32].

Dalam jual beli yang menjadi kreditur adalah pembeli dan yang menjadi debitur adalah penjual. Ini tidak tidak benar karena hanya menggambarkan sepihak saja, sedangkan jual beli adalah perjanjian timbal balik, baik penjual maupun pembeli sesuai dengan teori dan praktek hukum terdiri dari, yaitu :[33]

1. Individu sebagai persoon atau manusia tertentu;

a. Natuurlijke persoon atau manusia tertenntu.

Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, tidak lemah pikirannya, tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian. Apabila anak belum dewasa, orang tua aatau wali dari anak tersebut yang harus bertindak.

b. Rechts persoon atau badan hukum.

Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, dapat berupa kooperasi dan yayasan. Kooperasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum dilahirkan oleh suatu pernyataan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, yayasan bertindak pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

3. Persoon yang dapat diganti.

Mengenai persoon kreditur yang dapat diganti, berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian,sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru. Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “aan order” atau perjanjian atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian “aan tonder” atau perjanjian atas nama .

B. Objek Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa objek perjanjian jual beli adalah benda (zaak) atau menurut istilah lain merupakan suatu kebendaan dan hanya benda yang berada dalam perdagangan (Pasal 1332 KUH Perdata).

Menurut Pasal 499 KUH Perdata kebendaan ialah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, berarti bahwa yang menjadi objek jual beli tidak hanya barang-barang yang berwujud saja, tetapi juga benda-benda tak berwujud, misalnya suatu hak piutang, saham, perusahaan dagang atau dengan kata lain segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan. Berdasarkan pasal tersebut, pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi object eigendom (hak milik). Penggolongan benda berdasarkan pasal tersebut dapat dibedakan menjadi benda berwujud dan tidak berwujud.

Menurut Prof. Riduan Syahrani, dalam sistem KUH Perdata benda dapat dibedakan sebagai berikut :[34]

A. Benda bergerak dan benda tak bergerak

Benda tak bergerak dapat dilihat menurut sifatnya, tujuan pemakaiannya, dan menurut penetapan undang-undang. Benda tak bergerak menurut sifatnya dibagi menjadi 3 macam yaitu tanah, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar secara bercabang, dan segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan diatas tanah itu yaitu karena tertanam dan terpaku. Benda tak bergerak menurut tujuan pemakaiannya misalnya mesin-mesin dalam kolam, pada suatu perkebunan, dan barang reruntuhan dari suatu bangunan. Benda tak bergerak menurut penetapan undang-undang antara lain hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak, kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik keatas. Benda bergerak ada 2 golongan yaitu benda yang menurut sifatnya dan benda menurut penetapan undang-undang. Benda bergerak menurut sifatnya dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat yang lain. Benda bergerak menurut penetapan undang-undang adalah sgala hak atas benda bergerak.

B. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada

Benda yang dapat musnah terletak pada kemusnahannya, misalnya barang-barang makanan dan minuman baru memebri manfaat bagi kesehatan. Benda yang tetap ada adalah benda-benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu menjadi musnah, tetapi akan memberi manfaat bagi sipemakai.

C. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti

Mengenai benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti diatu secara tegas dalam Pasal 1694 KUH Perdata pengembalian barang oleh yang dititipi harus in natura artinya tidak boleh diganti dengan benda yang lain.

D. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tak dapat dibagi

Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat dari benda itu sendiri, misalnya beras, gula. Sedangkan benda yang tidak dapat diganti adalah benda yang apabila wujudnya dibagi mengakibatkan hilangnya hakikat dari benda itu, misalnya kuda, sapi.

E. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tak diperdagangkan

Benda yang diperdagangkan adalah benda-benda yang dapat dijadikan objek (pokok) suatu perjanjian. sedangkan benda yang tak diperdagangkan adalah benda-benda yang tak dapat dijadikan sebagai objek suatu perjanjian

Hukum benda yang termuat dalam Buku II KUH Perdata tersebut diatas adalah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan benda. Hubungan tersebut akan menimbulkan hak atas benda atau hak kebendaan, yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Hak kebendaan itu bersifat mutlak yang berarti bahwa hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga[35].

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

A. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak-hak penjual adalah :

1. Hak untuk menyatakan batal demi hukum

Berdasarkan Pasal 1518 KUH Perdata perjanjian jual beli barang dagangan dan barang perabot rumah yang tidak diambil oleh pembeli dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu kepada pihak pembeli.

2. Menurut Pasal 1478 KUH Perdata, penjual berhak untuk tidak menyerahkan barang yang dijualnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengijinkan penundaan pembayaran kepadanya. Inilah tangkisan yang disebut dengan “execptio non adempleti contractus” adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru oleh karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya[36].

Kewajiban-Kewajiban Penjual

Menurut Pasal 1474 KUH Perdata ada 2 (dua) kewajiban utama bagi penjual, yaitu :

3. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

4. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi.

Ad. 1. Kewajiban menyerahkan hak milik

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

KUH Perdata mengenal adanya 3 (tiga) macam barang dalam hal penyerahan hak milik, yaitu :[37]

A. Untuk barang bergerak

Dilakukan dengan penyerahan nyata atau penyerahan kekuasaan atas barang itu, dalam Pasal 612 KUH perdata yang berbunyi :

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”.

“Penyerahan tak perlu dilalakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.

B. Untuk barang tetap (tak bergerak)

Dilakukan dengan Akta Notaris atau dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”. Dalam Pasal 616 KUH Perdata, menyebutkan bahwa :

“Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUH Perdata”.

Pasal 620 KUH Perdata berbunyi :

“Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada dan dengan membukukannya dalam register”.

C. Untuk barang tak bertubuh

Penyerahan piutang atas nama dan hak lainnya dengan akta notaries atau akta dibawah tangan (cessie) yang harus diberitahukan kepada debitur, atau secara tertulis distujui dan diakuinya (sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata).

Dalam dunia perdagangan penyerahan piutang dilakukan secara praktis, yaitu : penyerahan piutang atas tunjuk atau atas bawa (aan toonder) dilakukan dengan penyerahan nyata, dan penyerahan piutang atas perintah (aan order) dilakukan dengan endosement.

Ad. 2. Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacad tersembunyi

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi daripada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan di lever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu pihak[38].

Bahwa dalam perjanjian jual beli, penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun ada pembatasannya, yaitu :[39]

a. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentanng apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatannya yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal (sesuai Pasal 1494 KUH Perdata).

b. Si penjual dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung ruginya (Pasal 1495 KUH Perdata).

Jika hal tersebut tidak ada diperjanjikan, si pembeli berhak untuk menuntut kembali dari si penjual :

1. Pengembalian uang harga pembelian

2. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan

3. Biaya yang dikeuarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal

4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli.

Apabila si penjual mengetahui adanya cacad tersembunyi yang tidak ia beritahukan kepada pembeli, maka berdasarkan Pasal 1508 KUH Perdata, ia wajib untuk :

1. Mengembalikan uang harga pembelian

2. Mengembalikan hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan

3. Mengganti segala biaya kerugian dan bunganya kepada pembeli.

B. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak-hak Pembeli

Dalam suatu perjanjian jual beli, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipikul untuk memenuhi suatu prestasi perjanjian. Hak pembeli adalah :

Menurut Pasal 1514 KUH Perdata menyebutkan bahwa : jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

Jadi, hak-hak dari si pembeli adalah :

1. Untuk menerima barang yang dibelinya dari penjual

2. Untuk mendapat jaminan dari penjual mengenai kenikmatan tenteram dan damai dan tidak adanya cacad tersembunyi.

Kewajiban-kewajiban Pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian, harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Adapun kewajiban-kewajiban dari pembeli adalah :[40]

1. Membayar harga barang yang dibelinya pada waktu dan ditempat menurut perjanjian jual beli (Pasal 1513), bila mana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 KUH Perdata pembayaran dilakukan ditempat dan pada saat penyerahan barang.

2. Membayar bunga dari harga pembelian bilamana barang yang dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya, akan tetapi belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli (Pasal 1515 KUH Perdata).

4. Beralihnya Kepemilikan dalam Jual Beli

mengenai penggolongan atas benda yang paling penting menurut hukum perdata di Indonesia, adalah penggolongan atas benda yang bergerak dan tak bergerak, juga dikenal dengan adanya pengalihan atas benda bergerak dan tak bergerak. Perbedaan-perbedaan pokok antara benda bergerak dan tak bergerak adalah sebagai berikut :[41]

a. Mengenai hak bezit, berdasarkan Pasal 1977 Ayat (1) KUH Perdata menetukan barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Jadi bezitter dari benda bergerak adalah eigenaar dari benda tersebut.

b. Mengenai pembebanan (bezwaring) terhadap benda bergerak harus dilakukan pand/gadai, sedangkan terhadap benda tak bergerak harus dilakukan dengan hypotik.

c. Mengenai penyerahan (Levering) berdasrkan Pasal 612 KUH perdata menetukan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan penyerahan benda tak bergerak menurut Pasal 616 KUH Perdata harus dilakukan dengan balik nama pada daftar umum.

d. Mengenai daluwarsa (verjaring) terhadap benda bergerak tidak dikenal daluwarsa sebab bezit disini sama dengan eigendom atas benda bergerak itu, sedangkan benda-benda tak bergerak menengenal verjaring.

e. Mengenai penyitaan (beslag), revindicatoir geslag yaitu penyitaan untuk menuntut kembali barangnya sendiri hanya dapat dilakukan terhadap baranng-barang bergerak, sedangkan executoir beslag adalah penyitaan untuk melaksanakan keputusan pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu pada barang bergerak, apabila tidak mencukupi maka dilakukan terhadap barang tak bergerak.

Dalam hal beralihnya kepemilikan dalam jual beli, dalam KUH Perdata dilakukan dengan penyerahan (levering), mengenai levering dari benda bergerak yang tak berwujud berupa hak-hak piutang dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :[42]

1. Levering dari suatu piutang aan toonder (atas tunjuk atau atas bawa), menurut Pasal 613 Ayat (3) KUH Perdata dilakukan dengan penyerahan surat itu.

2. Levering dari surat piutang op naam (atas nama), menurut Pasal 613 Ayat (1) KUH Perdata dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau dibawah tangan (yang dinamakan cessie). Yang dimaksud disini tidak lain adalah penggantian kedudukan berpiutang dari kreditur lama yang dinamakan “cedent” kepada kreditur baru yang dinamakan “cessionaries”. Sedangkan debitur dinamakan “cessus”. Agar supaya peralihan piutang ini berlaku terhadap debitur, maka akta cessie itu harus diberitahukan kepadanya secara resmi. Hak piutang dianggap telah beralih dari kreditur lama kepada kreditur baru pada saat akta cessie dibuat, tidak pada waktu akta cessie diberitahukan kepada cessus.

3. Levering dari piutang aan order (atas perintah), menurut Pasal 613 Ayat (3) KUH Perdata dilakukan dengan penyerahan surat itu disertai dengan endosemen, yakni dengan menulis dibalik surat piutang yang menyatakan kepada siapa piutang tersebut dialihkan.

[11] R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta 1990, hlm. 1.

[12] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur Bandung 1981, hlm. 11.

[13] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung 1987, hlm. 2.

[14] R. Syahrani, Op.Cit., hlm. 203.

[15] Ibid, hlm. 214.

[16] R. Subekti, Op. Cit., hlm. 15.

[17] R. Syahrani, Op. Cit., hlm. 215.

[18] Ibid, hlm. 217.

[19] Ibid, hml. 218.

[20] Ibid, hlm. 221.

[21] R. Subekti, Op. Cit., hlm. 17.

[22] R. Setiawan, Loc. Cit., hlm. 50.

[23] Ibid, hlm. 52.

[24] R. Subekti, Op. Cit., hlm. 13.

[25] R. Setiawan, Loc. Cit., hlm. 68.

[26] Ibid

[27] Ibid, hlm. 69.

[28] R. Subekti, Aneka Perjanjian (cetakan ketujuh), Alumni, Bandung 1985, hlm. 1.

[29] Ibid, hlm.2.

[30] Ibid

[31] Ibid

[32] R. Setiawan, Loc. Cit., hlm. 5.

[33] M. Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung 1986, hlm. 16.

[34] R. Syahrani, Op. Cit., hlm. 117-123

[35] Ibid, hlm. 124.

[36] Ibid, hlm. 254.

[37] R. Subekti, Loc. Cit., hlm. 9-10.

[38] Ibid, hlm. 17.

[39] Ibid, hlm. 18-19.

[40] Ibid, hlm. 20-21.

[41] R. Syahrani, Op. Cit., hlm. 119-120.

[42] Ibid, hlm. 145-146.