Makalah Kartel dan Persaingan Usaha

A. KARTEL DAN PERSAINGAN USAHA

Persaingan usaha merupakan ekspresi kebebasan yang dimiliki setiap individu dalam rangka bertindak untuk melakukan transaksi perdagangan di pasar – pasar. Persaingan usaha diyakini sebagai meanisme untuk dapat mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang kartel, dari aspek teori kebijakan persaingan usaha, kartel merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga bersaing di pasar. Kartel pada umumnya tumbuh dalam pasar dengan struktur oligopoly. Dengan struktur pasar yang terdiri atas hanya beberapa penjual ( pelaku usaha ) ini, maka pelaku usaha akan lebih mudah untuk bersatu, bekerja sama, serta menguasai dan mengontrol sebagian besar pasar untuk menjadi perusahaan yang lebih besar. Jadi, strategi kolektif, dan menghambat pesaing potensial dengan cara menciptakan hambatan masuk pasar. Sebagai konsekwensinya, kartel yang merupakan suatu perjanjian kolutif patut dilarang, karena dengan alasan – alasan yang umumnya secara terselubung ( some reason impeded ) kartel menimbulkan terbentuknya semacem koordinasi dalam pengaturan harga, kuota, dan atau alokasi pasar yang dapat menimbulkan kerugian konsumen.

Kartel  akan berdampal mengurangi atau melemahkan persaingan ( lessen completion ) bahkan meniadakan atau mengakhiri persaingan ( suppress competition ). Hal ini dapat terjadi apabila kartel menimbulkan barrier to entry bagi pelaku usaha baru untuk masuk pasar, seryta apabila pangsa pasar secara keseluruhan dari cartellist tergolong besar. Kartel akan meniadakan kebebasan penjual ( pelaku usaha ) untuk memilih pembeli, sementara pada sisi konsumen, kartel akan mengurangi akan meniadakan kebebasan pembeli ( konsumen ) untuk memilih penbjual ( pelaku usaha ).

Pengaturan tentang unsure pokok kartel dalam kebijakan persaaingan usaha diindonesia terdapat di dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 11 Menentukan :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingan nya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain pasal 11 tersebut, beberapa aturan didalam UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur unsur – unsur spesifik dari perilaku kartel, seperti pasal 4 ( perjanjian oligopoly ), pasal 5 ( perjanjian penetapan harga ), pasal 7 ( perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar ), pasal 9 ( perjanjian pembagian wilayah ), pasal 12 ( trust ), pasal 13 ( perjanjian oligopsoni ), pasal 14 ( integrasi vertical ), dan pasal 15 ( perjanjian tertutup ). Oleh karenanya, dalam hukum kartel dikenal dengan adanya beberapa pilar penting, meliputi kesepakatan horizontal, kesepakatan vertical, perilaku sepihakjuga pengawasan merger.

Kontruksi kartel sebagaimana diatur didalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 meliputi :

1.  Kartel merupakan suatu perjanjian;

2. Perjanjian dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingannya;

3. Tujuan dilakukannya perjanjian adalah untuk mempengaruhi harga suatu produk;

4. Perjanjian dilakukan dengan cara mengatur produksi atau pemasaran suatu produk;

5. Perjanjian dapat mengakibatkan praktik monopoli dan pesaingan usaha tidak sehat.

          Secara umum, dikenal ada beberapa  jenis kartel, misalnya kartel harga, kartel kuota, kartel rasionalisasi, kartel pembeli, kartel tender, kartel standar, kartel kondisi. Dalam hukum kartel Indonesia, dikenal juga adanya kesepakatan horizontal dan kesepakatan vertical. Contoh kesepakatan horizontal adalah penetapan harga, pembagian wilayah, atau persekongkolan. Ketiga hal ini sering disebut dengan Cartel Hardcore, yang dilarang secara per se rule. Contoh kesepakatan vertical, misalnya penetapan harga vertical, sistem franchise, dan sistem distribusi selektif.

B. PENILAIAN EKSISTENSI KARTEL

          Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilarang yang sering ditemukan didalam praktik. Praktek kartel yang sering dilakukan di Indonesia biasanya secara terselubung, dengan menggunakan nama asosiasi pelaku usaha tertentu. Contoh kartel dapat terwujud ke dalam beberapa praktik, yaitu :

1.    Pelaku usaha untuk yang bergabung dalam asosiasi industry jasa transportasi yang menetapkan tariff seragam untuk jasa transportasi yang diberikan;

2.    Pelaku usaha sejenis membuat kesepakatan yang isinya membatasi produk misalnya melalui pembagian kuota diantara mereka, dan kemudian menaikan harga atau mencegah penurunan harga;

3.    Pelaku usaha sejenis membuat kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran bagi masing – masing pelaku usaha sehingga melemahkan pesaingan usaha di antara mereka, dan kemudian menaikkan harga atau mencegah penurunan harga;

4.    Pelaku usaha sejenis membuat kesepakatan untuk membagi pangsa pasar di suatuy wilayah pemasaran bersama, sehingga dapat menaikan harga atau mencegah penurunan harga;

5.    Pelaku usaha sejenis mendirikan agen pemasaran bersama, sehingga dapat menetapkan harga, jumlah pasokan, wilayah pemasaran, dan atau pangsa pasar produk dari masing – masing pelaku usaha, sehingga melemahkan persaingan usaha diantara mereka, dan kemudian dapat memberikan keuntungan lebih kepada masing – masing pelaku usaha pembentuk agen pemasaran bersama tersebut.

6.    Pelaku usaha sejenis membuat kesepakatan menetapkan harga penawaran kepada ke pemasok atau pemberi proyek.

C. PENEGAKAN HUKUM KARTEL

          Persoalan yang dihadapi dalam penegakan hukum kartel adalah sulitnya dalam menilai dan membuktikan telah dilakukannya perjanjian pendirian kartel terutama bila perjanjiannya secara lisan. Jadi meskipun perwujudan kartel dalam praktik cukup banyak,namun untuk memprosesnya secara hukum masih mengalami kendala dalam hal pembuktian. Hal ini juga dipengaruhi oleh praktik kartel yang seringkali terselubung, misalnya dalam wujud asosiasi-asosiasi, maupun konsorsium yang justru memperoleh dukungan dari pemerintah. Pelaku usaha dalm kartel (cartellis) akan melakukan strategi-strategi rahasia dan penuh konspirasi yang menguntungkan mereka, ketimbang melakukan persaingan usaha secara fair.

          Mengenai pembuktian terhadap kartel, pasal 42 huruf d UU No.5 Tahun 1999 menentukan bahwa secara umum alat-alat bukti pemeriksaan oleh KPPU adalah berupa: 

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. suerat dan atau dokumen;

d. petunjuk;

e. keterangan pelaku usaha

          sebagaimana diatur dalam hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti tersebut tidak bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semuanya, tetapi bersifat alternatif. Dipersyaratkan bahwa bila sudah dipenuhi dua alat bukti yang saling mendukung, maka sudah memenuhi batas minimal dalam pembuktian. Terkait hal tersebut, Pasal 183 KUHAP menetukan:

“hakim tiodak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwahlah yang bersalah melakukannya”.

Oleh karnanya, walaupun alat bukti perjanjian tidak dapat diperoleh, masih ada alat-alat bukti lain yang dapat diajukan oleh KPPU. Selain itu, esensi perjanjian sebenarnya terletak pada perbuatan mengikatkan diri untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan tertentuu. Jadi, KPPU dapat menunjukan adanya perjanjian lisan diantara pelaku usaha melalui catatan-catatan pertemuan, disertai bukti-buktiu adanya prilaku saling menyesuaikan dari perilaku usaha untuk melakukan pengaturan harga.

Terhadap pelaku kartel, KKPU dapat melakukan tindakan penegakan hukum sesuai ketentuan pasal 36,khususnya huruf b, d, j, dan l berikut ini :

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adnya praktik monopoli san atau persaingan usaha tidak sehat;
j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

          Terkait kewenangan-kewenangan yang dimiliki KKPU terutama dalam memeriksa kartel , dalam praktik KKPU telah melakukan berbagai penilaian dan analisis baik terhadap penyebab kessepakatan, struktur perusahaan,maupun dampak kartel. Sebagai contoh, dalam kasus kartel di Lini 2 Tanjung Priok, KKPU telah melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kesepakatan harga (tarif) yang dilakukan asosiasi, juga mengkaji struktur industrinya, menganalisis kewenangan pemerintah dan regulasi yang mengatur kegiatan industri penunjang pelanuhan, serta menganalisis dampak kartel terhadap persaingan.