Makalah Pengaturan Tindak Pidana Santet dalam Konsep Rancangan Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Penulisan

Santet pada umumnya memang sulit untuk dipahami atau dimengerti makna nya, namun pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat. Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan penyalahgunaan santet tersebut yang digunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, atau bahkan kematian. Oleh karena santet dapat menyebabkan seseorang sebagai korban maka santet dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Tindak Pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 11 ayat 1 yang merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.[1]

Adapun latar belakang filosofi santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya di masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.

Ditinjau dari pengertiannya, kriminalisasi adalah proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana.[2]

Proses kriminalisasi ini terdapat didalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana. Masalah kriminalisasi ini sangat erat kaitannya dengan criminal policy. Criminal policy adalah usaha yang rasional baik dari masyarakat/pemerintah untuk menaggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non penal. Seiring berkembangnya zaman, pembaharuan peraturan hukum pidana memang perlu dilakukan sebagai kebijakan hukum pidana yang dapat disebut pula sebagai politik hukum pidana.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:[3]

a.    Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

b.   Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum karena tujuanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk kedalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi juga masalah kebijakan.

Meninjau masalah santet dalam perspektif hukum, berarti meninjau sebagai salah satu permasalahan hukum yang perlu adanya kajian lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet karena santet merupakan perbuatan gaib yang sulit dalam pembuktianya secara hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan Negara yang kental akan budaya masyarakatnya. Seperti halnya apa yang ada pada masyarakat Indonesia di pedalaman, ataupun pribumi. Pola – pola budaya tersebut melahirkan berbagai macam tardisi, kepercayaan dan juga masih kental dengan hal – hal mistik. Kepercayaan masyarakat terkait hal mistik masih mengakar dengan cukup kuat menjadi sebuah mitos tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Cara pandang masyarakat tentang santet menjadikan santet seperti sudah membudaya di kalangan masyarakat.

Kekuatan ilmu ghaib atau santet seringkali digunakan untuk alat memenuhi kepentingan manusia – manusia yang berdilema. Dan sering fenomena ini kita temui dalam jasa dunia perdukunan di Indonesia. Jasa yang ditawarkan sangat berfariasi, seperti susuk, sumber rejeki, cepet jodoh, dan yang menjadi masalah terbesar adalah santet jasa ghaib ini digunakan untuk ajang perang kasat mata dan berujung pada kekerasan psikolgis manusia serta kematian bagi manusia yang terkena santet. Sehingga sering ditemukan adanya masyarakat yang menjadi korban dimana mereka menderita sakit bahkan kematian yang tidak masuk akal dalam dunia kedokteran sebagai akibat tukang teluh atau dukun santet. Penyelewangan seperti ini yang menjadi akar permasalahan dalam penegakan hukum, dan pemberian sanksi untuk aktor santet.[4]

Ketika ritual adat yang kental dengan hal ghaib diselewengkan fungsinya untuk kepentingan tertentu. Dalam hal ini, hukum Indonesia belum bisa menjelajah dan menetapkan sanksi atas aktifitas santet yang merugikan sebagian orang. Dan secara sosiologi hukum dapat dijelaskan bahwa kekuatan – kekuatan santet atau sihir ada yang bisa dibuktikan kebenarannya melalui alat – alat praktinya. Serta belum juga bisa dibuktikan praktiknya dan ini masih terkait dengan kendala praktik ilmu sihir perdukunan yang kasat mata.

Fenomena dunia perdukunan dan santet ini lah yang sering kali kaku dalam menafsirkan prosedur hukumnya, karena magis atau santet dapat dipahami sebagai perilaku kriminal yang merusak dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Merujuk dari apa yang dikatakan oleh Baharudin (2007) mendefinisikan bahwa santet sebagai tindakan yang merusak kesejahteraan orang lain dengan motif balas dendam atau sakit hati. Tindakan ini menyebabkan sakit, kematian, dan berbagai bentuk penderitaan lain serta dikategorikan sebagai tindak kriminal. Selanjutnya dalam persoalan penegakan hukum Indonesia yang tertulis rapi dalam UU ternyata menyisahkan cerita baru.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah makalah yang sederhana ini dengan judul : “Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonsesia.”

B.     Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang penulisan, maka penulis membatasi pokok permasalahan dalam penulisan makalah ini sebagai berikut:

1.      Apakah yang menjadi latar belakang kriminalisasi santet sebagai tindak pidana?

2.      Bagaimanakah perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP di Indonesia, KUHP Papua New Guinea dan Hukum Islam ?

C.    Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1.      Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis latar belakang kriminalisasi santet sebagai tindak pidana.

2.      Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perumusan santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP di Indonesia, KUHP Papua New Guinea dan Hukum Islam.

D.    Kegunaan Penulisan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1.      Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memeberikan manfaat serta sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana santet dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia.

2.      Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat agar mengetahui bahwa santet juga dapat diartikan sebagai tindak pidana sehingga santet tidak lagi menimbulkan keresahan dan dapat dicegah di dalam kehidupan masyarakat.

LANJUT BAB II

---

[1] Rifqi, Bagaimana hukum santet dalam KUHP, http://rifqimediaagency.blogspot.com/2014/09/bagaimanakah-hukum-santet-dalam-kuhp.html, diakses pada tanggal 18 November 2014, jam 14.39.

[2] Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1981 Hlm. 121.

[3] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 26

[4] Anonyme, “ Solusi Hukum Pada Praktek Perdukunan”, http://rustamcastello.blogspot.com/2012/10/solusi-hukum-pada-praktekperdukunan.html, diakses pada tanggal 18 November 2014, jam 15 13.