Makalah Tertib Hukum dan Pembinan Hukum di Indonesia

 A. PENDAHULUAN

Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah bardasarkan atas landasan sumber tertib hukum negara yaitu cita-cita yang ter­kandung pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cifia-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan me­nampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pernbinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi se­bagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan :

a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memper­hatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

b.  Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsi­nya masing-masing.

c.   Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang­Undang Dasar 1945.

1029

Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang khususnya untuk pembangunan hukum nasional berarti bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasi­onal yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tertib hukum dan pembinaan hukum dalam tahun 1973,/74 sampai, dengan 1977/78 telah dilakukan kegiatan-kegiatan dengan landasan kebijaksanaan sabagai berikut :

1. Langkah-lamgkah kegiatan dalam tahun 1973 /74 sampai dengan 1977/78 merupakan perluasan, peningkatan ataupun pemantapan dari berbagai usaha pembangunan hukum selama tahun-tahun sebelumnya yang telah diletakkan landasannya sejak pelaksana­stan Repelita I.

2. Apabila di dalam Repelita I pembinaan di bidang hukum di­arahkan untuk usaha-usaha penataan kembali kerangka hukum dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, maka dalam Repelita II yaitra sejak tahun 1974/75 usaha diarahkan pada pengadaan perangkat hukum yang berupa ber­bagai peratwran perundang-undangan yang berhubumgan dengan kehidupan perekonomnan, sosial-budaya dan iingkungan hidup serta keadaan alam.

3. Dalam rangka pembinaan hukum nasional, diusahakan partisi­pasi masyarakat secara lebih intensif, khususnya lembaga peneli­tian hukum pada universitas-universitas, lembaga-lembaga Peme­rintah, kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya yang bergerak dalam bidang hukum.

1030

4. Dalam rangka penegakan tertib hukum diusahakan pemantapan sistim koordinasi serta penyenasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum, khususnya yang menyangkut penyidikan, peme- riksaan pendahuluan, penuntutan dan pelaksanaan putusan. Ke­cuali itu usaha penegakan hukum meliputi juga kegiatan untuk meningkatkan, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak-penegaknya.

8.

5. Pada hakekatnya pembinaan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharwam hukum terutama ditempuh melalui perancangan perundang-undangan di samping pembentukan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum. Penyusunan pro­gram perundang-undangan disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi, khususnya dalam bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan. Di samping hal-hal tersebut diasahakan penyu­sunan kodifikasi hukum nasianal yang meliputi hukum pidana, hukum perdata dan acara pidana dan hukum acara perdata. Demikian pula dilakukan penelitian-penelitian hukum dan per­temuan ilmiah serta peningkatan hubungan kerjasama di bidang hukum khususnya dengan negara-negara Asean.

6. Di bidang pembinaan peradilan diusahakan agar proses peradilan dapat terselenggara cepat dengan biaya ringan dengan memenuhi rasa keadilan bagi semua warga masyarakat. Pengambilan ke­putusan pengadilan didasarkan atas hukum dan keyakinan hakim dengan jaminan kebebasannya.

7. Dalam pelaksanaan putusan pidana dikembangkan sistim pema­syarakatan yang bersifat mendidik dan lebih berperikemanusia­an dengan tetap memperhatikan segi-segi keamanannya. Sehu­bungan dengan tugas kemasyarakatan dan pengentasan anak diperhatikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai usaha­usaha pemasyarakatan dan pendidikan anak oleh keluarga yang bersangkutan.

Penyelenggaraan administrasi urusan hukum yang berkenaan dengan perizinan-perizinan ditertibkan melalui perbaikan orga­nisasi dan ketatalaksanaannya. Penyempurnaan dan penertiban urusan perizinan terutama ditujukan di bidang urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia usaha seperti urusan badan hukum, pendaftaran merek dan patent.

1031

9. Di samping itu diusahakan memperlancar penyelesaian urusan perdata, menyelenggarakan pengurusan yang lebih saksama mengenai urusan kewarganegaraan dan memantapkan urusan pemberian jaminan hak cipta.

10. Demikian pula ditertibkan pelayanan urusan keimigrasian. Dalam rangka penertiban administrasi urusan hukum sebagai-mana tersebut terdahulu diusahakan meniadakan pungutan-pu­ngutan yang tidak sah.

11. Dalam rangka untuk mendukung pembangunan di bidang hukum yang secara fungsionil dikaitkan dengan segi-segi pembentukan dan perancangan, penegakan, pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi urusan hukum maka diperlukan tenaga-tenaga ahli hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang membangun dan memiliki ketrampilan, daya kreasi, rasa tang­gungjawab serta pengabdian pada kepentingan umum, penegakan hukum dan keadilan.

12. Dalam rangka memenuhi tenaga-tenaga ahli hukum tersebut, diusahakan pembaharuan pendidikan hukum yang bertujuan menghasilkan lulusan-lulusan sarjana hukum yang memenuhi persyaratan. dan kwalitas sebagaimana disebutkan terdahulu. Di samping itu perlu peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang diusahakan melalui penyuluhan hukum.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 1973/74 -1977/78

1. Pembinaan Hukum

Program pembangunan bidang hukum disesuaikan dengan tahap perkembangan masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan sosial.

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah selesai atau dipersiapkan naskah rancangannya dalam tahun 1973/74 sam­pai dengan 1977/78 adalah sebagai berikut:

Rancangan Undang-undang yang sudah disahkan menjadi Undang­undang berjumlah 36 buah, yaitu:

1032

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Konti­nen Indonesia.

(2)   Undang-undang Nomor 2 Tahun 1973 tentang Persetujuan Pe­merintah R.I. terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional.

(3)     Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973 / 74.

(4)   Undang-undang Nomor 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/73.

(5)   Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemerik­sa Keuangan.

(6)   Undang-undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian An­tara Indonesia dan Australia mengenai Garis-garis Batas Ter­tentu antara Indonesia dan Papua New Guinea.

(7)     Undang-undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai Pene­tapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singa­pura.

(8)     Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(9)     Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pen­-dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/75.

(10)   Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/74.

(11) Undang-undang. NQmor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

(12)   Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

(13)   Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-keten­tuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

(14)   Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

(15)   Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

	1033

(16)  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerin­tah Malaysia mengenai Ekstradisi.

(17)   Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN.RI. Tahun 1971 Nomor 76 TLN.RI. Nomor 2971).

(18)   Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

(19) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pen­   dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/76.

(20)     Undang-undang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta­hun Anggaran 1974 / 75.

(21)   Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

(22) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

(23)   Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Perubahan Un­dang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwa­kilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(24)   Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/77.

(25) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970 dan Mon­treal 1971.

(26) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pa-sal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewar­ganegaraan Republik Indonesia.

1034

(27)   Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa pasal Dalam Kitab Undang-undang  Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Keten-

tuan. Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

(28)  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/76.

(29)  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan per­janjian Persahabatan dan Kerjasama Di Asia Tenggara.

(30)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Pe- nyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

(31)  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Me­ngubahnya.

(32)  Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

(33)  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philipina serta Protokol.

(34) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga Torremolinos, 1973.

(35) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Penda­patan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/78.

(36) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ta­hun Anggaran 1976/77.

Rancangan perundang-undangan yang teiah selesai disusun ber­jumlah 16 buah Rancangan Undang undang (RUU) dan 20 buah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yaitu :

(1) Rancangan Undang-undang tentang Desa.

(2) Rancangan Undang-undang tentang Tata Guna Tanah.

(3) Rancangan Undang-undang tentang Acara Peradilan Agama.

1035

(4) Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama.

(5)  Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perindustrian.

(6)   Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bina Kota.

(7)   Rancangan Undang-undang tentang Jalan.

(8)   Rancangan Undang-undang tentang Metrologi Legal.

(9)   Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hu-kum Acara Pidana dalam Lingkungan Peraddlan Umum dan Mahkamah Agung.

(10)  Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

(11)  Rancangan Undang-undang tentang Daftar Perusahaan.

(12)  Rancangan Undang-undang tentang Ratifikasi Perjapjian Inter­nasional.

(13)  Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Konvensi Wina. Mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionilnya Cara Memperoleh Kewarganegaraan.

(14)  Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

(15)  Rancangan Undang-undang tentang Catatan Sipil.

(16)  Rancangan Undang-undang tentang Bantuan Hukum.

(17)  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Perse­roan Terbatas.

(18)  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang­undang Bantuan Hukum.

(19)  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyediaan Air Mi-num.

(20)  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Teknik Penyehatan. Air Minum.

(21)  Rancangan Peraturan Pamerintah tentang Teknik Penyehatan Air Buangan.

1036

(22)  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kembali Pungutan Bea Balik Nama atas Perjanjian Pemindahan/Pemi-

Tikan Harta tetap sebagaiariana diatur dalam Ordonansi Bea Balik Nama 1924.

(23) Rancangan Peraturan Perrierintah tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

(24) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pe- gawai Negeri Sipil.

(25) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perum. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

26)  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Puskesmas.

(27) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970.

(28) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan bentuk P.N. Bio Farma dan Pabrik Farmasi.

(29) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Kesehatan.

(30) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Turunan SI. Satuan Tambahan SI dan Satuan lain di luar yang berlaku.

(31) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Meter Standar Nasio­nal, Kilogram Standar Nasional dan Susunan.

(32) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Susunan dan Organi­sasi Tata Kerja Dewan Standar Nasional.

(33) Rancangan Peraturan Pemerintah, tentang Tata Cara Pengurusan, Penyimpanan, Pemeliharaan dan Pemakaian Meter Standar Nasional dan Kilogram Standar Nasional.

(34) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan.

(35) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Barang-barang yang Diperdagangkan.

(36) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendadian Pence­maran Air.

1037

Di samping itu telah disusun bahan-bahan hasil kerja sama dengan dunia universitas dan tenaga ahli tentang berbagai masalah pokok yang perlu disusun perundang-undangannya sejumlah 25 buah (naskah akademis) yaitu tentang 1. Keselamatan Peiayaran; 2. Wajib Uji Pro-­

duksi; 3. Karantina Darat, Laut dan Udara; 4. Hypotik Kapal Laut dan Kapal Udara; 5. Peradilan Administrasi; 6. Pengangkutan Udara; 7. Kawasan Industri; 8. Gangguan; 9. Pertanian Pangan; 10. Peng­awasan Industri Alat Pertanian; 11. Perikanan; 12. Pelabuhan Per-ikanan; 13. Wajib Uji Produksi Bidang Bahan Bangunan; 14. Tata Guna Tanah dan Pemukiman; 15 Hypotik Umum; 16. Pergudangan; 17. Pengerahan Tenaga Kerja; 18. Koperasi dan Pemasaran Perikan­an; 19. Asuransi Buruh Swasta; 20. Perlindungan Industri Dalam Negeri : 21. Kedokteran Kehakiman; 22. Asuransi Pelayaran Laut; 23. Perlindungan Sumber Hayati Dalam Laut; 24. Arbitrage dan 25. Sewa Menyewa Perumahan.

Dalam rangka pembinaan hukum telah dilaksanakan 56 buah penelitian sebagai hasil kerja sama dengan berbagai universitas dan badan-badan penelitian ladnnya antara lain di bidang:

(1) Hukum Dagang, khususnya mengenai hukum kontrak, bentuk­bentuk perusahaan, bentuk-bentuk pertanggungan, hypotik kapal laut dan kapal udara. Demikian pula di bidang pengang­kutan darat, laut dan udara serta wesel dan cek.

(2) Lembaga Hukum Adat, khususnya di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan di Sulawesi Selatan, Utara dan di Kepulauan Maluku. Di samping itu juga diadakan inventarisasi hukum posi-tip adat dan inventarisasi hukum positip tertulis.

(3) Hukum Pidana, terutama yang berhubungan dengan perkem­bangan delik khusus dalam masyarakat yang menjalani proses madernisasi.

(4) Hukum Acara Perdata, khususnya mengenai masalah seberapa jauh HIR masih dapat digunakan sebagai bahan pembentukan Hukum Acara Perdata Nasional dan ketentuan-ketentuan dalam konvensi internasional yang penting bagi pembinaan hukum Acara Perdata Nasional.

(5) Pembaharuan sistim pendidikan hukum, khususnya yang ber­hubungan dengan pembaharuan kurikulum fakultas hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pembinaan hukum nasional.

1038

(6)    Hukum Laut Publik, khususnya mengenai hukum keselamatan pelayaran dan hukum perikanan.

(7)    Pembakuan Istilah Hukum dan penyusunan Compendium Hukum Perdata.

(8)  Hukum Udara, khususnya mengenai sistim pertanggung-jawab­an pengangkutan udara Indonesia menurut hukum positip dan pelaksanaannya, ketentuan konvensi internasional mengenai per­tanggung-jawaban pengangkutan udara yang sudah dan belum berlaku dalam perundang-undangan Indonesia.

(9)  Aspek-aspek so6ial-budaya yang mempengaruhi masalah hukum dan kependudukan di Indonesia.

(10) Peranan dan fungsi profesi hukum dalam pembinaan hukum.

(11)  Badan-badan peradilan di Indonesia.

(12)  Tentang Patent.

(13) Penyusunan program perundang-undangan nasional secara me­nyeluruh dan tatacara penyusunan RUU.

(14)  Bukuni Perdata Internasional Indonesia dan konvensi-konvensi hukum, perdata internasional.

(15)  Hukum pertambangan.

(16)  Aspek-aspek hukum pembinaan kota dan daerah.

(17)  Perundang-undangan bidang penanaman modal.

(18)  Masalah kewarganegaraan golongan Cina khususnya di Kali­mantan Barat.

(19) Perjanjian bilateral, khususnya dengan RRC dan peninjauan peraturan kerjasama antara Indonesia - RRC.

(20)  Lembaga-lembaga Arbitrage di Indonesia.

(21)  Lembaga-lembaga Hukum Islam di Indonesia.

(22) Tentang status orang asing di Indonesia.

(23)  Tentang pertumbuhan kesadaran hukum.

1039

Pertemuan ilmigh (lokakarya, seminar, simposium) di berbagai bidang, hukum telah diselenggarakan 32 kali (dengan rencana 9 kali lagi dalam tahun 1978/79) yang meliputi pokok-pokok masalah se­bagai berikut :

(1) Lokakarya Penyusunan Pola Nasional dalam Bidang Penelitian Hukum.

(2)  Lokakarya persiapan penyusunan Sarana Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum.

(3)  Lokakarya Evaluasi Sistim Pemasyaraltatan.

(4)  Seminar Hukum AdatPHukum yang hidup dalam Masyarakat.

(5)  Simposium Sejarah Hukum.

(6)  Simposium Bahasa Hukum.

(7)  Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat yang sedang dalam masa transisi.

(8)  Simposium Pengaruh Kebudayaan terhadap Hukum Pidana (delik khusus).

(9) Simposium Peranan Pendidikan dan Pambinaan Profesi Hukum.

(10) Simposium Peradilan Administrasi.

(11) Seminar Bantuan Hukum.

(12) Seminar Hak Cipta.

(13) Simposium Pengaruh timbal-balik berlakunya hukum positip dan kenyataan masyarakat.

(14) Seminar segl hukum dari pengelolaan lingkunggn hidup.

(15) Seminar segi-segi hukum pembangunan dan kependudukan.

(16) Seminar Hak Patent.

(17) Seminar tentang Merek.

(18) Lokakarya Pola Umum perencanaan hukum dan Perundang­undangan.

(19) Lokakarya sistim penemuan kembdli peraturan Perundang­-undangan.

(20) Lokakarya Evaluasi BISPA.

(21) Simposium Hukum Perburuhan Indonesia.

(22) Simposium Hukum Perindustrian.

(23)   Lokakarya Penyusuran Legislatif Program.

1040

(24)  Seminar tentang hypotik dan Lemaga-lembaga jaminan lain-nya.

(25)  Lokakarya tentang,Peradilan Anak.

(26)  Evaluasi Pelaksanaan Program pembaharuan pendidikan 

hukum.

(27) UUPA dan kedudukan tanah adat dewasa ini.

(28)  Segi-segi hukum pembinaan Kota dan Daerah.

(29)  Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional.

(30)  Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara di Indonesia.

(31)  Lokakarya Sistim Penyebar-luasan Peraturan Perundang-undang-an R.I.

(32)  Lokakarya Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Dalam Tabel XVIII-1 nampak secara ringkas perkembangan kegiatan-kegiatan perencanaan hukum dan Perundang-undangan.

Usaha inventarisasi yurisprudensi dilakukan_. sejak tahun 1974 dengan m ngadakan kerja-sama antara pengadilan-pengadilan tinggi dengan 14 fakultas hukum negeri setempat.

Melalui kerja sama yang dimulai tahun 1973/74 sampai dengan 1977/78 itu telah berhasil dikumpulkan dan dihimpun 3.464 putusan pengadilan perkara perdata dan 2.586 putusan pengadilan perkara pidana, penjilidan yurisprudensi sebanyak 14.550 eksemplar buku perkara perdata dan 14.530 eksemplar buku perkara pidana serta pencetakan 41.000 kartu indeks.

Mengenai hukum laut, usaha-usaha telah dilakukan dalam rangka melanjutkan perjuangan dan kemantapan pengakuan Wawasan Nu santara di forum-forum regional dan internasional serta pengisian Wawasan Nusantara dengan pengetrapan prinsip-prinsipnya ke dalam tata hukum nasional.

1041

Disamping itu dilakukan pula 20 buah publikasi hukum yaitu 8 buah himpunan peraturan-peraturan antara lain mengenai himpunan peraturan kewarganegaraan, Undang-undang perubahan kitab Undang^,undang hukum, pidana, tindak pidana ekonomi, peraturan dan bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, peraturan tentang

TABEL XVIII - 1

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK PERENCANAAN HUKUM

DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

 1972/73 - 1977/78

1042

grasi, daftar perundang-undangan Republik Indonesia, merek ter-daftar, perjanjian internasional.

Publikasi hukum lainnya adalah 12 buah penerbitan sejarah pembentukan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas, pemberantasan tindak pidana korupsi, peninjauan kembali produk-produk legislatif, sekitar pembentukan Undang-undang perka-winan beserta peraturan pelaksanaannya, sejarah pembentukan Undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai ekstradasi sejarah pembentukan Undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya beserta peraturan pelaksanaannya, sejarah pembentukan Undang-undang mengenai perubahan pasal 18 Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indo­nesia, sejarah pembentukan Undang-undang tentang pengesahan kon-vensi mengenai kesejahteraan penerbangan, sejarah pembentukan Undang-undang tentang perubahan dan penambahan KUHP mengenai kesejahteraan sarana penerbangan, sejarah tentang pembentukan Undang-undang tentang narkotika, sejarah pembentukan Undang­undang tentang pengesahan single convention of narcotic drug, dan sejarah pembentukan Undang-undang pengesahan perjanjian ekstra­disi antara Indonesia dan Philipina.

2. Penegakan Hukum.

Kegiatan-kegiatan pembangunan khususnya di bidang penegakan hukum terus ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih mantap dengan koordinasi yang lebih baik antara semua unsur aparat pemerintah di bidang pembinaan tertib hukum.

Pelaksanaan tugas-tugas yang dipertanggung-jawabkan kepada Kejaksaan selaku aparat penegak hukum terus mengalami perbaik­an dan peningkatan berdasarkan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokak Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1971.

1043

Di samping itu penindakan terhadap perbuatan-perbuatan sub­versi telah makin ditingkatkan. Dalam rangka usaha tersebut telah

dilakukan penataran yang bertujuan meningkatkan ketrampilan aparat keamanan dan penegak hukum dalam menanggulangi usaha subversi.

Selanjutnya untuk menanggulangi tindak penyelundupan yang dipandang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan dan pere-konomian bangsa, dan negara pada umumya dan pertumbuhan perdagangan serta perindustrian dalam negeri khususnya, oleh Kejak­saan Agung telah dibentuk suatu Team Operasi yang dinamakan Operasi 902 pada tanggal 13 Februari 1976.

Tindakan tegas terhadap para pelaku penyelundupan tersebut ter-nyata telah memberi pengaruh secara berarti terhadap penerimaan negara dari sektor bea masuk barang-barang ex impor.

Dalam rangka penindakan terhadap penyelundupan ini sejak 1975/76 beberapa perusahaan telah diternpatkan di bawah penga-wasan Kejaksaan tanpa merighentikan kegiatan perusahaan itu sendiri, antara lain 5 perusahaan berada. Di Surabaya, 3 perusahaan berada di Jakarta, 1 pabrik dan beberapa apotik berada di Medan.

Juga dalam rangka ini telah dilakukan penyegelan 49 buah gudang milik para tersangka untuk mendapatkan penelitian lebih lanjut, karena menurut informasi di dalamnya tersimpan, barang-barang ex impor yang diragukan legalitasnya,

Usaha peningkatan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan. Prosedur kerja telah disederhanakan, hal ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian perkara. Mengenai perkara korupsi setiap tahunnya rata-rata sekitar 300 parkara berhasil diusut, dituntut dan dijatuhi hukuman.

Hasil pemberantasan korupsi secara represif melalui sarana operasi justisiil tersebut merupakan pula bahan-bahan yang berharga berupa informasi faktuil mengenai bentuk-bentuk dan tentang sebab­sebab yang mendorong orang untuk melakukan tindak pidana korupsi guna dijadikan landasan penentuan kebijaksanaan pencegahan.

Bahan-bahan tersebut diolah dan digunakan dalam melanjutkan usaha pemberantasan korupsi secara sungguh-sungguh dan terarah me­lalui sarana non-juridis, antara lain untuk penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Departemen-departemen maupun Lembaga­

	1044

 

lembaga Pemerintah, peningkatan sistim pengawasan penertiban administrasi serta prosedur pembangunan. Penilaian kekayaan dan intensifikasi pengenaan pajak pendapatan serta pajak kekayaan dalam rangka mengembangkan pola hidup sederhana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari operasi justisiil, dan diharapkan mempunyai pengaruh yang positip terhadap daya-guna pemberantasan korupsi dimasa-masa akan datang.

Sampai saat ini masalah kenakalan remaja masih tetap mem-punyai pengaruh yang negatip terhadap keamanan dan kehidupan masyarakat. Gajala-gejala kenakalan baik yang bersifat perorangan maupun yang berkelompok menjurus kepada perbuatan tindak pidana, yang tidak terbatas pada pelanggaran atau kejahatan ringan saja, tetapi sudah meningkat kepada kejahatan berat antara lain memperguna-kan senjata api tanpa ijin yang berwajib, perkosaan, penganiayaan dan sebagainya. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial bagi kota-kota besar, karena kota besar dengan seluruh aspek dinamika perkembangannya memberikan banyak pengaruh negatip dalam peri-kehidupan warganya, lebih-lebih terhadap remaja yang masih dalam kondisi jiwa yang labil. Masalah kenakalan remaja ini telah ditangani secara terkoordinir dalam Sub-Team Penanggulangan Kenakalan Remaja Bakolak Inpres 6/ 1971, yang telah mengambil Iangkah­langkah penanggulangan di bidang preventip (antara lain kampanye, bimbingan dan penyuluhan), represip (antara lain prioritas dalam penyelesaian kenakalan remaja dan upgrading petugas hukum) dan pembinaan khusus (antara lain pilot-project pendidikan untuk pimpin­an Gang yang dibubarkan atau telah membubarkan diri). Sub-Team Penanggulangan Kenakalan Remaja telah pula mengadakan pengum­pulan buku-buku pedoman, instruksi-instruksi semua Departemen yang ada hubungannya dengan masalah penanggulangan kenakalan remaja. Maksud dari pada pengurnpulan ini ialah untuk meninjau kembali dan menyempurnakan buku-buku pedoman yang telah dike-luarkan Bakolak Inpres 6/1971, yang ada hubungannya dengan ke-nakalan remaja.

1045

Usaha-usaha penanggulangan masalah uang palsu dan penye­barannya terus ditingkatkan antara lain dengan mempererat hubung-an kerjasama dengan aparat penegak hukum negara-negara tetangga

dan negara negara yang diperkirakan sebagai sumber pemalsuan Usaha-usaha itu meliputi pertukaran data kiriminil, mengusahakan adanya perjanjian khusus dengau negara-negara tersebut, ikut serta dalam kerjasama internasional, meningkatkan potensi penyelidikan di dalam negeri dan di luar-negeri melalui kegiatan-perwakilan ne­gara kita, mengadakan koordinasi sebaik-baiknya aparat penegak hukum di dalam negeri serta rnembatasi meluasnya pemberitaan me­ngenai uang palsu.

Masalah penyalah-gunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang lain telah dinyatakan menjadi masalah nasional. Hal ini dida-sarkan atas pertimbangan bahwa sumber narkotika terbesar dika­wasan Asia yaitu daerah " the Golden Triangle"  letaknya tidak jauh dari wilayah Indonesia lagi pula lebih dari 90% korban narkotika adalah para remaja yang masih duduk  di bangku sekolah. Menurut pengamatan jumlah korban narkotika di Indonesia menunjukkan ten­densi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penanggulangan penyalah-gunaan narkotika dilakukan terutama dengan cara pencegahan (preventif) dalam bentuk kegiatan penerangan, penyuluhan, pendidikan kampanye dengan tujuan menimbulkan kesadaran dan tercapainya partisipasi aktip masyarakat dalam pem­berantasan. Kemudian dengan penindakan (represif) yaitu penindakan hukum dengan memberikan hukuman yang berat serta melaiui pe-nyembuhan, (rehabilitasi) yang ditujukan kepada korban penyalahgu-naan narkotika.

Pada tahun 1976 telah diundangkan Undang-undang No. 9 /1976 mengenai narkotika sebagai sarana yang effektif dalam usaha prevensi yang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi bahaya penyalahgu­naan narkotika

1046

Pada tahun itu telah dilaksanakan operasi Gurita oleh pihak Kepolisian dengan maksud secara minimal memotong lalu lintas gelap narkotika di Indonesia dan secara maksimal dapat menangkap jaring­an-sindikat narkotika internasional. Operasi inih telah dilakukan dengan sasaran di Jakarta, Medan, Riau, Palembang, Cilacap, Purwakarta Semarang, Cirebon dan Surabaya.

TABEL XVIII – 2

PENYELESAIAN PERKARA PADA KEJAKSAAN DAN BADAN PERADILAN,

1972/73 – 1977/78

1047

Di samping hal torsebut di atas anfara tahun 1973/74 sampai dengan 1977/78 telah ditangani berbagai kejadian yang merupakan gangguan terhadap stabilitas politik maupun ekonomi.

Untuk-menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum, prasarana pisik Kejaksaan telah ditingkatkan ada tahun 1973/74-1977178 telah dilaksanakan pembanguman gedung Kejaksaan htegeri sebanyak 87 buah dan Kejaksaan Tinggi sebanyak 4 buah serta, per- luasan gedung Kejaksaan Agung; rehabilitasi 13 Kejaksaan Negeri dan 3 Kejaksaan Tinggi; pongadaan mobilitas untuk operasionil Ke-jaksaan sebanyak 130 buah; pengadaan rumah dinas bagi Jaksa se-banyak 93 buah serta roeiah dipenuhinya kebutuhan SSB di Kejak­saan Agung dan di 6 Kejaksaan Tinggi (Ambon, Menado, Pontianak, Kupang, Pekanbaru dan Balikpapan).

Perkembangan penyelesaian perkara dari tahun ketahun dapat dilihat pada Tabel XVIII-- 2.

3. Pembinaan Peradilan.

1048

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu sendi dari pada negara hukum. Untuk dapati, menegakkan azas per­adilan bebas diperlukan jaminan-jaminannya baik yang berupa pe­rangkat perundang-undangan kelembagaan ketatalaksanaan dan per­sonil peradilan serta jaminan sarana fisik. Mengenai perangkat per­undang-undangan maka undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasan kehakiman (Undang undang No. 14/1970) menjadi jaminan utama bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas di samping perundang-undangan lainnya. Mengenai kelembaga­an peradilan, dewasa ini telah ada sebanyak 261 Pengadilan Negeri dan14 Pengadilan Tinggi. Pembentukan Pengadilan dilakukan secara bertahap dengan mendasarkan pada urgensi dan prior tas. Dalam tahun 1973/74 sampai dengan 1977/78 telah dibentuk 25 Pengadilan Negeri baru, yaitu di Wonogiri, Ruteng Batang, Bangli, Soasiu, Tobelo, Martapura, Sanggau, Soe, Tanjung, Kolaka, Amuntai, Pinrang, Praya, Muntok, Barabai, Kafamenanu, Kalabahi, Bangkinang, Bajawa, Putu­sibau, Padangpanjang dan Dilli, Bantul dan Limboto. Demikian pula telah diadakan perbaikan organisasi Pengadilan Negeri dan Penga­dilan Tinggi, khususnya di bidang kepaniteraan. (Rencana 1978/79 meliputi pembangunan I gedung kantar Pengadilan Tinggi dan 27 gedung Pengadilan Negeri, di samping perluasan 22 gedung Penga­dilan Negeri lainnya).

Sehubungan dengan ketatalaksanaan pengadilan, telah disusun pedoman-pedoman tata-kerja pengadilan yang memuat tata-kerja be- rikut bentuk-bentuk formulir perdata dan pidana, tata-ruang sidang pengadilan, di samping pedoman-pedoman lainnya baik yang menge-

nai segi fisik maupun non fisik pengadilan.

Dalam rangka pembinaan personil peradilan maka untuk men­jamin objektivitas dan pembinaan karier hakim telah diadakan pemu- tasian hakim secara regional maupun nasional. Untuk memenuhi keku­rangan tenaga hakim sejak tahun 1973/74 sampai dengan 1977/78 telah diangkat 431 orang hakim baru.

Adapun mengenai sarana fisik pengadilan, maka sejak tahun 1973/ 1974 sampai dengan 1977/78 dilaksanakan pembangunan 67 gedung Pengadilan Negeri dan 8 gedung Pengadilan Tinggi; rehabili­tasi/perluasan 53 gedung Pengadilan Negeri dan 5 gedung, Pengadil-an Tinggi; pembangunan 309 rumah hakim Pengadilan Negeri dan 91 rumah hakim Pengadilan Tinggi; pengadaan kendaraan bagi hakim Pengadilan Negeri sebanyak 204 buah (termasuk 3 buah kapal motor) dan bagi hakim Pengadilan Tinggi sebanyak 43 buah. Demikian pula telah dibangun 36 buah rumah dan disediakan 39 buah kendaraan bagi Hakim Agung dan Asisten Hakim Agung.

Dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan penyelundup-an dan perkara subversi telah ditetapkan 46 hakim yang khusus ditu­gaskan menangani perkara-perkara tersebut di seluruh Indonesia.

Akhirnya telah dilakukan pula usaha untuk mengatasi hambatan dalam bidang organisasi dan administrasi Pengadilan. Demikian pula penyebaran peraturan-peraturan perundang-undangan ke seluruh rpengadilan telah ditingkatkan.

Berbagai perbaikan di bidang sarana tersebut di atas nampak berpengaruh antara lain pada produktivitas penyalesaian perkara (Tabel XVIII - 2).

4. Pembinaan Pemasyarakatan

1049

Usaha pembinaan narapidana/pelanggar hukum berdasarkan sistim pemasyarakatan meliputi program-program pembinaan kerokha-

nian, pengetahuan dan keeakapan, kesejahteraan fisik, bimbingan sosial keamanan dan ketertiban dengan tujuan ke arah integrasi nara-pidana/pelanggar hukum dengan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut diperlukan kelengkapan sarana yaitu perangkat perundang-undangan sebagai lan-dasan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta sarana fisik.

Sehubungan dengan perangkat perundang-undangan, telah disu-sun rancangan undang-undang tetang Pemasyarakatan dan rancangan, undang undang tentang Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan. Anak sebagai pengganti perundang-undangan yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan.

Mengenai kelembagaan pemasyarakatan dapat diutarakan bahwa dalam tahun 1977 tercatat 364 Lembaga Pemasyarakatan yang hampir seluruhnya dibangun pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda dan secara fisik tidak sesua lagi dengan keadaan sekarang baik ditinjau dari segi tehnis pemasyarakatan maupun mengingat lokasinya yang berada di tengah kota yang sudah tidak memenuhi persyaratan tata kota dewasa ini. Untuk mengatasi masalah-masalah di atas maka dari tahun 1973/74 sampai dengan 1977/78 telah dilaksanakan pemba­ngunan kembali 14 buah gedung lembaga pemasymrakatan, rehabilitasi 49 buah lembaga memasyarakatan yang sudah tua dan rusak berat, pembangunan 92 buah rumah dinas petugas lembaga, serta pengadaan 158 buah kendaraan (termasuk 5 buah truk dan 87 buah kendaraan narapidana). (Rencana kerja 1978/79 meliputi penyelesaian pemba­ngunan 15 Lembaga Pemasyarakatan dan rehabilitasi 25 Iainnya).

Pemindahan Lembaga-lembaga Pemasyarakatan keluar kota dila­kukan secara berangsur-angsur atas dasar kerja-sama antara Pemerin­tah Pusat dengan Pemerintah Daerah setempat.

1050

Di samping Lembaga Pemasyarakatan terdapat Balai-balai Bim-bingan Kemasyarakatan dam Pengentasan Anak (Balai Bispa) sebanyak 28 buah di kota-kota besar, 23 buah di antaranya telah tmempunyai gedung kantor baru. (Rencana 1978/79 meliputi pembangunan 5 ge-dung kantor Bispa).

TABEL XVIII -3

JUMLAH NARA PIDANA (TUNA WARGA) PADA LEMBAGA PEMISYARAKATAN

1972173 - 1977/78

		1972/73		1973/74	1974/75	1975/76	1976/77	1977/78 4)
	Kantor Wllayah Dit. Jen. Bina Tu- ng Warga I Medan (51 Lembaga Pemasyarakatan) Kantor Wilayah Dit. Jen. Bina Tu­ na Warga 11 Padang	4.002		4.627	4.990	5.113	3.531	1.979
	(38 Lembaga Pemasyarakatan)						1.661	823
	Kantor Wilayah Dit, Jen. Bina Tu- na Warge III Palembang (26 Lembaga Pemasyarakatan) 1) Kantor Wllayah Dit. Jen. Bina Tu Na Warga IV Jakarta	2.755		2.169	1.612	2.453	2.485	1.076
	(15 Lembaga Pemasyarakatan) Kantor Wilayeh pit. Jen. Bina Tu. pa Warga V Bandung	2.406		2.311	2.568	2.640 .	3.053	2.568
	(19 Lembage Pemasyerakatan) Kantor Wilayeh Dit. Jen. Bina Tu- na Warga VI Semerang	2.202		2.4 2-	2619	2.673	2.782	2.632
	(48 Lembaga Pemasyarakatan) Kantor Wllayah Dlt. Jan. Bina Tu- na Warga VII Surabaya	6:638		8.581	7.624	6.339	8.604	4.389
	(37 Lemhaga Pemasyaraketan) Kantor Wllayah Dit. Jen. Bina Tu- ne Warga VIII Denpasar	8.966		9.000	9.399	9.219	8.899	9.157
	127 Lembaga Pemasyarakatan) Kantor Wilayeh Dit. Jen, Bina Tu- naWarga IX Banjarmasin	1.990		2.081	1.843	1.955	2.358	2.068
	(19 Lembaga Pemesyaraketan) 2)						1.196	961
10.	Kantor Wilayeh Dit. Jen. Bina Tu­- na Warga X Ujung Pandang
	(3D Lembaga Pemesyaraketan) Kantor Wilayah Dit. Jen. Bina Tu- na Warga XI Menado	3.147		2:934	3.010	2.856	2.156	1.882
	(21 Lembage Pemasyarakatan) 3) Kentor Wilayah Dit. Jen. Bina Tu- ne Warga XII Ambon						835	506
	(17 Lembaga Pemasyarakatan)	303		488	482	640	638	473
13.	Kantor Wilayah Dit. Jan. Bina Tu- na Warga Xlll Jayapura
	118 Lembaga Pemasyarakatan)			479	282	264	342	2.488
	Jumlah	32.299		33.112	33.829	34.153	38.540	31.490

1) Baru dibentuk tahun 1976, semula masuk Kanwil I Medan.

2) Baru dibentuk tahun 1976, semula masuk Kanwil V Surabaya.

3) Baru dibentuk tahun 1976, semula mesuk Kanwil VI Ujung Pandang.

 4) Sampai Nopember 1977.

	1051

Perbaikan-perbaikan di bidang ketatalaksanaan pada tahap pertama ditempuh dengan penyusunan pedoman-pedoman yang berisi pola-pola pemasyarakatan sebagai pemantapan sistim pemasyarakatan yang bulat. Suatu sistim pemasyarakatan yang bulat_.tidak hanya ter-diri dari sistim pembinaan narapidana/pelanggar hukum, melainkan ditunjang pula dleh suahu sistim administrasi, organisasi, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan.

Kekurangan tenaga pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan diusahakan untuk diatasi dengan penempatan lulusan Akademi llmu Pemasyarakatan yang hingga tahun 1977 mencapai 400 orang. Pening­katan mutu personil dilakukan secara terus-menerus melalui penatar­an-penataran.

 Jumlah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat dalam Tabel XVIII^- 3.

 5. Administrasi Urusan Hukum

Dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat telah diadakan perbaika-perbaikan organisasi dan prosedur dalam pemberian perizinan-perizinan khusus di bidang pengesahan badan-badan hukum, pendaftaran merek, pengangkatan notaris, dan permo-honan kewarganegaraan.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas keimigrasian dan fasilitas pelayanan terhadap masyarakat telah diadakan peningkatan beberapa Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi Kantor Wila-yah dan peningkatan Kantor Resort menjadi Kantor Direktorat Jen-deral Imigrasi serta pembukaan kantor-kantor baru.

1052

Pada waktu ini terdapat 12 Kantor Wilayah, 40 Kantor Dit-Jen. Imigrasi dan 15 Resort yang berada di tempat-tempat yang strategis letaknya dilihat dari sudut imigrasi. Mengingat meningkat­nya tugas keimigrasian pada waktu ini maka telah diadakan langkah-langkah perintisan kearah, otomatisasi administrasi dengan penggunaan komputer dalam penyelenggaraan keimigrasian. Dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula lalu-lintas orang asing disertai dengan makin banyaknya orang asing yang masuk secara gedap. Sehubungan

TABEL XVIII - 4

KEDATANGAN/KEBERANGKATAN DARI/KE LUAR NEGERI,

 1972/73 - 1977/78

Hasil Pelaksanaan
	1972/73		1973/74	974/75	1975/76	1976/77	1977/78 *)
Kegiatan-kegiatan Pokok
Datang dari luar negeri Orang Indonesia	138.559		192.989	282.834	312.059	183.559	57.543
Orang Asing	248.571		139.619	.548586	327.167	390.147	129.756
Berangkat ke Iuar negeri Orang Indonesia	146.568		383.170	150.363	144.976	189.864	57.758
Orang Asing	245.9 17		266.871	224.086	252:627	396:290	121. 460
*) Angka Semester I (Januari s/d Juni 1977).­

dengan hal terseliut telah diadakan tindakan-tindakan khusus dalam rangka penanggulangannya, antara lain pengetatan yang- sifatnya pre­ventif dengan penetapan pedoman dan instruksi tentang cara-cara peng-amanan, penggunaan dan pemberian paspor R.I.

Mengenai lintas batas telah diadakan kerjasama regional dengan negara-negara tetangga dalam General Border Comittee Indonesia- Philipines dan Indonesia-Malaysia.

Peningkatan daya-guna personil telah diusahakan dengan me­ngadakan mutasi-mutasi dan untuk meningkatkan mutu pegawai telah diadakan penataran-penataran. Di samping itu dalani tahun 1973/74 sampai dengan 1977/78 telah dilaksanakan pembangunan gedung gedung kantor imigrasi baru 37 buah, perluasan dan penambahann asrama imigrasi 9 buah, pembangunan perumahan dinas 123 buah, serta pengadaan kendaraan bermotor 68 buah.

(Rencana 1978/79 meliputy 8 kantor Ditjen Imigrasi, 3 asrama tahanan, dan rehabilitasi/perluasan 6 kantor Ditjen Imigrasi).

Keadaan lalu-lintas orang antara negara Republik Indonesia. de­ngan negara lain nampak pada jumlah penumpang dari dan ke luar negeri (Tabel XVIII – 4).

6. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

 Dalam rangka pembaharuan pendidikan_. hukum telah diadakan penelitian dan pertemuan ilmiah yang membahas masalah pendidikan klinis hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun pendidikan para penegak hukum dan pelaksana hukum dilakukan melalui penataran-penataran. Berbagai jenis penataran telah dilaksanakan antara lain penataran bagi hakim, panitera pengadilan pejabat teknis pemasyarakatan, ke imigrasian dan pelaksana teknis bidang hukum.

1054

Penyebar-luasan bahan hukum dan perundang-undangan mau-pun peraturan-peraturan telah dilaksanakan secara bertahap sebagai salah satu kegiatan penyuluhan hukum.

Pada dasarnya pembinaan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan bantuan hukum Antara tahun 1973/74 - 1977/78 telah diselenggarakan pendidikan/ penataran 2313 orang tenaga kehakiman, sedangkan di bidang pen-didikan kejaksaan telah dilaksanakan pendidikan pembentukan Jaksa sebanyak 360 orang, pendidikan sandi 35 orang, pendidikan karier orang.

(Rencana 1978/79 meliputi 455 tenaga kehakiman dan 80 tena-ga kejaksaan).

TABEL XVIII

PENDIDIKAN/ LATIHAN TENAGA PENEGAK HUKUM DAN

TENAGA TEKNIS LAINNYA,

1972/73─1976/77

	1055

 

Di samping itu diadakan ^-gula pendidikan hukum bagi pejabat­pejabat yang khusus bertugas nrelakukan pemeriksaan pendahuan.

Pejabat-pejabat instansi lain yang telah selesai dididik dan di-angkat menjadi Pembantu jaksa tersebar antara lain pada Departe­men Dalam Negari, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Tenaga Kerja, dan Direktorat Jenderal Kehutanan.

1056

Perkembangan berbagai pendidikan tenaga penegak hukum dapat dilihat dalam Tabel XVIII- 5.