Pengertian, Asas-asas, dan Kompetensi PTUN

Pengertian Hukum Acara PTUN

Menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara PTUN adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orrang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). Dengan kata lain hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di peradilan Tata Usaha Negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Pada Umumnya secara teoritis cara pengaturan terhadap hukum formal dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

1.      Ketentuan prosedur berperkara diatur bersama-sama dengan hukum materilnya atau dengan susunan, kompetensi dari badan-badan yang melakukan peradilan dalam potensi dari badan yang melakukan peradilan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainya.

2.      Ketentuan prosedur berperkara diatur tersendiri masing-masing dalam bentuk undang-undang atau bentuk peraturan lainya.

B.     ASAS-ASAS HUKUM ACARA PTUN

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, dikarenakan  merupakan landasan yang paling luasbagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut, asas hukum  ini layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, kemudian Satjipto Rahardjo menambahakan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan  oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.

Adapun menurut Scholten memberikan definisi asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan hakim, yang berkenan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sabagai penjabaranya.

Asas hukum yang terdapa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara :

1.      Asas praduga rechtmatig. Asas ini menyatakan setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap rechtmatig samapai ada pembatalan (pasal 67ayat (1) UU PTUN).

2.      Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang disengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat (pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf a).

3.      Asas para pihak harus didengar. Maksudnya para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan di perhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan atau penjelasan salah satu pihak saja.

4.      Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis. Maksudnya baik pemeriksaan di judex feeti maupun di Mahkamah Agung.

5.      Asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Maksudnya bebas dari campur tangan pihak lain baik secara langsung maupun tidak bermaksud untuk mempengaruhi keputusan pengadilan.

6.      Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksudnya sederhana dalam hukum acara, waktu yang relatif cepat dalam waktu dan murah dalam biaya ringan.

7.      Asas hakim aktif.maksudnya ada rapat permusyawarahan untuk menentukan gugatan dapat diterima atau tidak yg disertai pertimbangan-pertimbangan, pemeriksaan persiapan untuk memeriksa kejelasan gugatan, hakim dapat memeritahkan tergugat memberikan info-info yang dibutuhkan penggugat.

8.      Asas sidang terbuka untuk umum. Maksudnya asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam siding terbuka untuk umum.

9.      Asas peradilan berjenjang. Maksudnya Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang terbawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan puncaknya adalah Mahkamah Agung (MA). Dengan dianutnya Asas ini, maka kesalahan dalam putusan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum banding kepada PTTUN dan kasasi ke MA. Sedangkan keputusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dapat diajukan upaya permohonan peninjauan kembali kepada MA.

10.  Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (ultimum remedium). Maksudnya  Sengketa administrasi  sedapat mungkin diupayakan dulu penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat (upaya administratif), apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka barulah penyelesaian melalui PTUN dilakukan.

11.  Asas Obyektifitas. Maksudnya hakim atau panitera, apabila terikat hubungan  sedarah, semenda sampai derajat ketiga  atau hubungan  suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, penasihat hukum atau antara hakim dengan panitera atau hakim dan panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketanya.