Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Dalam Undang-Undang NOMOR 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang

Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Dalam Undang-Undang NOMOR 28 tahun 2014 tentang hak cipta statusnya tergolong sebagai barang bergerak mempunyai nilai yang dapat diukur dengan uang dan selain itu dapat dipindah- tangankan salah satunya dengan cara perjanjian jual beli. Oleh karena mempunyai nilai jual maka pada dasarnya hak cipta juga dapat digunakan sebagai jaminan utang seperti barang-barang bergerak lainnya.

Pada umumnya kreditur (pemberi utang) bersedia memberi utang kepada debitur (penerima utang) asalkan debitur menyediakan harta kekayaannya guna menjamin kelancaran utangnya. Barang jaminan bukan untuk dimiliki oleh kreditur melainkan apabila di kemudian hari debitur ingkar janji dan utang menjadi macet maka barang-barang jaminan dijual secara lelang dan hasilnya digunakan untuk pelunasan utang. Jika masih ada sisanya kreditur wajib mengembalikannya kepada debitur.

Kemudian jenis jaminan yang mana dapat digunakan untuk membebani hak cipta. Dalam hukum jaminan imtuk menentukan jenis jaminannya dipengaruhi oleh obyeknya, Apabila objeknya berupa barang tidak bergerak khususnya tanah jaminannya adalah hak tanggungan dan berlaku UU no.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan kapal berupa hipotik (KUH.Perdata). Sedangkan untuk barang bergerak dikenal ada dua macam jaminan yaitu gadai dan fidusia. Gadai diatur dalam KUHPerdata Pasal 1150 - 1161), sedangkan untuk fidusln di.iloi drtlam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Dalam gadai aturan permainanya barang yang dijaminkan utang secara pisik wajib diserahkan kepada kireditur. Kreditur menguasai barang tersebut selama utang debiturr belum lunas. Perjanjian gadai tidak harus dengan tertulis melainkan secara lisan gadai tetap sah dan mengikat. Berbeda dengan fidusia, objeknya tidak dikuasai kreditur melainkan tetap dikuasai oleh debitur. Tidak ada penyerahan pisik barang di dalam fidusia, hanya hak milik barang yang diserahkan secara kepercayaan kepada kreditur. Perjanjian fidusia wajib dilakukan secara tertulis yang dituangkan dengan akta notaris dan wajib pula dilakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran tidak akan lahir jaminan fidusia.

Melihat perbedaan prinsip antara gadai dengan fidusia, maka yang menjadi pertanyaan jaminan mana yang tepat untuk hak cipta di antara kedua macam jaminan tersebut? menurut penulis tampaknya yang tepat digunakan adalah jaminan fidusia. Seperti diketahui bahwa hak cipta tergolong barang bergerak yang tidak bertubuh. Apabila jaminan gadai yang digunakan kemungkinan besar debitur mengalami kesulitan untuk menyerahkan hak cipta secara pisik kepada kreditur. Kreditur yang tidak menguasai barang yang digadaikan konsekuensinya gadai dianggap tidak pemah terjadi.

Dalam fidusia tidak ada kewajiban bagi debitur untuk menyerahkan barang yang difidusiakan. Bertitik tolak dengan tidak adanya kewajiban tersebut, menurut penulis hak cipta dapat dijaminkan dengan fidusia. Hak cipta yang difidusiakan tetap dikuasai oleh debitur sebagai pemegang hak cipta. Satu hal yang terpenting di sini adalah karena fidusia wajib didaftarkan di Dirjen HKI maka sertifikat fidusia merupakan sebuah bukti wujud hak cipta yang dijaminkan secara fidusia. Apabila dibandingkan dengan gadai yang lahir tanpa pendaftaran kreditur juga akan sulit membuktikan adanya gadai hak cipta. Selain hak cipta , HKI bidang yang lainnya seprrti merek dan

Jika utang debitur di kemudian hari tidak dapat dilunasi, maka kreditur dapat menarik hak cipta dari kekuasaan debitur untuk dilakukan eksekusi fidusia. Penarikan dilakukan dengan cara debitur membuat pemyataan bahwa debitur menyerahkan hak cipta sebagai objek fidusia kepada kreditur untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang dengan melakukan penjualan barang tersebut.

Selanjutnya setelah mengetahui hak cipta dapat dijaminkan dengan fidusia, tampaknya fidusia hak cipta untuk sementara ini masih belum diminati oleh pelaku bisnis. Hal ini dipengaruhi antara lain karena merasa hukumnya masih belum jelas dan nilai objeknya juga belum pemah diketahui nilai pasarannya seperti barang bergerak lainnya.

Dikatakan hukumnya masih belum jelas karena di dalam UU Hak Cipta 2002 hanya mengatur tentang status kebendaan hak cipta tetapi lidak mengatur lebih lanjut tentang jaminan apa saja yang dapat iliterapkan kepada barang tersebut. Kemudian dalam UU No. 42 I'ahun 1999 tampak mengatur jaminan fidusia terhadap barang begerak pada umumnya, sedangkan bagaimana membebani fidusia terhadap barang bergerak yang tidak bertubuh sama sekali tidak diatur. Dengan peraturan yang belum jelas ini berpengaruh terhadap penerapannya dalam praktik, para pelaku bisnis kurang atau tidak berani bersepekulasi atas risiko yang mungkin timbul di kemudian hari karena hukum belum memberikan jaminan yang pasti untuk kebutuhan praktik.

Demikian pula tentang nilai pasaran objek fidusia, bahwa hak cipta memang mempunyai nilai ekonomi akan tetapi sebagaian besar masyarakat masih merasa awam perdagangan hak cipta, karena masih belum pernah terdengar nilai pasarannya. Tidak seperti barang bergerak yang bertubuh misalnya mobil, kulkas maupun perhiasan. Masyarakat merasa tidak mengalami kesulitan mengetahui harga pasarannya, karena setiap hari terjadi transaksi jual beli barang-barang lorsebut. Karena kesulitan mengetahui harga pasaran para pelaku bisnis tidak begitu tertarik menggunakan hak 'cipta sebagai objek jaminan.