Makalah tentang Narkoba menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Penelitian

Narkotika adalah zat kimia atau obat yang biasanya mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk atau tidur yang mendalam. Selain itu, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menhilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersedian guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dewasa ini penyebaran dan penggunaan narkotika tidak hanya di lingkungan sosial saja, tetapi sudah merambah ke lingkungan pendidikan, agama, bahkan ke lingkungan para penegak hukum. Yang menjadi sasaran dari penyebaran Narkotika ini yakni, remaja, anak-anak sekolah baik SMP maupun SMA, bahkan di lingkungan pesantren pun hampir sebagian para santri sudah memakai dan menggunakan obat terlarang ini. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan sekali karna kalau tidak di atasi jelas akan merusak generasi muda Indonesia, dan akan menjadi bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara.

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika telah merambah hampir ke seluruh strata (lapisan) masyarakat. Mulai dari kalangan elite yang tinggal di kota-kota besar sampai kalangan yang tinggal di pelosok desa. Dari kalangan masyarakat yang berkecukupan sampai pada kalangan menengah ke bawah. Juga dari kalangan elite politik dalam pemerintahan, pengusaha dan bahkan sering juga terdapat oknum anggota legislatif dan oknum penegak hukum. Kelihatannya trend penggunaan narkotika telah bergeser dari motif hanya sekedar untuk melarikan pikiran dari tekanan masalah yang sedang melanda hidup seseorang, berubah menjadi semacam gaya hidup, terutama dikalangan para selebritis untuk membantu mereka dalam menghadapi tekanan dan persaingan yang sangat keras dalam profesi mereka. Narkotika tadinya bukan obat terlarang, melainkan sejenis obat yang biasa dipakai di kedokteran untuk meracik atau bahkan untuk mengobati. Tapi yang menjadi terlarangnya obat tersebut yaitu salah pemakaian dan penggunaan atau dengan kata lain disalahgunakan dengan tidak sesuai proporsi dan kadarnya. Sehingga akibatnya pun berbeda, bisa memabukkan bahkan sampai mematikan.

Selain dari itu, ketika masyarakat mendengar istilah narkotika atau narkoba, pasti merasa ketakutan, kebencian, dan kekhawatiran. Ketakutan akan dirinya, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya kecanduan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut. Lalu kebencian dari  masyarakat terhadap orang-orang yang mengkonsumsi apalagi pada obat tersebut. Kekhawatiran yang mungkin timbul dari masyarakat ialah akan bahaya narkotika terhadap orang yang mengkonsumsi dan yang paling dikhawatirkan lagi adalah rusaknya generasi penerus bangsa hanya karena obat-obat terlarang itu, bahkan bisa saja obat tersebut bisa sampai menyebabkan kematian bagi orang yang mengkonsumsinya.

Kejahatan narkotika merupakan  extra orginary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi-dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya begitu menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai transnational crime. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika  tersebut. Tindak pidana narkoba atau narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 (UU No.35 tahun 2009, memberikan sangsi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataanya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sangsi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Peredaran narkoba, secara illegal di Indonesia telah cukup lama dan semakin meningkat. Indonesia yang mulanya sebagai negara transit perdagangan narkoba kini sudah di jadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkoba internasional. Penyalahgunaan narkoba telah berada pada tingkat yang sangat membahayakan, selama masyarakat memandang bahwa memerangi bahaya narkoba adalah tugas pemerintah semata-mata, maka selama itu pula upaya pemberantasan narkoba tidak akan berhasil, narkoba hanya dapat di perangi dan menangi bila semua memahami dan menyadarinya serta memandang bahwa bahaya narkoba sebagai musuh bersama dan mengambil peran aktif dalam upaya memeranginya, dalam hal ini selain pemerintah dan masyarakat, organisasi berbasis keagamaan, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), lembaga hukum, bersama-sama meningkatkan dan memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang sehat baik dari aspek mental, jasmani, maupun spiritual.

Narkoba atau narkotika dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah ‘ijtihadi, karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Sunnah, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum khamr. Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, agar selalu dapat memenuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan perintah Allah Swt yang telah diatur dalam syari’at Islam. Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat. Menurut Imam Ghazali, dalam kitabnya Al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul, disebutkan dengan tegas bahwa, tujuan adanya perintah dan larangan dalam sumber utama hukum Islam Al Qur’an dan Hadits dikelompokkan menjadi lima pokok, yaitu untuk memelihara agama (hifdzuddin), memelihara jiwa manusia (hifdzunnas), memelihara akal atau kehormatan (hidzul aqli), memelihara keturunan (hifdzunnasal) dan untuk memelihara harta (hifdzumaal). Oleh karena itu Islam sangat mengharamkan narkotika tersebut, karena semu hal yang buruk yang akan membahayakan jasmani dan rohani mereka dan merusak kepribadian serta kehidupan mereka bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka. Secara teoritis penelitian ini bisa menjadi bahan informasi bagi pembaca dalam memahami masalah narkotika ini, kemudian secara praktis menjadi bahan acuan bagi penegak hukum supaya lebih baik lagi dan lebih profesional dalam melaksanakan serta mengimplemantasikan aturan-aturan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan narkotika.

B.       Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis membatasi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.      Bagaimana status hukum pemakai, produsen dan pengedar narkoba menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

2.      Bagaimana sanksi di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penyalahguna Narkotika ?

C.      Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1.      Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis status hukum pemakai, produsen dan pengedar Narkotika menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2.      Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis sanksi di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap penyalahguna Narkotika.

D.      Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1.      Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana mengenai narkotika.

2.      Secara praktis, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada para penegak hukum supaya bisa lebih baik dan lebih profesional dalam melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika.

E.       Kerangka Pemikiran

Istilah narkotika berasal dari bahasa yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa” [1]. Sedangkan narkotika menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium dan ganja). Sesuai dengan pengertian narkotika yang tercantum dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Golongan-golongan narkotika yang dimaksud dalam UU Narkotika ketentuan pasal 6 ayat (1) terdapat 3 golongan, yaitu [2] :

a.       Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain : Tanaman koka, tanaman ganja, opium, MDMA, Amfetamina, selanjutnya ada 65 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

                                                                    

b.      Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain : Morfina, Bezitramida,Alfaprodina, selanjutnya ada 86 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

c.       Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain : Asetildihidrokodeina, Dekstropropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, selanjutnya ada 14 jenis (Lampiran 1 UU Narkotika)

Sebenarnya kata narkotika tidak tercantum dalam Al-quran maupun Al-Hadits, tapi narkotika ini dikaitkan dengan kata khamar karena sama-sama ada dampak yang ditimbulkkannya yaitu sifat memabukkan. Dalam hukum islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam, dan salah satu sumber hukum islam itu yaitu dengan menggunakan metode qiyas atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan  hukumnya karena adanya persamaan .

Oleh karena itu karena baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat-ayat Al-Quran dan Hadits-hadits Rasulullah saw yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapay dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika.

Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan diharamkannya penyalahgunaan narkotika yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : ”yang lebih darikeperluan.”Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah : ayat 219)[3].

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perkerjaan itu).”(QS. Al-Maidah : ayat 90-91)[4]

Khamar adalah miniman memabukkan. Khamar dalam bahasa arab berarti ”menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat. Selanjutnya, kata khamar dipahami sebagai minuman yang membuat peminumnya mabuk atau ganguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yan memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern, benda yang memebukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair, dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.

Ada sebuah hadits yang menetapkan keharaman khamar berdasarkan hadits  Rasulullah saw yang berbunyi :

“Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. Bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (Riwayat Muslim)”

Para fuqaha ada yang memberi pengertian khamar, yaitu cairan yang memebukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di dalam masyarakat [5].

Zat yang digolongkan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa narkoba/narkotika melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya[6]. Dasar hukum pengharaman narkotika adalah hadits Rasulullah saw. yang berbunyi :

“Rasulullah saw. melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat melemahkan badan”

            Selain dari hadits di atas ada beberapa hadits lainnya yang mengharamkan narkotika, minuman keras atau khamar yaitu sebagai berikut [7]:

a.       “Sesungguhnya Rasullullah saw. bersabda : Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka walaupun sedikit pun adalah haram” (H.R. Ahmad dan Imam Empat).

b.      “Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : Setiap yang memabukkan haram” (H.R. Muslim).

c.       “Nabi saw. bersabda : Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (H.R. Bukhari).

d.      “Allah melaknat (mengutuk), khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, pemakan atau penyimpannya, pembawa dan penerimanya.”(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Umar).

e.       “Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata : ”Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pemerasnya,orang-orang yang membantu pemerasnya, penerima/penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, orang-orang yang mau disuguhinya.” (H.R. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abas).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits-hadits tersebut di atas, maka penyalagunaan narkotika sama hukumnya dengan  minuman keras atau khamar.

Berpedoman kepada undang-undang narkotika, didalamnya jelas tersirat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana terhadap narkotika itu sendiri. Namun, disela itu, sebenarnya undang-undang narkotika sendiri juga telah mengklasifikasikan para pelaku tersebut menjadi dua golongan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1.    Pecandu narkotika.

2.    Penyalahguna narkotika.

Yang dimaksud dengan pecandu dalam undang-undang ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Tetapi dalam  pasal 1 angka 15 kemudian menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah “orang yang mengunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum” sehingga dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) kemudia di katakana bahwa:

Setiap Penyalah Guna:

a.       Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b.      Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c.       Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kemudian selain dari ancaman pidana di atas bagi penyalah guna untuk digunakan bagi diri sendiri, ada juga ancaman-ancaman pidana lainnya, yaitu ancaman bagi penyalah guna sebagai perantara, pemberi dan pembawa. Ancaman pidana yang diberikan kepada para penyalah guna itu berbeda dengan ancaman pidana penyalah guna bagi diri sendiri. Ancaman pidana yang diberikan berdasarkan Undang-undang narkotika ini antara lain :

1.      Setiap penyalah guna :

a.       Narkotika Golongan I bagi perantara dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah.

b.      Narkotika Golongan II bagi perantara dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.

c.       Narkotika Golongan III bagi perantara dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.

2.      Setiap penyalah guna :

a.       Narkotika Golongan I bagi pemberi dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah.

b.      Narkotika Golongan II bagi pemberi dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.

c.       Narkotika Golongan III bagi pemberi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.

3.      Setiap penyalah guna :

a.       Narkotika Golongan I bagi pembawa dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.

b.      Narkotika Golongan II bagi pembawa dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah.

c.       Narkotika Golongan III bagi pembawa dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah.

Jika ditelusuri lebih lanjut, apabila di tilik dari perspektif kejiwaan, sebenarnya kedua pelaku kejahatan narkotika ini jelas signifikan perbedaannya. Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban dari ulah tangan para penyalah guna narkotika yang melakukan kejahatan mengedarkan narkotika secara ilegal, baik perorangan ataupun korporasi. Itu karena, pecandu narkotika merupakan seseorang yang telah terjerumus akibat bujuk rayu dari penyalah guna narkotika yang berperan sebagai pengedar narkotika dan akhirnya memutuskan untuk mencoba mengkonsumsi narkotika hingga akhirnya menyebabkan ketergantungan terhadapnya.

Kemudian sanksi dalam hukum islam bagi pelaku tindak pidana narkotika ada beberapa pendapat yang menerapkan sanksi ini dalam hukum islam. Ijma’ sahabat telah sepakat bahwa peminum khamr atau pelaku tindak pidana narkotika harus dijatuhi had jilid. Mereka telah sepakat bahwa had atau sanksi bagi pelakunya yaitu di jilid (dipukul atau dicambuk) punggungnya tidak boleh kurang dari 40 kali jilid. [8]

Kemudian berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abi Said jilid dilakukan sebanyak 40 kali atau bisa lebuh, lalu alat yang digunakan untuk menjilidnya yaitu dengan pelepah kurma. [9]

Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhu berkata mengenai banyaknya jilid dan yng diberikan pada peminum khamr atau, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali, dan semuanya adalah sunnah.” Pernyataan Alu menunjukkan bahwa jilid  bagi peminum khamr tidak boleh kurang dari 40 kali, tetapi dapat lebih dari 40 kali.[10]

Penganut-penganut madzhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan delapan puluh kali deraan, sedangkan Imam Syafi’i mengatakan empat puluh kali deraan. Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat sebagaimana dalam buku AlMughni. Salah satu dari dua riwayat tersebut ialah riwayat yang mengatakan delapan puluh kali pukulan. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut-pengikut mereka. Dasarnya adalah ijma’ sahabat seperti dalam riwayat yang menceritakan, bahwa Umar mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamr. Pada waktu itu Abdur Rahman bin Auf mengatakan, bahwa hukuman dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman, yakni delapan puluh pukulan. Pendapat ini dilaksanakan oleh Umar dan kemudian diberitahukan kepada Khalid dan Abu Ubaidah, gubernur Syam.[11]

Selain dari itu ada juga sebuah pendapat lagi yaitu pendapat Ibnu Abi Syaibah. Dia meriwayatkan dari Abi Abdul Rahman As Salimiy dari Ali radhiyallahu ‘anhu, yang berkata : “Sekelompok penduduk Syam telah minum khamr. Kemudan mereka memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Umar berkata, “Aku perintahkan mereka untuk bertobat, jika mereka tidak bertobat, maka di-jilid 80 kali, jika tidak mau bertobat penggallah lehernya, karena hal itu telah mengubah apa yang diharamkan Allah.” Kemudian penduduk Syam bertobat. Akhirnya mereka di-jilid 80 kali.[12]

---

[1] Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, P.T. ALUMNI, Bandung, 2006, hlm. 36.

[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 poin 1 dan Pasal 6 ayat (1).

[3] Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219.

[4] Idem, surat Al-Maidah ayat 90-91.

[5] H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 78-79.

[6] Idem, hlm 79-80.

[7]Ed. Kurniawan, Budi Setiawan, Noldy Ratta, Ketut Wirya, I Ketut Lancar, dan Imanuel E. Raitung, Narkotika dalam Pandangan Islam, BNN (Badan Narkotika Nasional), Jakarta, 2010, hlm 17-19.

[8] Asadulloh Al faruq, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 58.

[9] Ibid.

[10] Idem, hlm 59.

[11] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , P.T. Al-Ma’rif, Bandung, 1993, hlm 77-78.

[12] Asadulloh Al faruq, Loc. Cit.