TINJAUAN TEORITIS MENGENAI WANPRESTASI DAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI WANPRESTASI DAN TRANSAKSI

JUAL BELI MELALUI INTERNET

A. Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli

            Jual beli terdapat pada buku III Burgerlijk Wetboek tentang Perikatan. Menurut Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

            Sementara itu Subekti, mengatakan bahwa, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya[9]. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu[10]. Sedangkan R. Setiawan mengemukakan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih[11]. Menurut Abdulkadir Muhamad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[12]

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek yang mengatakan bahwa semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini maksudnya bahwa setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian, sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek dijelaskan bahwa syarat-syarat sah nya suatu perjanjian yaitu :

1.        Kesepakatan para pihak

Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing dan mengikatkan dirinya dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Asas konsensualisme menganggap bahwa perjanjian terjadi seketika setelah ada kata sepakat, adapun untuk menentukan kapan suatu kesepakatan itu dapat terjadi, ada beberapa teori-teori yang akan menjelaskan hal tersebut, antara lain :

a. Uitings Theory atau teori saat melahirkan kemauan, artinya bahwa perjanjian terjadi apabila atas penawaran tertentu telah dilahirkan kemauannya dari pihak lain. Kemauan dari pihak lain tersebut dapat dikatakan telah  dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan atau menyatakan kemauannya.

b. Verzend Theory atau teori saat pengirim surat penerimaan, menjelaskan bahwa perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada penawar.

c. Onvangs Theory atau teori saat penerima surat, penerimaan artinya bahwa perjanjian terjadi pada saat penawar menerima surat penerimaan dari pihak lain

d. Verneming Theory atau teori saat megatahui surat penerimaan, menerangkan bahwa perjanjian baru terjadi apabila penawar telah membaca atau mengetahui isi surat penerimaan tersebut.

2.        Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu diantaranya harus telah dewasa, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang yang telah dewasa adalah telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Kemudian orang yang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat perjanjian ialah orang yang sehat akal pikiran yaitu orang yang tidak dungu atau tidak memiliki keterbelakangan mental, tidak sakit jiwa atau gila dan juga bukan orang yang pemboros (Pasal 433 Burgerlijk Wetboek). Selain itu orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian adalah orang yang tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti orang yang sedang pailit dilarang untuk mengadakan perjanjian utang-piutang.

3.        Suatu hal tertentu

Prestasi ialah sesuatu hal tertentu yang dapat menjadi objek dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 Burgerlijk Wetboek Prestasi terdiri dari memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Syarat-syarat objek suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1333 Burgerlijk Wetboek dimana suatu perjanjian harus :

a. Diperkenankan, artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Tertentu atau dapat ditentukan, artinya prestasi tersebut harus dapat ditentukan dengan jelas mengenai jenis maupun jumlahnya, atau setidak-tidaknya dapat diperhatikan.

c. Mungkin dilakukan, artinya prestasi tersebut harus mungkin dilakukan menurut kemampuan manusia pada umunya dan kemampuan debitur pada khususnya.

4.        Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1335 Burgerlijk Wetboek disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selain itu di dalam Pasal 1337 Burgerlijk Wetboek juga dijelasakan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan juga kesusilaan.

Dari rumusan diatas, jelas bahwa suatu perjanjian jual beli harus memenuhi keempat syarat diatas. Syarat-syarat ini digolongkan menjadi:

1.    Syarat subjektif untuk sahya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian dan cakap hukum. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama para pihak tidak membatalkan perjanjian , maka perjanjian masih tetap berlaku.

2.     Syarat obyektif untuk sahnya perjanjian yaitu sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Apabila syarat objektif  tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Disamping syarat sahnya perjanjian, ada beberapa hal yang berlaku dalam hukum perikatan, yaitu[13]:

1. Buku III Buergerlijk Wetboek Bersifat Terbuka

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun demikian asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

2. Bersifat Pelengkap (optional)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

3. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, kesepakatan antara kedua belah pihak dimana suatu perjanjian tercapai sejak lahirnya kesepakatan.

4. Asas Kepribadian

     Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak pembuatnya. Menurut Pasal 1315 Burgerlijk Wetboek pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri

Unsur-unsur didalam suatu perjanjian yang terdiri dari:

1.      Essentialia

Unsur essentialia adalah unsur-unsur pokok di dalam suatu persetujuan yang mutlak harus ada, dan tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.

2.      Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang dianggap telah ada dalam perjanjian sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian dimana undang-undang yang menentukan sebagai ketentuan yang bersifat mengatur

3.      Accidentalia

Unsur accidentalia ialah unsur tambahan dalam persetujuan, dan undang-undang tidak mengaturnya.

            Di dalam Burgerlijk Wetboek dikenal beberapa macam perjanjian diantaranya yaitu[14]:

1.      Perjanjian Timbal Balik

      Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

2.      Perjanjian Cuma-Cuma

      Berdasarkan Pasal 1314 ayat (1) Burgerlijk Wetboek dijelaskan bahwa suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri.

3.      Perjanjian Atas Beban

       Berdasarkan Pasal 1314 ayat (3) Burgerlijk Wetboek disebutkan bahwa suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu artinya bahwa dalam perjanjian atas beban terhadap prestasi pihak yng satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain.

4.      Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang.

5.      Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur dalam Burgerlijk Wetboek dan terdapat di dalam masyarakat dan tetapi  jumlah perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti  perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran dan perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

6.   Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut Burgerlijk Wetboek perjanjian jual beli saja tidak mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

7.      Perjanjian Kebendaan (Zakelijk)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (oblige) pihak itu menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan pula perjanjian jual beli sementara (voorlopig koopcontract). Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan.

8.      Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan. Menurut Burgerlijk Wetboek perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat ( vide Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek).

9.      Perjanjian Riil

Didalam Burgerlijk Wetboek ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya  berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang ( vide Pasal 1694 Burgerlijk Wetboek), pinjam pakai  (vide Pasal 1740 Burgerlijk Wetboek). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

10.    Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (kwijtschelding) Pasal 1438 Burgerlijk Wetboek.

11.  Perjanjian Pembuktian (Bewijsovereenkomst)

Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian mana yang berlaku diantara mereka.

12.  Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian yang objeknya ditentuikan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 Burgerlijk Wetboek.

13.    Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu keluruhan perjanjian atau sebagian perjanjian yang dikuasai oleh hukum publik, dimana salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta. Keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, (Subordinated) dan tidak berada dalam kedudukan yang sama (Co-ordinated), misalnya perjanjian ikatan dinas.

14.  Perjanjian Campuran (Contractus Sui Generis)

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian campuran itu ada berbagai paham.

a.       Paham pertama mengatakan bahwa perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (contractus kombinasi).

b.      Paham kedua mengatakan ketentua-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorbsi).

Dari beberapa macam perjanjian sebagai mana telah disebutkan diatas perjanjian jual beli  merupakan perjanjian obligatoir  dan perjanjian kebendaan, karena dalam perjanjian jual beli penjual diharuskan melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Perjanjian jual beli juga termasuk kedalam perjanjian timbal-balik, perjanjian atas beban dan perjanjian konsensual yang merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan diantara keduanya terdapat hak dan kewajiban yang merupakan kontraprestasi dari pihak lain.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian bernama karena perjanjian jual beli telah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang yang terdapat dalam Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek, sedangkan perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet merupakan perkembangan dari perjanjian jual beli konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek dan Burgerlijk Wetboek tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.

Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia mengenal beberapa asas dalam perjanjian, yaitu[15]:

1.      Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid)  yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek yang mengatakan bahwa semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak ini maksudnya bahwa setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian, sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

2.      Asas Konsensualisme

Asas ini tersirat dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek. Pada Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek ditunjukan dengan adanya syarat-syarat sah perjanjian yang pertama yang kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dalam hal ini berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat, yang berarti kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undangnya bagi para pembuatnya sebagaimana tersirat dalam Pasal 1338 (1) Burgerlijk Wetboek.

3.      Asas Kepercayaan (Vertrouwensbeginsel)

Dalam perjanjian kepercayaan  sangat dibutuhkan agar kedua belah pihak satu sama lain memegang janjinya, untuk memenuhi prestasinya masing-masing. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Kepercayaan diantara kedua pihak mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

4.      Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Para pihak dalam perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

5.      Asas Persamaan Hukum

Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.

6.      Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan,  asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini, bahwa kedudukan kreditur  yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7.      Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8.      Asas Moral

Asas ini telihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari debitur.

9.      Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Burgerlijk Wetboek, dalam hal ini berkaitan dengan isi perjanjian.

10. Asas Kebiasaan

      Bahwa dalam suatu perjanjian tidak hanya menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan saja tapi juga menyangkut kebisaan yang lazim diikuti.

            Perjanjian jual beli diatur dalam buku III Burgerlijk Wetboek mulai Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek  sampai dengan pasal 1540 Burgerlijk Wetboek. Berdasarkan 1457 Burgerlijk Wetboek,  jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk harga yang telah diperjanjikan . Berdasarkan rumusan Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek tersebut, maka jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana satu pihak (penjual), mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya (pembeli) mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

            Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor III tahun 1963  terdapat beberapa pasal yang sudah tidak berlaku lagi  di Burgerlijk Wetboek karena dinilai tidak adil dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Pasal-pasal yang sudah tidak berlaku tersebut antara lain adalah Pasal 1460 Burgerlijk Wetboek mengenai risiko yang harus ditanggung pembeli sejak saat pembelian meskipun penyerahan barang belum dilakukan tapi penjual berhak menuntut pembayaran uangnya, serta Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek tentang penyertaan lalai terhadap deditur harus dengan surat perintah. Jadi dengan dicabutnya beberapa ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek sebagaimana diuraikan diatas, maka risiko dalam perjanjian jual beli sebelum waktu penyerahan ditanggung oleh penjual atau bersama sesuai kesepakatan dan juga terhadap debitur yang telah dianggap melakukan Wanprestasi tidaklah harus dengan surat perintah dalam hal penetapannya.

            Jual beli merupakan suatu perjanjian, karena lahirnya jual beli harus didahului oleh adanya perjanjian. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harganya yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. [16]

            Perjanjian jual beli dapat dibuat secara tertulis di hadapan Notaris maupun dibuat secara di bawah tangan dimana perjanjian tersebut dibuat secara langsung antara penjual dan pembeli, biasanya cukup dengan sepakat bahwa pembeli akan membayar harganya apabila barang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli ataupun sebaliknya (asas konsensualisme). Hal demikian dinyatakan sah menurut hukum, karena hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pertundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan kata lain harus tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek. Sesuai dengan asas kepatian hukum, bahwa perjanjian apapun yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya seperti yang telah ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek.

            Perjanjian jual beli merupakan perjanjian konsensualisme yang artinya perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat[17]. Asas konsensualisme dari jual beli ini dijelaskan dalam Pasal 1458  Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang harga dan barang yang diperjual belikan, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayarkan.

Dalam  perjanjian jual beli terdapat pengaturan atas barang yang diperjualbelikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1332 Burgerlijk Wetboek bahwa objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Pengertian  jual beli secara elektronik atau sering juga disebut E-Commerce menurut Julian Din dalam bukunya “E-Commerce: law and office” yang di adaptasi oleh Haris Faulidi Asnawi, dikatakan bahwa E-Commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak.[18] Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini dalam public network atas sistem yang berlawanan dengan private network.

Pasal 1 angka (3) Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai definisi perdagangan secara elektronik yaitu perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Sementara itu, Pasal 1 angka (5) Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula mengenai definisi dari kontrak elektronik yaitu dokumen elektronik yang membuat transaksi dan atau perdagangan elektronik.

Selain Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, prinsip-prinsip UNCITRAL medel law on electronic, menjelaskan bahwa[19]:

1.    Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik      memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.

2.   Dalam hal adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis, maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat.

3.      Dalam hal tanda tangan, maka tanda tangan elektronik itu merupakan tanda tangan yang sah.

4.       Dalam hal kekuatan pembuktian data yang bersangkutan, maka data elektronik berupa message memiliki kekuatan dalam pembuktian.

Jadi, apa yang digariskan dalam prinsip-prinsip UNCITRAL model law on electronic, maka segala informasi, data, tandatangan dan hal-hal lain yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

            Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.

Masalah-masalah hukum yang muncul berkaitan dengan hukum kontrak (Burgerlijk Wetboek) dan dagang (Wetboek Van Koophandel) yang tidak lagi memadai untuk mengatur internet atau E-commerce[20]:

1.  Keabsahan dokumen dan catatan elektronik tanpa tanda tangan)

2. Bagaimana membedakan objek transaksi dalam bentuk barang bergerak, tidak bergerak dan benda tidak bertubuh

3. Barang tidak sesuai dengan gambar dan pembayaran melalui credit card

4. Jurisdiksi peradilan

Transaksi jual beli secara elektronik atau E-commerce  memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut[21]:

1.      Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.

2.      Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi.

3.      Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Ruang lingkup E-commerce meliputi aktifitas ekonomi sebagai berikut[22]:

1.      Business To Business, merupakan sistem komunikasi bisnis online antara pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan dan dalam kapasitas atau volume produk relatif besar.

2.      Business To Customer, merupakan suatu bisnis transaksi secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.

3.      Consumer To Consumer, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen dengan konsumen lainnya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu.

Dalam jual beli secara elektronik para pihak bertemu secara langsung akan tetapi hanya berhubungan melalui media internet dimana masing-masing pihak menyatakan keinginannya atau kehendaknya dalam sebuah kontrak atau kesepakatan yang dibuat secara elektronik.

Ada 6 (enam) komponen yang terdapat dalam suatu kontrak dagang elektronik, yaitu[23]:

1.       Kontrak dagang.

2.      Kontrak itu dilaksanakan dengan media internet.

3.      Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan.

4.      Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik.

5.      Sistemnya terbuka karena dilakukan melalui internet.

6.      Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

            Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka dalam suatu transaksi jual beli terkandung suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

            Para pihak yang mengadakan perjanjian disebut kreditur dan debitur, dalam hal ini, kreditur berhak atas prestasi dan debitur berkewajiban memenuhi prestasi. Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang, kewajiban debitur tersebut dapat pula disebut dengan schuld. Disamping schuld debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada kreditur dengan menggunakan harta kekayaan guna membayar utang tersebut, atau disebut juga haftung. Pihak-pihak dalam perjanjian jual beli menurut Burgerlijk Wetboek terdiri dari:

1.      Penjual

Burgerlijk Wetboek mengatur hak dan kewajiban penjual yaitu sebagai berikut:

a.        Penjual wajib menyatakan dengan tegas keinginannya dalam perjanjian, artinya apabila terdapat klausul dalam perjanjian yang tidak jelas dan dapat diartikan kedalam berbagai pengertian, maka harus ditafsirkan kedalam pengertian yang merugikan penjual (vide Pasal 1473 Burgerlijk Wetboek )

b.       Penjual wajib menyerahkan barang dan juga menanggungnya (vide Pasal 1474 Burgerlijk Wetboek). Penyerahan barang ini diartikan sebagai suatu pengalihan kekuasaan atas barang yang telah dijual tersebut dari tangan penjual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (vide Pasal 1475 Burgerlijk Wetboek). Di dalam penyerahan barang ketentuan yang harus di perhatikan oleh penjual, antara lain:

1)       Penyerahan barang ini dilakukan ditempat dimana barang berada pada waktu penjualan terjadi, kecuali di perjanjikan lain (vide Pasal 1477 Burgerlijk Wetboek)

2)     Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (vide Pasal 1481 jo Pasal 1483 Burgerlijk Wetboek)

3)       Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (vide Pasal 1482 Burgerlijk Wetboek)

4)     Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (vide Pasal 1478 Burgerlijk Wetboek)

5) Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 Burgerlijk Wetboek), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide Pasal 1505 Burgerlijk Wetboek)

6) Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (vide Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 Burgerlijk Wetboek)

7) Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (vide Pasal 1494 Burgerlijk Wetboek )

8)     Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli (vide Pasal 1476 Burgerlijk Wetboek)

9) Penjual wajib mengembalikan harga barang  dan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (vide Pasal 1488 Burgerlijk Wetboek) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan barang (vide Pasal 1489 Burgerlijk Wetboek)

10) Penjual berhak menuntut pembayaran harga pada waktu dan tempat yang telah penyerahan bersama dalam perjanjian, pada tempat penenyerahan  barang dilakukan (vide Pasal 1513 jo Pasal 1514 Burgerlijk Wetboek)

11)   Penjual berhak atas pembayaran bunga dari harga pembelian, jika ternyata barang yang telah dijualnya menghasilkan pendapatan bagi pembeli (vide 1515 Burgerlijk Wetboek)

12) Penjual berhak menahan barangnya atau tidak   menyerahkan  kepada pembeli jika pembeli belum membayar harganya (vide Pasal 1478 Burgerlijk Wetboek)

13) Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (vide Pasal 1493 Burgerlijk Wetboek)

14)Dalam hal barang yang telah dijual dalam keadaan menjadi pokok-pokok sengketa dan harus dilelangkan, sedangkan harga lelang lebih mahal dari harga yang telah dibayar oleh pembeli sehingga menguntungkan pembeli, maka penjual berhak memperoleh uang sisa dari hasil pelelangan tersebut (vide Pasal 1497 ayat (2) Burgerlijk Wetboek)

15)Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek

16)Penjual berhak membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah diperjanjikan tersebut (vide Pasal 1519 Burgerlijk Wetboek)

2.Pembeli

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek, pembeli memiliki hak dan kewajiban diantaranya:

a.            Pembeli mempunyai kewajiban utama yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian (vide Pasal 1513 Burgerlijk Wetboek)

b.            Jika tempat pembayaran tidak ditentukan, pembeli berkewajiban untuk membayar harga barangnya ditempat penyerahan barang dilakukan (vide Pasal 1514 Burgerlijk Wetboek)

c.            Pembeli diwajibkan menanggung biaya pengambilan barang, artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengambilan barang dari gudang menuju tempat pembeli ditanggung oleh pembeli, sedangkan biaya pengiriman dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual (vide Pasal 1476 Burgerlijk Wetboek)

d. Walaupun tidak diperjanjikan dengan tegas, pembeli diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian apabila barang yang dibelinya tersebut menghasilkan pendapatan.

e.  Barang yang harus diserahkan kepada pembeli adalah dalam keadaan utuh seperti pada saat penjualan atau saat perjanjian diadakan dan sejak penyerahan barang, segala yang dihasilkan dari barang tersebut menjadi hak pembeli (vide Pasal 1481 dan Pasal 1483 Burgerlijk Wetboek).

f.      Pembeli berhak mendapatkan jaminan untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram. Serta jaminan terhadap cacat yang tersembunyi dan sebagainya, yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491 , 1504, 1506, 1509, 1510 Burgerlijk Wetboek

g.       Pembeli berhak menuntut pembatalan pembelian, jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena akibat kelalaian penjual (vide Pasal 1480 Burgerlijk Wetboek).

h.       Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban yang telah ditentukan dalam Burgerlijk Wetboek tersebut, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (vide Pasal 1493 Burgerlijk Wetboek), namun demikian hal ini dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

i.         Jika barang yang telah dibeli oleh pembeli di ambil oleh orang lain karena suatu hal, maka berdasarkan Pasal 1456 Burgerlijk Wetboek adalah sebagai berikut:

1)  Pembeli dapat menuntut pengembalian uang harga pembelian dari        penjual.

2)  Pembeli dapat menuntut pengembalian hasil yang diperoleh pembeli   dari barang tersebut kepada penjual, apabila barang tersebut di ambil oleh orang lain beserta hasil-hasil yang diperolehnya.

3) Pembeli dapat menuntut penggantian biaya yang telah di keluarkannya untuk mengurus sengketa.

4)  Pembeli juga dapat menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga  serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan dalam perjanjian jual beli tersebut.

Dari beberapa diuraikan di atas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli, maka perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian jual beli ini biasanya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual.

Menurut Subekti, penjual mempunyai dua kewajiban pokok yaitu, pertama menyerahkan barangnya serta mungkin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan tentram, dan kedua bertanggung jawab terhadap cacat yang tersembunyi, kemudian  kewajiban pembeli adalah untuk membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan[24].

Berdasarkan Pasal 1480 Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa jika penyerahan karena kelalaian penjual tidak dapat dilaksanakan, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian, selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 1266 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek, apabila barang tersebut sudah diserahkan, maka pembeli dapat menuntut penjual untuk bertanggung jawab jika ada pihak lain yang membantah hak milik penjual atas barang, yang telah dibeli oleh pembeli atau jika ternyata pada barang tersebut terdapat cacat tersembunyi.

Proses transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan media internet, dalam hal ini para pihak tidak bertemu secara langsung tetapi hanya berhubungan melalui media internet yang mana masing-masing pihak menyatakan keinginan-keinginan atau kehendak yang dibuat secara elektronik. Adapun para pihak dalam jual beli secara elektronik biasanya terdiri dari[25] :

1.      Merchant atau Penjual

Merchant ialah setiap perusahaan, sekelompok orang atau individu yang menawarkan produk atau jasanya dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi atau  alat untuk mempromosikan produk miliknya kepada konsumen. Dalam jual beli secara elektronik melalui media internet, prinsip merchant atau penjual adalah mencari dan menyaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, selain itu merchant mempunyai kewajiban antara lain[26]:

1. Menyediakan Informasi

Website dan e-mail merupakan dua cara yang sering digunakan dalam melakukan transaksi perdagangan melalui internet, oleh karena itu merchant harus mempunyai pusat basis data (corporate database),  yang berisi informasi  mengenai produk dan jasa perusahaan beserta semua rekaman mengenai interaksi antara merchant dan customer.

                 b.   Menyediakan daftar atau katalog barang.

Daftar atau katalog barang harus disertai dengan deskripsi produk yang akan dijual tersebut dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh merchant. Model transaksi ini dikenal dengan istilah order form dan shoping cart.

c.       Menyediakan sarana pembayaran

Pembayaran dilakukan sesuai dengan layanan yang disediakan oleh merchant, misalnnya dengan credit card dan sebagainya.

Pembayaran dengan kartu kredit yang mana didalam sistem pembayaran seperti ini melibatkan beberapa pihak dalam transaksi, yaitu:

1)      Customer sebagai pemegang kartu kredit (car holder)

2)      Bank penerbitan kartu kredit (issuer), dalam hal ini logo bank tersebut harus tercantum pada kartu dan bank tersebut melakukan lisensi merk (brand) dari institusi kartu kredit, seperti Visa, Mastercard atau Maestro dan sebagainya.

3)      Merchant sebagai penerima kartu kredit Autodebit, Merchant ini memiliki hubungan dengan sebuah bank (acquirer).

4)      Bank (acquirer), ialah bank merchant yang memiliki Account untuk menampung uang dari customer atau cardholder.

Adapun langkah-langkah yang dapat di lakukan dalam transaksi online dan menggunakan kartu kredit, ialah:

1)      Customer memilih produk yang akan dibeli pada Website merchant.

2)      Setelah total harga yang harus dibayar telah ditentukan kemudian customer memasukan informasi kartu kredit pada form slip pembelian yang telah disediakan pada Website merchant.

3)      Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke web server merchant bersama informasi pembelian lainnya.

4)      Kemudian melalui sistem gateway pihak penjual akan melakukan proses otorisasi.

5)      Merchant melakukan otorisasi ke acquirer untuk selanjutnya diteruskan ke issuer melalui jaringan kredit atau debit.

6)      Setelah memeriksa validitas informasi kartu kredit atau debit, issuer akan mengirimkan hasil otorisasi kembali ke acquirer

7)      Acquirer selanjutnya mengirimkan hasil otorisasi kepada merchant dan diinformasikan kepada customer melalui Website merchant

8)      Jika otorisasi berhasil, selanjutnya merchant mengesahkan transaksi tersebut dan mengirim produk yang telah disepakati.

d.      Menyerahkan Barang

Apabila serangkaian proses pembayaran telah dilalui dan merchant dipastikan telah menerima pembayaran dari customer, maka merchant diwajibkan untuk menyerahkan barang sesuai dengan yang disepakati kepada customer.

e.       Merchant wajib menjamin customer untuk dapat memiliki barang yang telah dibelinya itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi dan sebagainya.

Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana telah dijelaskan di atas merchant juga melalui hak-hak antara lain [27]:

a.        Merchant berhak mengetahui informasi yang benar mengenai customer, misalnya informasi data pribadi customer, nomor rekening dan sebagainya. Hal ini ditujukan semata untuk melancarkan bertransaksi.

b.        Merchant berhak mendapatkan pembayaran dari customer sebagaimana telah disepakati bersama dalam perjanjian

c.        Merchant juga berhak mendapatkan perlindungan hak atas perbuatan customer yang tidak mempunyai itikad baik.

2.     Customer atau pihak pembeli

    Customer atau pembeli adalah pihak pembeli produk berupa barang atau jasa dari merchant secara elektronik yang dilakukan melakukan media internet[28]. Prinsip customer berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa terbaik yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Ada  dua hal utama yang bisa dilakukan customer dalam proses transaksi melalui media internet yaitu,

1. customer dapat melihat produk atau  jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui web sitenya
2. customer  dapat mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukannya, jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, customer dapat mengadakan transaksi dengan cara melakukan pesanan secara elektronik (online order ).

Customer mempunyai-mempunyai kewajiban, yaitu[29]:

a.        Customer harus memberikan informasi dengan benar sesuai yang diperlukan merchant misalnya customer wajib mengisi data mengenai dirinya.

b.           Melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati bersama antara costumer dan merchant.

Selain itu, customer mempunyai hak yang antara lain[30]:

a.         Memperoleh informasi yang benar mengenai produk, baik barang atau jasa yang ditawarkan oleh merchant, termasuk juga informasi mengenai semua rekaman mengenai interaksi antara merchant dengan customer.

b.            Memperoleh data daftar atau katalog barang yang disertai dengan deskripsi produk yang akan dijual tersebut dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh merchant.

c.          Memperoleh sarana pembayaran sesuai dengan layanan yang disediakan oleh merchant, misalnya Credit Card dan sebagainya.

d.             Apabila serangkaian proses pembayaran telah dilalui dengan merchant dipastikan telah menerima pembayaran dari customer. Maka customer berhak atas barang pada waktu dan tempat yang telah disepakati dengan merchant.

e.            Customer juga berhak mendapat jaminan dari merchant dapat memiliki barang yang telah dibelinya itu dengan aman dan tentram serta dari cacat-cacat yang tersembunyi dan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas itikad tidak baik pihak merchant.

3.       Pihak ketiga atau bank, baik sebagai penerbit kartu kredit atau debit (issuer) atau sebagai bank (acquirer) dimana merchant memiliki  account yang akan menampung uang dari customer atau cardholder[31].  Dalam hal ini pihak ketiga atau bank berfungsi sebagai penghubung atau perantara dari merchant dan customer, karena baik merchant maupun customer merupakan nasabah dari bank  tersebut. Adapun mengenai hak dan kewajiban dari pihak ketiga ini ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah yang  pada saat pertamaa kali merchant atau customer menjadi nasabah dari bank  tersebut.

4.      Provider  atau  penyedian jasa layanan internet, merupakan pihak yang terkait secara langsung dalam perjanjian jual beli secara elektronik yang dilakukan melalui internet, tapi provider mempunyai  kewajiban untuk menyediakan layanan akses  internet selama 24 (dua  puluh empat) jam sehari dan 7 ( tujuh ) hari dalam seminggu non stop kepada customer,  berdasarkan perjanjian yang dibuat antara provider dengan merchant.

Pasal 1 poin (5) Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian elektronik atau kontak elektronik untuk dokumen elektronik yang membuat transaksi dan atau perdagangan elektronik. Dalam buku III Burgerlijk Wetboek, terdapat pengaturan mengenai perjanjian bernama yang diatur dalam bab V  sampai dengan bab XVII, sedangkan perjanjian yang dibuat secara elektronik termasuk perjanjian jual beli secara elektronik tidak diatur dalam Burgerlijk Wetboek, yang berdasarkan doktrin merupakan perjanjian tidak bernama sebagai perwujudan dari kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) Burgerlijk Wetboek.

Hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yang berarti tiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian jual beli yang mereka buat, sepanjang isi perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, Burgerlijk Wetboek di Indonesia juga menganut asas kepastian hukum, yang menegaskan bahwa perjanjian apapun yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat 1 Burgerlijk Wetboek.

Pasal 6 ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan  bahwa setiap perdagangan yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan perdagangan pada umumnya, Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek  menegaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian oleh karena itu lahirnya jual beli secara elektronik harus didahului adanya perjanjian. Berdasarkan penjelasan diatas, maka syarat-syarat dan akibat hukum dari perjanjian jual beli secara elektronik sama dengan perjanjian jual beli biasa sebagaimana telah diatur dalam buku III Burgerlijk Wetboek .

Merchant mempunyai dua  kewajiban pokok yaitu menyerahkan barangnya serta menjamin customer untuk dapat memiliki barang untuk itu dengan tentram, sedangkan kewajiban customer  adalah untuk membayar  harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selain  merchant dan customer, pihak ketiga atau bank juga mempunyai hak dan kewajiban antara  lain bahwa pihak-pihak ketiga atau bank berkewajiban mencairkan sejumlah dana yang telah  disetujui oleh customer dibayarkan kepada merchant dan menjamin bahwa penyerahan dana tersebut benar-benar aman dan sampai kepada yang berhak menerimanya yaitu merchant. Disamping itu,  pihak ketiga atau bank juga berhak atas penggantian biaya administrasi dalam rangka melakukan proses pembayaran dalam perjanjian jual beli tersebut.

C. Aspek Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli

            Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan wanprestasi.

            Menurut Ridwan Syahrani, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu[32]  :

1.        Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.

2.          Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.

3.          Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.

4.          Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau objek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukanlah yang diinginkan oleh kreditur.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman, dijelaskan wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu[33]:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi

2. Debitur terlambat memenuhi prestasi

3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi prestasi.

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya dan juga barang atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan. Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek mennngatur bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu :

1. pemenuhan perikatan

2. pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian

3. ganti kerugiannya saja

4. pembatalan perjanjian

5. pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Apabila debitur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sejak semula harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (Ingebrekestelling). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan wanprestasi. Pasal 1243  Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman, maksud dari keadaan lalai ialah peringatan atau penyertaan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi apabila saat debitur dilampauinya maka debitur dinyatakan telah ingkar janji atau Wanprestasi[34]. Sedangkan Ridwan Syahrani, berpendapat bahwa perjanjian dimana prestasinya berupa memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya, debitur yang tidak memenuhi prestasi setelah diberi teguran maka ia dianggap telah wanprestasi[35]. Akan tetapi apabila wanprestasi tersebut terjadi pada perjanjian yang prestasinya dapat seketika dipenuhi, barang yang akan dijual sudah ada maka prestasi itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi apabila prestasi dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang-barang yang akan dijual belum datang atau belum ada maka kepada debitur atau penjual diberi waktu untuk memenuhi prestasi tersebut.

Pengaturan mengenai cara memberikan teguran terhadap debitur untuk memenuhi prestasi, diatur dalam Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek , namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963, maka ketentuan Pasal 1238 tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Dalam SEMA nomor 3 Tahun 1968 dinyatakan bahwa pengiriman turunan surat gugatan  kepada debitur atau tergugat dapat dianggap pengihan karena debitur atau tergugat masih menghindarkan terkabulkannya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek, ganti kerugian adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga disebut juga dengan ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur, sementara itu bunga ialah segala keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah di perhitungkan.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman rugi adalah apabila undang-undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud atas kerugian nyata yang dapat diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji jumlahnya ditentukan dan perbandingan keadaan kekayaan antara sebelum dan sesudah terjadi ingkar janji[36].

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu[37]:

1.Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.

2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjandinya wanprestasi.

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan di muka hakim.

Seoranhg debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 Burgerlijk Wetboek menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.   

---

[9] Subekti. R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet XXIX, Jakarta: PT Inter Masa, 2001, hlm.22.

[10] R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung, Cet.IV, 1960, hlm.9.

[11] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta, Cet.IV, 1987, hlm.49.

[12] Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. II, 1990 hlm.78.

[13]  P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm.332.

[14] Mariam Darus Badrulzaman, et al, Op.Cit., hlm.66.

[15]  Ibid, hlm.83.

[16] Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Liany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.1.

[17]  Ibid, hlm.2.

[18] Haris Faulisi, Op.Cit., hlm.16.

[19] Harso Wijaya, Skripsi Tinjauan Hukum MengenaiWanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terntang Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2005, hlm.35.

[20] Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm.390.

[21]  Ibid, hlm.17.

[22] Pagih P Dwi Atmojo, Internet Untuk Bisnis I, Yogyakarta: Dirkomnet Training, 2002, hlm.6.

[23] Mariam Darus Badrulzaman, et al, Op.Cit., hlm.284

[24]  Subekti R, Op. Cit., hlm.162.

[25]  Haris Faulidi, Op.Cit., hlm.25.

[26]  Ibid, hlm.29-41

[27]  Loc.Cit

[28]  Ibid, hlm.27.

[29]  Ibid, hlm.29-41.

[30]  Loc. Cit

[31]  Ibid, hlm.37.

[32]  Riduan Syahrani, Op.Cit., hlm.228.

[33]  Mariam Darus Badrulzaman, et al, Op.Cit., hlm.18.

[34]  Loc. Cit

[35]  Riduan Syahrani, Op.Cit, hlm.229.

[36]  Mariam Darus Badrulzaman, et al, Op.Cit, hlm.21.

[37] P.N.H Simanjuntak, Op.Cit, hlm.341.