Pengertian Hukum Internasional

• Definisi oleh  Prof. Dr. J.G. Starke 

Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara  sehingga ditaati dalam hubungan negara-negara tersebut.

• Definisi oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

• Definisi oleh Rebecca M Wallace

Hukum Internasional merupakan peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional, seperti misalnya organisasi internasional dan individu, dalam hal hubungan satu dengan lainnya.

• Hugo de Groot

Mengemukakan bahwa hokum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas atau hokum alam dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.
Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.

• Definisi oleh Wirjono Prodjodikoro

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai Negara.

Resume Hukum Internasional

BAB I

Pengertian, Batasan dan Istilah Hukum Internasional

1.      Hukum Internasional (pengertian dan batasan)

Yang dimaksudkan dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini ialah hukum internasional publik, yang harus kita bedakan dari hukum perdata internasional.

Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi negara.

Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Dari uraian diatas tampak persamaan dan perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Persamaannya ialah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional). Perbedaannya terletak dalam sifat hukum hubungan atau persoalan diaturnya (objeknya).

Yang jelas ialah bahwa hubungan atau persoalan internasional demikian bukan merupakan persoalan perdata, sehingga bukan pula merupakan hubungan atau persoalan yang diatur hukum perdata internasional. Inilah sebabnya mengapa batasan kita yang negative lebih tepat menggambarkan kenyataan hubungan internasional pada dewasa ini. Memang, ada kalanya batas antara hubungan atau persoalan hukum perdata internasional pub suklar ditarik dengan tegas, sehingga ada sarjana yang mengusulkan agar perbedaan itu dihapuskan dan digunakan saja istilah lain.

2.      Istilah Hukum Internasional

Selain istilah hukum internasional, orang juga mempergunakan istilah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara untuk lapangan hukum yang sedang dibicarakan.

Istilah hukum internasional ini tidak mengandung keberatan, karena perkataan internasional walaupun menurut asal katanya searti dengan antarbangsa sudah lazim dipakai orang untuk segala hal atau peristiwa yang melintasi batas wilayah suatu Negara.

Hukum bangsa-bangsa akan dipergunakan untuk menunjukan pada kebiasaan atau aturan (hukum) yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu, ketika hubungan demikian baik karena jarangnya maupun karena sifat hubungannya, belum dapat dikatakan merupakan hubungan antara anggota suatu masyarakat bangsa-bangsa.

Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara akan digunakan untuk menunjuk pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara yang kita kenal sejak munculnya negara dalam bentuknya yang modern sebagai negara nasional.

3.      Bentuk perwujudan khusus Hukum Internasional (Hukum Internasional Regional dan hukum Internasional khusus (special)).

Dalam mempelajari hukum internasional, kita akan jumpai beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku disuatu bagian dunia (region) tertentu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disamping hukum internasional yang berlaku umum (general) terdapat pula hukum internasional regional, yang terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti apa yang lazim dinamakan hukum internasional amerika atau hukum internasional amerika latin.

Adanya berbagai lembaga hukum internasional regional demikian disebabkan oleh keadaan yang khusus terdapat dibagian dunia itu. Walaupun menyimpang, hukum internasional regional itu tidak usah bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku umum. bahkan ada kalanya suatu lembaga atau konsep hukum yang mula-mula timbul dan tumbuh sebagai suatu konsep atau lembaga hukum internasional regional, kemudian diterima sebagai bagian dari hukum internasional umum.

Dengan demikian hukum internasional regional dapat memberikan sumbangan berharga kepada hukum internasional yang benar-benar universal.

Bentuk perwujudan lain dari hukum internasional khusus, selain hukum internasional regional, kita jumpai dalam bentuk kompleks kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu  saja, seperti konvensi eropa mengenai hak-hak asasi manusia.

Beberapa bentuk hukum internasional khusus yang telah diterangkan diatas merupakan pencerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integrasi yang berbeda-beda dari bagian masyarakat internasional yang berlainan.

Karena itu, ketentuan hukum internasional regional dan hukum internasional khusus ini, walaupun dapat dibedakan dari hukum internasional umum karena memiliki cirri-ciri yang khas, merupakan begian yang tak dapat dipisahkan dari hukum internasional umum.

4.      Hukum internasional dan hukum dunia

Dalam usaha menjelaskan pengertian hukum internasional, perlu juga kiranya dikemukakan perbedaannya dengan pengertian hukum dunia yang akhir-akhir ini mulai dipergunakan orang.

Kedua pengertian ini menunjukan pada konsep mengenai tertib hukum masyarakat dunia yang berlainan pangkal tolaknya. Pengertian hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah Negara yang berdaulat dan mereka (independent) dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan yang lain. Dengan perkataan lain, hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Anggota masyarakat hukum internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mereka terima sebagai perangkat kaidah dana asas yang mengikat dalam hubungan antarmereka. Pengertian hukum dunia berpangkal pada dasar pikiran yang lain.

Menurut konsep ini yang rupanya banyak dipengaruhi analogi dengan hukum tata negara , hukum dunia merupakan semacam negara dunia yang meliputi semua negara didunia ini. Negara dunia secara hirarki berdiri diatas Negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.

BAB II

Masyarakat dan Hukum Internasional

1.      Adanya masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional

a.       Adanya suatu masyarakat internasional

Karena masyarakat internasional berlainan dari suatu negara dunia merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat, unsur pertama yang harus dibuktikan ialah adanya sejumlah negara didunia ini.

Adanya sejumlah besar negara didunia ini merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi dan jelas bagi setiap orang yang memperhatikan kehidupan sehari-hari. Jumlah negara didunia pada dewasa ini melebihi seratus negara. Akan tetapi, adanya sejumlah besar negara belum berarti adanya suatu masyarakat internasional. Pertama-tama harus dapat pula ditunjukan adanya hubungan yang tetap antara anggota masyarakat internasional, apabila Negara itu masing-masing hidup terpencil satu dari yang lainnya. Adanya hubungan yang tetap dan terus-menerus demikian, juga merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi.

Saling membutuhkan antar bangsa-bangsa diberbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus-menerus ab=ntara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian.

Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional ini dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam ikatan kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan taklangsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama Negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian antarnegara.

Disamping hubungan antarnegara yang resmi demikian, orang dapat juga mengadakan hubungan langsung secara perseorangan atau gabungan dilapangan perniagaan, keagamaan, ilmu penegetahuan, olahraga atau perburuhan yang melintasi batas negara. Jadi, yang dinamakan masyarakat internasional itu pada hakikatnya ialah hubungan kehidupan antar manusia. Masyarakat internasional sebenarnya merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang jalin menjalin dengan erat.

b.      Asas hukum bersamaan sebagai unsur masyarakat hukum internasional

Faktor pengikat yang nonmaterial ialah adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa didunia ini, betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku dimasing-masing negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa.

Asas pokok hukum yang bersamaan inilah yang dalam ajaran mengenai sumber hukum formal dikenal dengan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab merupakan penjelmaan hukum alami. Adanya hukum alami yang mengharuskan bangsa-bangsa didunia ini hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia dan naluri untuk mempertahakan jenisnya.

2.      Kedaulatan Negara (hakikat dan fungsinya dalam masyarakat internasional )

Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional perlu dijelaskan mengingat pentingnya peran negara dalam masyarakat dan hukum internasional dewasa ini. Kedaulatan merupakan kata yang sulit karena oaring memberikan arti yang berlainan padanya. Menuru sejarah, asal kata kedaulatan yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah souvereignity berasla dari bahasa latin superanus berarti teratas. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat hakiki negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi inilah yang banyak menimbulkan salah paham.

Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri. Dengan perkataan lain, Negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya.

Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi didalam batas wilayahnya.

Bahwa kekuasaan suatu negara terbatas dan bahwa batas itu terdapat dalam kedaulatan negara lain merupakan konsekuensi yang logis dari paham kedaulatan sendiri dan mudah sekali dipahami apabila kita mau memikirkan persoalan ini secara konsekuen. Dilihat secara demikian, paham kedaulatan tidak usah bertentangan dengan adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing berdiri sendiri. Paham demikian juga tidak akan bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur masyarakat itu.

3.      Masyarakat internasional dalam peralihan (transition) (perubahan-perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi dan struktur masyarakat internasional).

Masyarakat internasional kini sedang mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok, yang perlu kita perhatikan untuk dapat benar-benar memahami hakikat masyarakat internasional.

Kita yang melihatnya sebgai proses pertumbuhan susunan masyarakat yang tidak wajar, yaitu suatu masyarakat internasional dimana asas pokok pergaulan internasional belum terwujud kearah suatu masyarakat dimana asas pokok masyarakat dan hukum internasional ini mendapat perwujudannya dalam kenyataan, harus menyambut proses ini sebagai suatu proses yang tak dapat dielakkan. Perubahan terhadap konsep lama bukan sesuatu yang mengkhawatirkan melainkan harus kita lihat sebagai kejadian yang tak dapat dielakkan.

Dilihat secara demikian, perubahan penting yang terjadi dalam konsep ilmi hukum yang berkenaan dengan perjanjian, kewajiban negara, nasionalisasi, hukum laut publik, tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan, harus dilihat sebagai proses pertumbuhan kearah hukum internasional yang wajar, bebas dari berbagai konsep dan lembaga yang menggambarkan atau merupakan akibat dominasi bangsa-bangsa oleh beberapa bangsa didunia ini.

Perkembangan kedua yang mempunyai akibat yang besar sekali terhadap perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya ialah kemajuan teknologi. Kemajuan teknik dalam berbagai alat perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas negara. Kenajuan teknologi persenjataan menimbulkan berbagai masalah baru dan keharusan meninjau kembali ketentuan mengenai hukum perang. Kemajuan dalam teknologi telah dan sedang mengakibatkan berbagai perubahan besar dalam konsep hukum laut dan timbulnya konsep baru untuk mengikuti perkembangan yang pesat ini. Perkembangan teknologi dan akibatnya mau tidak mau harus diikuti dan dilayani oleh para sarjana ilmu hukum internasional apabila cabang ilmi hukum tidak mau ketinggalan.

Berbagai perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi masyarakat internasional merupakan golongan ketiga yang tidak kurang pentingnya dari kedua golongan yang telah diuraikan diatas. Perubahan dalam struktur organisasi masyarakat internasional ini sangat penting karena berlainan dengan kedua golongan perubahan yang terlebih dahulu, mempunyai akibat langsung terhadap struktur masyarakat internasional yang didasarkan atas negara yang berdaulat. Perkembangan yang penting dalam golongan ini ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara. Dipihak lain, ada perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu dalam beberapa hal tertentu. Kedua gejala ini menunjukan bahwa disamping mulai terlaksananya suatu masyarakat internasional dalam arti yang benar dan efektif berdasarkan asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antarnegara-negara sehingga dengan demikian terjelma hukum internasional sebagai hukum koordinasi, timbul suatu kompleks kaidah yang lebih memperlihatkan cirri-ciri hukum subordinasi.

2.1     Hukum Internasional sebagai Landasan Sosiologis

F  Masyarakat Internasional adalah Setiap negara yang diakui oleh dunia internasional sebagai suatu negara yang mana negara-negara tersebut tentu mempunyai masyarakat atau penduduk.

F  Kriteria Masyarakat Internasional

1.     Adanya sejumlah negara-negara